Jalan Tol Cipali Akan Jadi Standar Kualitas

Belum sebulan beroperasi, jalan tol terpanjang di Indonesia, Cikopo-Palimanan (Cipali), Jawa Barat, sudah panen kecelakaan. Sejak diresmikan pada 14 Juni hingga 7 Juli lalu, tercatat 54 kecelakaan terjadi di jalan tol sepanjang 116,75 kilometer ini. Terakhir, pada 6 Juli lalu, mobil Daihatsu Gran Max berpenumpang sebelas orang menghantam truk pengangkut semen cair di Kilometer 178. Dalam musibah tersebut, tujuh orang meninggal dan empat terluka parah.

Perhatian masyarakat pun terbetot pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengingat ruas tol Cipali bakal dilewati jutaan pemudik Lebaran. Kelaikan operasi dan adanya sertifikat Jalan Tol Cipali lantas dipertanyakan, berikut ketersediaan rest area atau kawasan peristirahatan di sejumlah titik.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan tak ada masalah geometris di Jalan Tol Cipali yang membuat treknya jadi sulit dilewati. Menurut dia, karena kecelakaan terjadi di titik-titik kilometer jauh, kemungkinan besar pengemudi kendaraan sedang kelelahan.

Jalan Tol Cipali justru dinilainya memenuhi standar kualitas yang bagus, bahkan akan dijadikan standar untuk pembangunan jalan tol berikutnya. Ini karena Cipali dinilai lebih baik dibanding pendahulunya, Jalan Tol Jagorawi, yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi.

Pagi, 8 Juli lalu, Basuki menerima wartawan Tempo Tulus Wijanarko, Isma Savitri, dan Devy Ernis serta fotografer Dhemas Reviyanto untuk wawancara di ruang kerjanya. Di sela wawancara, Basuki membacakan sebuah pesan pendek dari seorang seniornya di Kementerian Pekerjaan Umum yang memberikan berbagai saran untuk menekan angka kecelakaan di sana.

Basuki pun menimbang masukan dari si pengirim pesan tersebut, di antaranya memberi peringatan singkat kepada pengendara di pintu masuk jalan tol, memberi kopi panas, juga dengan patroli polisi. "Kalau ada nguing-nguing yang ribut begitu, kan, pengemudi jadi melek," kata pria kelahiran Surakarta, 60 tahun lalu, ini.

* * * *

Mengapa belum sampai sebulan dibuka sudah terjadi banyak kecelakaan di Jalan Tol Cikopo-Palimanan?

Ini kan masih dikaji kepolisian. Saya sudah berdiskusi dengan Kepala Korps Lalu Lintas. Menurut beliau, titik kecelakaannya berbeda. Artinya, kecelakaan itu bukan karena geometri atau kondisi jalan. Kedua, kecelakaan terjadi pada titik-titik jauh, yang memungkinkan ketika itu si pengemudi mulai lelah. Kecelakaan fatal sendiri banyak terjadi dari arah Cirebon ke Jakarta, yang ditengarai dialami pengemudi dari Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Mungkin mereka yang sedang menjajal jalan tol baru ini kelelahan.

Jadi banyaknya kecelakaan bukan karena konsep pembangunan yang keliru, ya...

Iya. Kalau itu, saya yakin, karena jalan tol ini sudah diuji dan layak operasi. Kalau masalah geometris, lebih banyak di Jalan Tol Cipularang. Di sana ada tikungan yang sentrifugal. Jadi, kalau dari segi trek, ya, lebih aman Jalan Tol Cipali. Itu akan saya jadikan standar kualitas untuk pembangunan jalan tol berikutnya. Jalan Tol Jagorawi yang dulu jadi standar kualitas saja sekarang kalah dibanding Cipali.

Dikabarkan juga ada gangguan seperti babi hutan yang masih suka tiba-tiba lewat.

Jalan tol ini kan memang bekas hutan, jadi memang trek babi hutan. Sebenarnya bisa dibikinkan jalur di bawah tanah seperti di luar negeri, atau dibuatkan tanda ada kijang atau babi gitu. Sebab, memang babi hutan, kalau sudah punya tempat melintas, ya, akan lewat situ terus.

Apa yang akan dilakukan pemerintah dan polisi untuk mengurangi angka kecelakaan di Jalan Tol Cipali?

Polisi mungkin akan memperbanyak pagar betis. Rencananya bakal ada patroli di jalan tol setiap 200 meter. Kalau ada nguing-nguing yang ribut begitu, kan, pengemudi jadi melek. Untuk pemasangan pita kejut, kami belum mendapatkannya. Itu untuk membuat orang waspada karena Jalan Tol Cipali ini lurus saja.

Kalau kecelakaan kebanyakan terjadi karena pengemudi kelelahan, kenapa tidak memperbanyak rest area di Jalan Tol Cipali?

Rest area sudah jadi minggu kemarin dan, menurut Direktur Jenderal Bina Marga, sudah berfungsi semua. Masing-masing ada empat di kanan dan kiri jalan. Fasilitasnya ada pompa bensin, musala, dan toilet, jadi bisa digunakan untuk istirahat.

Untuk mudik, berapa daya tampung kendaraan di Jalan Tol Cipali?

Sekarang kan ada tambahan dua lajur, setelah di jalur Pantai Utara ada dua lajur. Jadi mungkin bisa menampung 120 ribu kendaraan per hari. Maka diyakini jalan tol ini bisa mengurangi kemacetan di Pantura sampai 40 persen.

Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan jalan tol seribu kilometer. Apa saja rencana pemerintah untuk memenuhi itu?

Saya bilang ke Presiden, "Kalau membangun lebih dari seribu kilometer, saya enggak berani, Pak". Realistis saja, lahannya kan belum semuanya ada. Pak Presiden sih bilang enggak apa-apa. Yang penting Trans-Jawa jadi. Seribu kilometer itu nanti untuk menyambung Trans-Jawa.

Jalan tol Jakarta-Surabaya sendiri rencananya sepanjang 615 kilometer. Pada Januari lalu, kalau dipetakan, memang ada sejumlah ruas yang masih mangkrak. Ada dua ruas yang pembebasan lahan dan investornya sama-sama belum beres, yakni Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono. Selain itu, ada dua ruas yang pembebasan lahannya sudah selesai tapi investornya belum oke, yaitu Pemalang-Batang dan Batang-Semarang.

Nah, pada Mei lalu, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang sudah kami ambil alih, sehingga sudah beres semua. Yang Pemalang-Batang juga akan diupayakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk mendapat mitra strategis, sehingga bisa segera dilaksanakan pembangunannya. Saya optimistis, pada 2018, Trans-Jawa bisa tersambung.

Lebaran tahun depan, pembangunannya diperkirakan sampai mana?

Solo-Ngawi sudah bisa, kemudian Bawen-Salatiga juga mungkin jadi. Pembebasan lahan di sana sudah berjalan 70 persen.

Bagaimana dengan jalan nasional, seperti Trans-Sumatera dan jalan di Indonesia timur?

Jalan tol Sumatera itu sudah kami mulai pembangunannya, rencananya sekitar 2.300 kilometer. Kami memulainya dari Medan ke Binjai, Bukittinggi, Pekanbaru, Dumai, lalu dari Bandar Lampung ke Terbanggi Besar, Bakauheni, kemudian ke Tanjung Api-api. Jadi nantinya bagian selatan, tengah, hingga utara akan tersambung. Nah, kalau Trans-Papua, saya berani mengatakan 2018 sudah selesai. Trans-Papua itu bisa ditembus dari Sorong, Nabire, Manokwari, sampai Jayapura dan Merauke.

Pembebasan lahan di Papua tak menemukan persoalan?

Enggak ada. Sebab, warga Papua juga minta pembangunan jalannya dipercepat untuk keperluan logistik. Untuk pembebasan lahan di sana, kami pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena itu jalan nasional. Jumlahnya sekitar Rp 12 triliun, yang turun bertahap dalam tiga-lima tahun.

Bagaimana dengan pembangunan di kawasan perbatasan?

Sekarang sudah ada master plan untuk tujuh kawasan lintas batas negara, yaitu Aruk, Entikong, Mota'ain, Nanga Badau, Motamasin, Wini, dan Skouw. Untuk program yang digalakkan Presiden ini, kami bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Di sana kami akan mulai membangun jalan, dari Aruk ke Kalimantan Utara, dan pintu ke arah Entikong. Jalan yang akan dibuat empat lajur dengan median dianggarkan Rp 2 triliun, sedangkan pembangunan kawasan butuh Rp 700 miliar.

Aset yang sekarang ada di perbatasan itu sudah enggak memungkinkan dipakai. Ngisin-ngisinke (bikin malu). Orang mengurus visa saja duduknya di dingklik (kursi pendek). Spek aset baru nantinya mudah, yakni harus lebih baik dibanding milik Malaysia. Jangan sampai kita sudah bikin bangunan baru tapi masih lebih jelek dibanding Malaysia. Di perbatasan, orang secara natural akan mencari yang servisnya lebih baik. Kalau servis kita baik, orang akan memilih memakai servis kita. Toh, secara harga dan kualitas, produk kita lebih baik.

Jalan yang dibikin di perbatasan ini baru dibuka?

Untuk perbatasan, kami akan membuat jalan baru, yang sebagian ada yang belum tembus. Untuk menembusnya, sekarang sudah ada sembilan tim TNI Angkatan Darat yang ditugasi. Rencananya ada jalan sejajar 1.500 kilometer.

Mengapa pembangunan kawasan perbatasan jadi begitu mendesak?

Ini masalah harga diri. Kan, malu kalau etalase negara kita tidak baik.

Sejumlah proyek sudah berjalan, tapi penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dinilai masih rendah. Kenapa?

Penyerapan kami sampai saat ini sekitar Rp 18 triliun dari anggaran Rp 118 triliun. Dengan sisa waktu enam bulan ke depan, yang Rp 100 triliun mesti kami serap. Saya tidak mau membela diri, tapi dari anggaran itu, Rp 95 triliun melalui tender-tender. Kami sudah melakukan tender sejak November tahun lalu, tapi tanda tangan kontraknya disetop Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, tanda tangan kontrak harus dilakukan setelah daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) disahkan. DIPA sendiri baru disahkan April karena merger Kementerian Pekerjaan Umum dengan Perumahan Rakyat, jadi ada perubahan nomenklatur. Kalau tahun depan, Januari kami sudah bisa tanda tangan dan, karena itu, bisa langsung menyerap anggaran.

Soal penyerapan anggaran ini dibahas dalam pertemuan para menteri bidang ekonomi dengan Wakil Presiden pada 3 Juli lalu?

Itu tidak hanya di Pak Wapres. Di sidang kabinet pun Presiden mewanti-wanti.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan menyebutkan ada proyek yang mangkrak bertahun-tahun senilai Rp 143 triliun. Apakah sebagian dari proyek itu ada di kementerian Anda?

Kalaupun ada, itu pasti bukan di Kementerian Pekerjaan Umum saja. Sebab, infrastruktur kan ada lima, yakni transportasi, energi, telekomunikasi, air, dan perumahan. Saya juga sedang mencari tahu proyek apa yang beliau maksud. Mungkin yang beliau maksud proyek yang masih masuk perencanaan. Tapi di Kementerian Pekerjaan Umum tidak ada itu. Saya juga enggak pernah ditegur soal ini.

Skenario anggaran untuk 2016 seperti apa?

Yang sedang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu Rp 106 triliun. Itu angka sesuai dengan kemampuan.

Soal rencana pemberian hak milik bagi warga negara asing untuk pembelian apartemen di Indonesia. Siapa yang semula menggagasnya?

Lebih dari sepekan lalu, saya mendampingi Presiden menerima Realestat Indonesia (REI). Dalam perbincangan itu, REI mengusulkan warga negara asing bisa memiliki apartemen di Indonesia, untuk menggerakkan sektor properti kita. Pertimbangannya, apartemen yang dimiliki itu bangunan, bukan tanah. Pak Presiden menyetujui kebijakan itu, lalu Menteri Keuangan ditugasi merumuskan regulasinya.

Banyak yang tidak sreg dengan rencana ini...

Ada yang khawatir ini mempengaruhi harga, sehingga bisa menaikkan standar harga rumah di Indonesia. Tapi ini nantinya akan dibatasi, misalnya properti yang bisa dimiliki warga negara asing hanya yang harganya lebih dari Rp 5 miliar. Jadi mereka juga tidak bebas membeli ini-itu. Kan, orang kita banyak membeli properti di luar negeri, seperti Singapura dan Australia. Kalau warga negara asing juga mau beli properti di sini, kenapa enggak boleh? Apa kita enggak malah rugi?

Ini jadi harus mengubah undang-undang, ya...

Saya tidak tahu. Saya hanya user.

Kalau program pembangunan sejuta rumah dalam setahun ini, sampai di mana perkembangannya?

Dari satu juta rumah itu, 603 rumah diperuntukkan buat masyarakat berpenghasilan rendah dan 397 ribu untuk REI. Tapi yang untuk REI di dalamnya ada juga yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini diikuti dengan perubahan undang-undang. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang tadinya hanya boleh menginvestasikan 5 persen dagangannya, jadi 30 persen, sehingga punya cadangan dana sekitar Rp 48 triliun untuk investasi rumah. Kemudian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan punya Rp 3 triliun, Perumnas Rp 1 triliun, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Rp 5,1 triliun, dan APBN ada Rp 8,1 triliun. Jadi itu yang akan menggerakkan kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Nantinya yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan dibantu uang muka Rp 4 juta, karena selama ini kan paling berat di pembayaran uang mukanya. Maka nanti mungkin rumah tipe 36 seharga Rp 144 juta itu angsurannya sekitar Rp 500 ribu per bulan.

Bagaimana soal rencana pembangunan 49 waduk?

Tahun ini rencananya membangun 13 waduk, dan 8 di antaranya sudah berjalan. Juli-Agustus ini ada tanda tangan kontrak lagi untuk yang 5 waduk. Total kami punya 7,3 juta hektare lahan irigasi, yang airnya didukung bendungan tiap tahunnya hanya 11 persen lebih atau sekitar 900 ribu hektare. Itu hendak saya tingkatkan paling tidak 20 persen dengan membangun 49 bendungan.

Yang 49 waduk itu akan sebesar Karangkates?

Enggak. Besarnya nanti macam-macam. Yang penting masuk kategori bendungan besar. Secara teknis bendungan besar itu kalau tingginya lebih dari 15 meter dan volumenya lebih dari 500 ribu meter kubik.

---

Basuki Hadimuljono Tempat dan tanggal lahir: Surakarta, 5 November 1954 Pendidikan: S-1 Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1979), S-2 Teknik Sipil Colorado State University, Amerika Serikat (1989), S-3 Teknik Sipil Colorado State University Amerika Serikat (1992) Karier: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum (2005-2007), Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (2007-2013), Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (2013-2014), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sejak 2014) Organisasi: Ketua Kelompok Kerja SDA Rehabilitasi Pasca-Tsunami Aceh (2004-2005), Ketua Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (2006-2007) Penghargaan: Piagam Penghargaan Pegawai Teladan Departemen Pekerjaan Umum (1995), Satyalancana Karya Satya X (Tahun 2001), Satyalancana Karya Satya XX (Tahun 2003), Satyalancana Pembangunan (2003), Satyalancana Wirakarya (2005), Satyalancana Kesejahteraan Sosial Pasca-Tsunami NAD (2005), Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (2014)