Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto: Soal Heli, Sedang Saya Investigasi

Marsekal Hadi Tjahjanto menghadapi setumpuk pekerjaan rumah setelah dilantik menjadi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara oleh Presiden Joko Widodo pada pertengahan Januari 2017. Awal bulan ini, helikopter AgustaWestland 101, yang dibatalkan pembeliannya oleh Presiden, mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Hadi, 53 tahun, langsung membentuk tim investigasi. Mantan sekretaris militer Presiden Jokowi itu menemukan fakta bahwa pendahulunya, Marsekal Agus Supriatna, mengalihkan anggaran helikopter dari helikopter kepresidenan menjadi angkutan pasukan. Alasannya, TNI Angkatan Udara butuh empat skuadronsedikitnya 48 unithelikopter angkut berat. ¡±Kemajuan investigasi sudah 70 persen,¡± kata Hadi.

Lulusan Akademi Angkatan Udara 1986 itu menghabiskan sebulan pertama masa tugasnya dengan menyambangi berbagai pangkalan udara di Tanah Air. Ia kembali mendapati sederet kendala dalam membangun sistem pertahanan udara, dari barisan pesawat tempur yang tak layak terbang, terbatasnya radar udara, hingga kanibalisme suku cadang. Hadi mengandalkan sistem manajemen transparan untuk mengatasinya. ¡±Saya siapkan sistem online untuk memantau pengadaan alat-alat pertahanan," ujar penerbang pesawat angkut ringan ini.

Senin pagi pekan lalu, Hadi menerima wartawan Tempo Prihandoko, Reza Maulana, dan Raymundus Rikang di kantornya di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Didampingi sederet anggota stafnya, mantan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara itu menjawab setiap pertanyaan dengan nada datar. Ia baru bicara lebih lepas dalam wawancara lanjutan via telepon, Rabu pekan lalu. Tawanya pecah ketika dimintai konfirmasi ihwal kabar ia akan menjadi besan Presiden.

Presiden Joko Widodo mencurigai ada penyelewengan pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101. Apa pembelaan Anda?

Saya sedang menginvestigasi prosedur pembelian, dari perencanaan sampai pengadaan. Kemajuan laporan investigasi sudah 70 persen. Dokumen yang saya kumpulkan sejauh ini menunjukkan pembelian itu sesuai dengan syarat. Namun saya harus melengkapi informasi lain agar kasus ini utuh.

Mengapa TNI AU ngotot membeli helikopter ini padahal Presiden membatalkannya pada Desember 2015?

Pemerintah membatalkan pembelian helikopter very very important person (VVIP) saja. Sedangkan dalam Rencana Strategis TNI AU 2015-2019 tertuang kebutuhan enam helikopter angkut berat, selain empat helikopter VVIP. Lalu Kepala Staf TNI AU terdahulu (Marsekal Agus Supriatna) bersurat kepada Kementerian Pertahanan agar mengalihkan anggaran satu helikopter VVIP tadi untuk helikopter angkut berat karena kebutuhan mendesak. Proses berjalan dan kontrak pembelian diteken pada 29 Juli 2016, kemudian Januari 2017 barangnya sudah ada di Indonesia.

Seberapa mendesak kebutuhan helikopter angkut berat itu?

Helikopter Puma SA-330 dan Super Puma milik kami sangat tua, produksi 1978 sampai 1980. Helikopter VVIP pun buatan 2001. Helikopter itu punya masalah suku cadang. Walhasil, ada beberapa titik operasi militer yang seharusnya memakai helikopter angkut berat tapi kami ganti dengan Colibri (helikopter ringan dengan lima kursi). Bila terjadi masalah ketika misi berjalan, helikopter itu tak memenuhi syarat.

Bagaimana prosesnya sampai terpilih AW101, baik sebagai helikopter kepresidenan maupun angkut pasukan?

Ada tim yang mengkaji spesifikasi teknis menurut kebutuhan misi. Misalnya helikopter VVIP harus punya tiga mesin, suara rotor senyap, penumpang tak membungkuk saat masuk. Lantas tim logistik akan meriset merek sesuai dengan kriteria tadi. Bila semua data sudah terkumpul, keluarlah penunjukan merek tadi.

Bukankah metode seperti ini rawan korupsi dan nepotisme karena dapat mengarahkan pada merek tertentu?

Penunjukan langsung bukan wewenang TNI AU. Kami bisa memprotes manakala merek yang ditentukan Tim Evaluasi Pengadaan Kementerian Pertahanan tak sesuai dengan keinginan TNI AU.

Siapa yang pertama kali mengusulkan pembelian helikopter AW101?

Pembelian berdasarkan pengajuan Kepala Staf TNI Angkatan Udara saat itu (Marsekal Agus Supriatna). Kemudian diteruskan Kepala Dinas Pengadaan TNI AU selaku unit layanan pengadaan.

(Saat dimintai konfirmasi, Agus Supriatna mengatakan pembelian helikopter itu sudah melewati kajian teknis yang dituangkan dalam Rencana Strategis TNI AU. Rumusan itu, kata dia, lalu diserahkan dan diproses Kementerian Pertahanan.)

Jadi bukan Istana yang berinisiatif membeli helikopter kepresidenan?

Istana sebagai pengguna saja atas izin Panglima TNI. TNI AU bertugas menyiapkan dan merawat kendaraan. Kebetulan, waktu itu saya menjabat Sekretaris Militer Kepresidenan sehingga tahu ketika presiden hendak menggunakan helikopter VVIP.

Akan ada lagi AW101 yang didatangkan?

Kami mengubah usul enam helikopter angkut berat dan empat unit VVIP menjadi delapan helikopter angkut berat saja. Soal merek dan jenisnya, nanti Menteri Pertahanan yang memutuskan lewat tim evaluasi pengadaan. Saya hanya memberikan panduan spesifikasi teknis, lalu Markas Besar TNI yang merumuskan kebutuhan operasionalnya. Proses pembelian delapan helikopter itu juga akan melibatkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Selain ditolak Presiden, helikopter itu kabarnya tak mendapat rekomendasi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)?

Ada surat pemberitahuan KKIP. Dokumen ini masih dalam tahap investigasi.

Sejauh mana KKIP terlibat dalam pembelian alat utama sistem pertahanan?

KKIP bagian dari mekanisme pengadaan. Aturannya jelas bahwa KKIP harus mengetahui pembelian alat yang 85 persen proses produksinya di luar negeri. Kami punya perjanjian dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk menggunakan 85 persen komponen lokal. Skema transfer keahliannya diatur Kementerian Pertahanan.

Finmeccanica, produsen AgustaWestland, terlibat skandal penyuapan di India terkait dengan penjualan AW101. Apakah TNI AU tak menimbang rekam jejak mereka?

Presiden membatalkan helikopter VVIP begitu tahu ada skandal suap pembelian helikopter di India. Namun kami tak membeli helikopter VVIP, tapi kendaraan angkut berat. Jadi kualifikasi helikopter yang dipesan berbeda, cuma kebetulan mereknya sama.

Kami punya informasi helikopter yang baru tiba di Indonesia tersebut merupakan bekas pesanan India yang dibatalkan. Benarkah?

Helikopter yang kami terima itu dikirim langsung dari pabrik.

Presiden menyebutkan harga helikopter yang mencapai Rp 740 miliar per unit itu terlalu mahal. Apakah harga helikopter angkut sama dengan VVIP?

Helikopter VVIP jauh lebih mahal dibanding helikopter angkut, karena perlengkapannya, interiornya, harus lebih bagus. Tim penilai yang menghitung nilai alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang dibutuhkan. Pembelian helikopter bukan sekadar pesawat, tapi ada peralatan dan komponen pendukung lain agar barang ini bisa awet. Harga itu termasuk paket pelatihan operator helikopter, sehingga nilainya menjadi fantastis. Selain itu, menurut penilaian, helikopter AW adalah yang terbaik di kelasnya karena ditopang tiga mesin sekaligus rotasi baling-baling yang tak bising.

Mengapa tak membeli Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia (DI), yang kelasnya setara dengan AW101 tapi lebih murah US$ 20 juta?

Kualifikasi angkutnya berbeda. Super Puma hanya bisa mengangkut 6 ton, sementara AW101 bisa 11 ton. TNI AU sebenarnya sudah memesan helikopter Cougar EC 725 bertipe combat dari PT DI.

Seberapa jauh TNI AU menggandeng PT DI dalam pengadaan alutsista?

Saya mengganti merek untuk kebutuhan pesawat angkut sedang. Semula C 27 J Spartan buatan Italia, diganti sembilan unit N212i buatan PT DI. Ada juga kerja sama pembuatan pesawat tempur KFX/IFX antara PT DI dan Korea Selatan. Komitmen saya memajukan industri pertahanan nasional sudah kelihatan.

Apa saja yang disoroti oleh tim investigasi AW101 bentukan Anda?

Saya ingin rekonstruksi dua proses pembelian. Pertama, urutan anggaran cair saat pengadaan barang. Dari penunjukan, pemilihan, penyedia barang, sampai pemenang. Kedua, proses lelang kontrak. Biasanya dua proses ini dilaksanakan secara berlanjut, tapi pembelian helikopter AW101 dilaksanakan secara paralel.

Apa jaminan bahwa tim bekerja independen?

Tim beranggotakan 12 orang yang berasal dari Inspektorat Jenderal TNI AU. Marsekal Muda Anang Murdianto memimpin tim ini.

Apa temuan tim sejauh ini?

Dokumen pengadaan lengkap, dari usul ke Menteri Pertahanan, dokumen penghilangan tanda bintang untuk anggaran pembelian helikopter VVIP di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, notulensi rapat pengadaan, sampai lembaran kontrak. Di situ tertera dua merek helikopter. Adapun pemenangnya AgustaWestland. Saya tak ingat satu merek lainnya.

Siapa yang akan menerima laporan final?

Panglima TNI, bukan ke Presiden Jokowi. Jalur komando seperti itu. Saya sudah menyampaikan laporan kemajuan investigasi kepada Jenderal Gatot Nurmantyo dan beliau memahami isi laporan itu.

Anda berani mengusut bila ada petunjuk keterlibatan pimpinan TNI AU sebelumnya?

Saya masih punya atasan, yakni Panglima TNI. Beliau yang membina kami secara organisasi. Lagi pula laporan final investigasi akan langsung saya serahkan ke beliau.

Apa kesimpulan Anda setelah sebulan meninjau berbagai pangkalan udara?

Kekurangan helikopter untuk misi penyelamatan dan pendukung pesawat tempur. Maka kami mengajukan pembelian delapan unit helikopter angkut berat. Blusukan itu juga menekankan kesiapan Komando Operasi Udara II. Lihat saja Protokol Singapura yang masih memberlakukan jarak 120 mil laut, yang artinya wilayah mereka sampai Ranai di Riau. Pesawat kita harus siap mencegah pelanggaran wilayah udara.

Ancaman lain?

Pencurian ikan. TNI Angkatan Udara harus ikut membantu menjaga kedaulatan dan kekayaan laut Indonesia. Di samping itu, isu Laut Cina Selatan juga menjadi perhatian saya karena ada nine-dash line (garis demarkasi yang digunakan Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan) yang berbatasan langsung dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Bagaimana peta ancaman di Indonesia bagian selatan?

Di sana memang kita berbatasan dengan Australia. Maka saya siagakan pesawat tempur T-50 di Biak. Radar-radar pengintaian juga terpasang. Alat pertahanan itu menunjukkan kehadiran negara di perbatasan dan membangun efek gentar bagi negeri tetangga.

Akan ada peningkatan kemampuan alat tempur yang tersedia?

Ada kamera berkemampuan canggih untuk melihat pergerakan kapal. Saya sedang membuat sistem seperti datalink yang bisa mengirim informasi ke pesawat tempur, kapal perang, sekaligus tank di darat. Walhasil, terjadi operasi antarkesatuan di wilayah rawan tersebut. Rencananya, sistem itu sudah jadi pada Mei 2017 dan saya sendiri yang akan melakukan uji coba. Saya juga menambah 12 radar yang ditempatkan di perbatasan.

Selama ini komunikasi antarlini masih manual?

Masih memakai radio. Karena itu, saya mau membangun yang lebih canggih. Pokoknya, kami harus bisa menjaga kekuatan udara nasional dengan kemampuan peralatan dirgantara yang sudah ada.

Bagaimana kondisi pesawat tempur Indonesia?

Pengganti pesawat F-5 Tiger belum datang, sehingga pilot F-5 menganggur semua. Sepanjang tahun ini, mereka tidak bisa terbang karena pesawat mereka sudah dikandangkan. Kini pilot-pilot itu bertugas di Skadron Udara 11 Lapangan Udara Sultan Hasanudin, Makassar, dengan armada Sukhoi. Jet tempur Sukhoi masih bagus, tapi memang ada yang harus masuk bengkel perawatan.

Apa terobosan Anda menghadapi masalah menahun soal kanibalisme suku cadang pesawat?

Saya segera membuat sistem digital yang terintegrasi dan terpusat. Sistem ini bisa merekam persediaan alat di gudang dan proses pemesanan dari tingkat terbawah sampai divisi pengadaan. Semua dokumen juga tersimpan di sistem ini secara online, sehingga bisa tahu siapa vendornya, kapan kontraknya, dan apakah barang itu tersedia setelah kontrak jatuh tempo. Langkah ini bisa menghilangkan praktek kanibal suku cadang. Komputernya akan saya taruh di meja kerja saya.

Sebelumnya tak ada sistem kontrol semacam itu?

Ada, tapi fungsi manajemennya tak berjalan. Maka saya mengedepankan manajemen yang transparan dan terang-benderang.

Artinya, pimpinan TNI AU sebelumnya tak transparan?

Pimpinan sebelumnya sudah punya alatnya, tapi sekarang akan saya optimalkan. Sekarang alat monitor itu sedang diperbaiki di beberapa bagian. Begitu selesai, langsung bisa berfungsi.

Apa yang Anda lakukan bila bawahan menyeleweng dari sistem tersebut?

Gampang, saya akan langsung mengganti mereka. Saya membangun transparansi agar pesawat-pesawat TNI AU tak mengalami insiden dan accident. Kalau barang-barang itu dibeli menurut spesifikasi, saya pasti tenang. Kalau mereka mau main-main, berarti tidak memberikan ketenangan bagi saya.

Kasus Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi, yang divonis seumur hidup karena korupsi alutsista, mencuat saat Anda menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Sepertinya bersih-bersih menjadi fokus kerja Anda?

Saya ingin ikut program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dari perkembangan kasus Brigjen Teddy, ada seorang kolonel berinisial E yang ikut bermain. Pokoknya, kalau ancaman penjaranya lebih dari lima tahun, harus ditahan.

Mungkinkah Anda menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi?

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan pengawasan anggaran TNI sudah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Kerja sama dengan KPK sifatnya koordinasi. Bila ada petunjuk, bahkan operasi tangkap tangan, KPK segera menghubungi Polisi Militer TNI AU.

Apa pendapat Anda tentang rotasi tiga matra untuk jabatan panglima?

Undang-Undang TNI jelas mengatur panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi setiap matra. Semua adalah kewenangan Presiden.

Namun baru satu kali perwira Angkatan Udara memimpin TNI.

Penunjukan Panglima TNI berdasarkan penilaian semua pimpinan. Bisa saja perwira TNI AL atau kembali lagi ke perwira TNI AD. Lagi pula Pak Gatot masih lama pensiunnya, sekitar awal 2018.

Melesatnya pangkat Anda sejak Jokowi menjadi presiden dikaitkan dengan kabar Istana menyiapkan Anda sebagai Panglima TNI. Apa penjelasan Anda?

Saya, sebagai prajurit TNI, yang hidup dengan Saptamarga dan Sumpah Prajurit, tak bisa meminta dan menolak perintah dari pimpinan. Bila menolak, saya dianggap insubordinasi.

Jadi Anda siap bila ditunjuk menjadi Panglima TNI?

Undang-undang menyebutkan kata "dapat". Bisa perwira TNI AU, bisa bukan. Doktrin yang melekat di saya adalah siap melaksanakan tugas.

Anda disebut dekat dengan Presiden Jokowi. Apa tanggapan Anda?

Dekat dalam hubungan kerja seperti pimpinan dan stafnya. Tidak lebih.

Karier Anda melesat seiring dengan meningkatnya posisi Jokowi. Apakah kedua hal itu berhubungan?

Saya pertama kali bertemu dengan beliau saat menjadi Komandan Lapangan Udara Adi Soemarmo, Solo, sekitar 2010. Saat itu beliau Wali Kota Surakarta. Itu sekadar hubungan kedinasan. Saya lama tak bertemu dengan beliau saat ditugasi di Mabes TNI, Badan SAR Nasional, Dinas Penerangan TNI AU. Baru bertemu lagi saat jadi Komandan Lapangan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, pada 2015. Beliau landing di sana, ya, saya sambut. Beliau cuma bilang, "Oh, Pak Hadi sekarang di sini, ya?"

Ada juga yang menyebut Anda calon besan Presiden Jokowi. Benarkah?

Enggak benar informasi itu. Hoax, ha-ha-ha….