Kita Harus Waspada, Tapi Jangan Paranoid

UNICORN menjadi buah bibir sepanjang pekan lalu. Istilah yang ditujukan bagi perusahaan rintisan atau startup dengan valuasi di atas US$ 1 miliar itu muncul dalam debat calon presiden, Ahad pekan lalu. Dalam debat tersebut, Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia memiliki lebih banyak unicorn dari empat yang sudah ada saat ini. Untuk mewujudkannya, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan seribu startup baru.

Dalam debat, calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekhawatirannya bahwa kemajuan teknologi akan mempercepat uang lari ke luar negeri. Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra, partai penyokong utama Prabowo, mengatakan kecemasan itu muncul akibat banyaknya orang berbelanja produk impor secara online.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menampik pandangan tersebut. Ia mengatakan sebagian besar penjual di marketplace, seperti Tokopedia dan Bukalapak, merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berpendapatan maksimal Rp 4,8 miliar per tahun. “Bagaimana bisa impor?” katanya dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya di Jakarta, Rabu pekan lalu. Kalaupun barang-barang yang dijual UMKM itu produk impor, dia melanjutkan, mereka membelinya di dalam negeri. Yang membeli dari luar negeri adalah importir besar atau distributor.

Rudiantara, 59 tahun, menjawab kegalauan banyak pihak yang menyebutkan unicorn Indonesia sekadar label karena mayoritas pemodalnya asing. Menurut dia, bisnis model startup berbeda dengan perusahaan konvensional. “Jadi, walaupun sahamnya kecil, pendiri perusahaan start-up punya hak veto,” tuturnya.

Kepada wartawan Tempo, Reza Maulana dan Angelina Anjar, Rudiantara juga menjawab soal video “Yang Gaji Ibu Siapa”. Ia dituding menegur keras seorang pegawai kementeriannya karena memilih pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Lewat #YangGajiKamuSiapa, video itu viral awal bulan ini. Ia lalu dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atas dugaan pelanggaran pemilu. Jumat pekan lalu, Bawaslu menghentikan penanganan laporan itu karena menilainya tak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

Apa pentingnya unicorn bagi perekonomi­an?

Ekonomi kita berubah ke arah ekonomi digital. Nah, ekonomi digital bisa menurunkan ketimpangan karena menciptakan lapangan pekerjaan baru berbasis digital. Contohnya UMKM. Di Bukalapak ada 4 juta pelapak dan di Tokopedia ada 5 juta merchant. Sekitar 70 persen dari 5 juta merchant di Tokopedia belum pernah berbisnis sebelumnya. Model bisnis ekonomi digital juga bagus, kolaborasi atau shared­ economy. Aset Go-Jek kecil. Yang punya aset adalah mitranya, para pengendara ojek. Tapi mereka lalu mendapat miliaran dolar Amerika Serikat untuk menggerakkan aplikasi dan operasinya. Ekonomi digital pun, melalui teknologi keuangan, akan meningkatkan inklusi keuangan.

Itu alasan pemerintah sangat bergairah pada ekonomi digital?

Supaya berkembang, kita harus membuka ruang seluas-luasnya kepada mereka yang mau menjadi player, yaitu startup. Jangan dipersulit. Kalau mereka bagus, jadilah unicorn.

Mengapa dengan empat unicorn per­tumbuhan ekonomi kita stagnan di angka 5 persen?

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi­ ekspor dan investasi. Ekspor kita bagaimana? Investasi kita bagaimana? Ada juga suara-suara bahwa asing jangan masuk.

Apakah karena porsi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi masih kecil?

Ya. Tapi, akhir 2020, nilai ekonomi digital kita akan mencapai US$ 135 miliar atau sekitar 11 persen dari produk domestik bruto kita. Sekarang masih US$ 70-80 miliar.

E-commerce dinilai bisa menjadi tempat mengalirnya uang ke luar negeri karena sebagian besar produk di pasar online adalah impor….

E-commerce yang mana dulu? Pelapak Bukalapak dan merchant Tokopedia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Pendapatan UMKM per tahun maksimal Rp 4,8 miliar atau Rp 400 juta per bulan. Bagaimana bisa impor? Mungkin saja barangnya impor, tapi mereka membeli di dalam negeri. Yang membeli di luar negeri adalah importir besar. Mungkin saja ada e-commerce yang modelnya business-to-consumer, yang impor. Tapi, kalau modelnya consumer-to-consumer seperti di Bukalapak dan Tokopedia, tidak mungkin impor.

Setelah Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak, Anda menargetkan Indonesia punya satu unicorn baru tahun ini. Perusahaan apa?

Pertama, yang bergerak di bidang pendidikan. Belanja pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai 20 persen. Tahun ini nilainya hampir Rp 500 triliun. Masak, sih, mereka enggak kecipratan? Kedua, yang bergerak di bidang kesehatan. Belanja kesehatan dalam APBN kita mencapai 5 persen. Ketiga, yang bergerak di bidang gaya hidup. Banyak startup yang bergerak di tiga bidang itu. Bonusnya akan ada satu decacorn (startup dengan valuasi lebih dari US$ 10 miliar).

Seberapa yakin Anda soal decacorn ini?

Pada 2015, saat kami sampaikan bakal punya lima unicorn, diketawain. Sekarang sudah ada empat dan bakal bertambah satu. Paling tidak akan ada satu decacorn tahun ini.

Apa manfaat bagi konsumen setelah unicorn menjelma menjadi decacorn?

Karena makin besar, mereka akan memiliki skala ekonomi sehingga lebih efisien.

Banyak yang menilai unicorn lokal tinggal nama karena mayoritas sahamnya dikuasai asing….

Bukan begitu. Model bisnis startup dengan perusahaan konvensional sangat berbeda. Pada perusahaan konvensional, orang yang menyimpan uang terbesar di perusahaan itu akan menjadi pemegang saham terbesar sekaligus manajemen. Pada startup, orang yang menyimpan uang terbesar di perusahaan itu paling mentok menjadi komisaris. Sebab, mereka investor keuangan, yang akan mendapat untung ketika melepas sahamnya saat perusahaan tersebut go public. Sedangkan pemegang saham perusahaan konvensional pada umumnya mendapat dividen.

Apakah model bisnis seperti itu juga dijalankan di negara lain?

Ya. Saham Jack Ma di Alibaba tidak lebih dari 8 persen. Pemegang saham terbesar Alibaba adalah SoftBank asal Jepang, diikuti Yahoo! dari Amerika Serikat. Tapi Jack Ma punya hak veto. Di Indonesia pun demikian. Pendiri startup punya semacam hak veto bernama preferential rights. Konsolidasi, merger, atau akuisisi tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan pendiri.

Tapi, jika mereka melantai di bursa, uang akan kembali ke asing?

Ya. Atau lari lagi ke luar negeri kalau pasarnya 90 persen di luar negeri. Tapi, yang terjadi di Indonesia, Grab masuk dari Malaysia, Shopee dari Singapura. Ada tahap tertentu saat mereka “bakar duit”. Yang menikmati, ya, orang Indonesia. Kalau startup masuk ke pasar modal, walaupun pemegang saham lama keluar, akan ada pemegang saham baru yang membawa uang masuk. Jadi modal akan tetap berada di dalam perusahaan.

Saat ini, dari empat unicorn Indonesia, belum ada yang melakukan initial public offering (IPO)….

Belum. Mereka mungkin ingin membangun valuasi dulu. Tapi, kalau sudah menjadi decacorn, kecil kemungkinan mereka akan melakukan IPO di Indonesia.

Mengapa?

Valuasi decacorn minimal US$ 10 miliar. Kalau mereka memperdagangkan 30 persen sahamnya, US$ 3 miliar atau sekitar Rp 45 triliun, siapa yang mau beli? Jadi, kalau sudah menjadi decacorn, mereka kemungkinan besar akan berinvestasi di luar negeri, pasarnya di sana. Bisa juga dual list­ing sehingga investor retail Indonesia bisa ikut beli. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan Indonesia yang masuk ke startup, seperti Astra dan Djarum yang masuk ke Go-Jek.

Sebagai infrastruktur ekonomi digital, bagaimana perkembangan Palapa Ring?

Palapa Ring Barat dan Tengah sudah 100 persen. Palapa Ring Timur sudah 91 persen. Kita butuh jaringan tulang punggung yang besar seperti Palapa Ring karena semua aplikasi adalah pemakan bandwidth. Selain itu, operator hanya mau membangun jaringan di kota-kota besar. Karena itu, pemerintah membangun Palapa Ring. Prinsipnya, no one left behind terkait dengan hak untuk konektivitas.

Kapan target Palapa Ring Timur rampung?

Targetnya, pada kuartal II Palapa Ring Timur sudah 100 persen. Jadi, pada pertengahan tahun ini, ketiganya akan diintegrasikan dan digabungkan dengan milik operator. Tapi saat ini Palapa Ring Barat dan Tengah sudah beroperasi. Operator boleh menyewa. Saya beri diskon agar nantinya harga di seluruh Indonesia bisa merata.

Berapa besar diskonnya?

Lebih murah daripada memakai operator lain.

Apakah diskon itu diberikan karena masih sedikit operator yang mau memakai Palapa Ring?

Tidak. Makin sedikit operator yang memakai, makin besar diskonnya. Jadi saya justru memberikan insentif.

Baru Telkom, Smartfren, dan Moratelindo yang memakai Palapa Ring Barat, serta Telkom dan Lintasarta di Palapa Ring Tengah….

Palapa Ring Tengah kan baru selesai Januari lalu.

Palapa Ring Barat sudah rampung sejak Maret 2018. Apakah karena biaya sewa Palapa Ring terlalu mahal?

Tidak. Karena baru selesai saja. Menyambung jaringan kan tidak gampang.

Bisakah Palapa Ring digunakan untuk jaringan 5G?

Bukan bisa terpakai, tapi makin terpakai. Palapa Ring memang bukan ditujukan untuk 5G. Palapa Ring ditujukan untuk data apa pun. Tapi, kalau untuk 5G, makin bermanfaat. Palapa Ring itu ibarat jalan tol. Kalau aksesnya menggunakan 5G, jalan tolnya juga harus lebar. Kalau tidak, macet.

Selain cepat, apa kelebihan jaringan 5G dibanding generasi sebelumnya?

Jaringan 4G adalah evolusi dari 3G. Kalau 5G, sistem yang dipakai benar-benar berbeda. Yang masih bisa dipakai paling menaranya. Selain itu, kecepatan 5G puluhan kali lipat dibanding 4G. Juga tidak ada latency atau delay. Saat ini belum ada model bisnis 5G untuk konsumen. Masih untuk perusahaan. Katakanlah kecepatannya 50 kali lipat dibanding 4G. Apa orang mau membayar sepuluh kali lipat dari harga 4G?

Dalam peta jalan penerapan 5G, jaringan tersebut ditargetkan masuk ke Indonesia pada 2022….

Saya tidak pernah mengatakan target, tapi potensi terbesar untuk perusahaan. Bagi mereka, ongkos produksi mahal tidak apa-apa. Yang penting pendapatan lebih tinggi. Jadi pendekatannya efisiensi. Pada 2020, Jepang memang akan meluncurkan 5G, tapi dalam rangka menjadi tuan rumah Olimpiade. Korea Selatan pun fokusnya ke perusahaan, bukan konsumen.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kiri) dalam acara Media Dinner di Paviliun Indonesia di World Economic Forum 2019 di Davos, Swiss, 24 Januari lalu. kominfo.go

Bukankah target itu tercantum dalam peta jalan penerapan 5G?

Tidak. Tahun ini kami baru akan menetapkan frekuensinya di mana.

Beberapa operator sudah melakukan uji coba 5G. Teknologi mana yang dipakai?

Ada yang memakai Cina, Huawei. Ada yang memakai Korea, Samsung. Ada juga yang memakai Swedia, Ericsson.

Amerika Serikat mencurigai 5G yang dikembangkan Huawei sebagai alat mata-mata Cina. Pemerintah punya kekhawatiran serupa?

Kita harus waspada, tapi juga jangan jadi paranoid. Jangan jadi paranoid. Mungkin memang ada masalah keamanan, namanya juga teknologi. Karena itu, saya berkonsultasi dengan Pak Wiranto (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan). Saya juga berkonsultasi dengan Bu Retno (Menteri Luar Negeri Retno Marsudi). Ini kan berhubungan dengan politik internasional, apa sih yang sebenarnya terjadi? Benar-benar masalah keamanan atau politik dan ekonomi?

Apakah karena Indonesia dekat dengan Cina sehingga kekhawatiran pemerintah tidak sebesar kekhawatiran Amerika Serikat?

Tidak juga. Kita punya lebih dari 300 ribu base transceiver station. Kalau khawatir, kenapa tidak disetop sejak dulu? Kan, bisa saja luar negeri memata-matai lewat itu.

Sejumlah menteri masuk tim kampanye Presiden Joko Widodo. Kenapa Anda tidak?

Tidak, ah.

Sempat ditawari?

Tidak.

Adakah instruksi khusus dari Presiden Jokowi kepada para menteri pada masa kampanye pemilihan presiden?

Kalau saya ke daerah, sama saja seperti sebelum pesta politik dimulai. Bertemu dengan masyarakat, ya, bicara tentang Palapa Ring.

Banyak pihak menganggap sosialisasi seperti itu sebagai kampanye….

Saya mengatakan pembangunan Palapa Ring sudah sekian persen, masyarakat bisa menikmatinya, apakah itu kampanye terkait dengan pilpres? Tidak. Itu memang tugas saya. Saya punya pertanggungjawaban kepada publik tentang apa yang sudah, sedang, dan akan saya lakukan. Kalau saya mengatakan pembangunan ini hanya akan dilakukan Pak Jokowi sebagai presiden, itu baru kampanye.

Pernyataan Anda soal “Yang Gaji Ibu Siapa” dianggap mengarahkan pegawai negeri memilih Jokowi. Pembelaan Anda?

Saya baru ngeh saat dipanggil Badan Pengawas Pemilu bahwa dalam video itu saya membuat pernyataan “ini tidak ada kaitannya dengan pilpres” sebanyak sembilan kali.

Bagaimana kronologinya?

Itu acara tahunan, bertemu dengan karyawan. Di sela-sela acara itu, saya diminta memilih desain stiker gedung Kementerian Kominfo. Saya bilang, jangan saya. Karena yang melihat masyarakat, paling tidak karyawan, biar karyawan saja yang memilih. Lalu saya ajak karyawan memilih. Ada dua desain, nomor 1 dan 2. Bukan 01 dan 02, lho. Lalu saya bertanya kepada yang memilih nomor 1 ataupun 2. Saat saya bertanya kepada yang memilih nomor 2, dia bilang, “Saya yakin dengan visi-misi….”

Karyawan itu salah paham?

Saya tidak tahu apa yang ada di kepalanya. Dia bilang, “Keyakinan saya, Pak, tentang visi-misi….” Saya kaget.

Mengapa Anda menyinggung soal pemberi gaji?

Saya nyeletuk saja. Sebetulnya sambil guyon.

“Yang Gaji Ibu Siapa” dianggap sebagai tekanan….

Itu justru menekankan bahwa kita harus netral. Makanya, setelah saya tanya itu, saya masih bicara bagaimana Kominfo menjadi pemersatu semuanya. Masalahnya, videonya dipotong. Dipelintir. Orang bisa saja punya persepsi saya berkampanye. Tidak bisa dihalangi.

Desain mana yang akhirnya terpilih?

Nomor 2. Hasilnya sekarang ada di depan gedung Kominfo (Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat).

Apakah saat melihat video tersebut Anda merasa itu akan viral?

Enggak. Bagaimanapun, suka atau tidak suka, sasarannya adalah Pak Jokowi. Ini hanya jembatan, menyerang saya untuk Pak Jokowi. Seperti main karambol.

 

---

 

RUDIANTARA

Tempat dan tanggal lahir: Bogor, 3 Mei 1959

Pendidikan: Sarjana Statistika Universitas Padjadjaran, Bandung (1984), Magister Administrasi Bisnis Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (1988)

Karier: Menteri Komunikasi dan Informatika (2014-sekarang), Komisaris Independen PT Indosat Tbk (2012-2015), Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2011-2012), Chief Executive Officer PT Rajawali Asia Resources (2010-2014), Wakil Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (2008-2009), Wakil Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk (2006-2008), Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Excelcomindo Pratama Tbk (1997-2006)