Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada suatu pagi dalam perjalanan ke kantor Bappenas, telepon seluler Kwik Kian Gie berdering. Suara di seberang, yang sudah sangat dikenal oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional ini, terdengar emosional: "Kok Anda meminta Mbak Mega Mundur sebagai presiden?" Kwik pun membantah. Dan terjadilah tanya-jawab cukup panas selama sekitar 20 menit.
Telepon pagi hari pada 10 Januari 2003 itu berasal dari Taufiq Kiemas, suami Presiden Megawati Soekarnoputri. Menurut Kwik, Taufiq memintanya mundur karena dianggap selalu berseberangan dengan Mega. Kwik, seorang pemimpin dalam Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, juga dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, tarif listrik, dan telepon.
Memang, hiruk-pikuk kenaikan "tiga sekawan" itu tampaknya akan reda karena pemerintah memutuskan menunda kenaikan tarif telepon dan kemungkinan akan menurunkan harga minyak dan tarif listrik. Pun, persoalan telepon di pagi hari itu tidak akan berlarut-larut. Tapi bukan berarti kontroversi di sekitar Kwik akan berakhir. Menteri yang berjiwa pengamat ini?demikian julukan untuk Kwik, yang lebih sering mengkritik kebijakan pemerintah ketimbang mendukungnya?bertekad tetap bersuara lantang.
Kwik seperti tidak pernah jauh-jauh dari pusat persoalan. Sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan, rumah ekonom lulusan Belanda ini dipakai sebagai tempat kelahiran Kaukus Penyelamat Bangsa. Meskipun Kwik mengaku tidak menjadi bagian dari Kaukus Penyelamat?karena anggotanya adalah orang-orang parlemen?pikiran-pikiran Kwik ikut masuk membentuk perkumpulan ini.
Mengapa Kwik lebih senang menjadi "oposisi" pemerintah, padahal ia adalah bagian dari pemerintah? "Hal seperti ini kan biasa di negara demokratis," tuturnya.
Yang tidak biasa adalah, Kwik disingkirkan dari lingkaran pembuat keputusan di dalam kabinet. Untuk proses memutuskan kenaikan harga-harga, misalnya, ayah tiga anak ini sama sekali tidak diikutsertakan, meskipun hanya sebagai pendengar.
Mantan Menteri Koordinator Ekonomi di zaman Presiden Abdurrahman Wahid yang dipaksa mundur di tengah masa jabatan ini memang lebih pas sebagai pengamat dan periset. Dulu, di zaman pemerintahan Presiden Soeharto, publik mengenal Kwik sebagai analis ekonomi yang tajam dan selalu mengkritisi kebijakan rezim yang berkuasa. Bukunya, Saya Bermimpi Jadi Konglomerat (1993), yang terbit saat Indonesia dikuasai para konglomerat yang juga kroni Soeharto, menjadi kontroversi di masanya.
Keberaniannya bergabung ke partai paria PDI pada waktu itu memperjelas label Kwik sebagai "pembangkang".
Hingga kini pun ia tidak ingin menyerah, meski "dikucilkan" dari kabinet. "Kalau (penyimpangan) yang kecil-kecil, bisalah saya telan mentah-mentah. Tapi kalau sudah menyangkut prinsip, apalagi berdampak buruk bagi bangsa, saya tidak bisa diam," kata laki-laki dengan nama yang berarti "benteng kebenaran" itu.
Untuk mengetahui pandangan Kwik tentang berbagai persoalan terkini, Adi Prasetya, Arif Zulkifli, Bina Bektiati, dan Fajar W.H. dari TEMPO mewawancarainya di kantor Bappenas, Kamis pekan lalu. Berikut petikannya.
Rumah Anda menjadi tempat lahirnya Kaukus Penyelamat Bangsa. Apa sebenarnya latar belakang dan tujuan kaukus ini?
Sebenarnya saya tidak terlibat di dalamnya, karena yang berkumpul adalah para anggota DPR yang bertujuan memperbaiki keadaan. Karena sudah di Bappenas, saya hanya menyediakan tempat. Rumah dinas tidak saya tempati. Maka, saya rombak sebagian untuk ruang rapat.
Seberapa sering pertemuan di rumah itu?
Sebenarnya, sejak bubarnya kaukus yang dahulu (di akhir masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid), di antara kami masih saling berhubungan dan kadang bertemu.
Sedangkan pertemuan Kaukus Penyelamat yang krusial itu terjadi 30 Desember 2002 dan 5 Januari 2003. Pada 30 Desember itu mereka mulai membicarakan masalah bangsa.
Siapa yang mengorganisasi pertemuan?
Awalnya, Julius Usman (anggota Fraksi PDIP) menelepon saya. Dia berkeluh-kesah dan menyatakan ingin kumpul-kumpul dengan beberapa orang. Lalu, Julius mengundang beberapa orang anggota parlemen.
Apa yang dibicarakan?
Mereka mengatakan pemerintahan ini kotor dan tidak kredibel. Tapi saya bilang juga bahwa DPR tidak kredibel karena (soal kenaikan) semuanya sudah disetujui DPR. Jadi, DPR juga salah, tidak sensitif. Waktu itu kan sudah mulai ada rumor, bakal ada demonstrasi-demonstrasi. Rupanya rencana kenaikan harga minyak itu sudah bocor.
Lalu, pada 5 Januari 2003 kami berkumpul lagi. Ketika itu mereka sudah lebih serius. Ada penandatanganan soal penolakan kenaikan harga minyak, listrik, dan telepon. Mereka merencanakan konferensi pers keesokan harinya, 6 Januari 2003, dengan bendera Kaukus Penyelamat Bangsa. Saya dengar mereka akan memekarkan sayap dengan menjaring beberapa anggota parlemen lainnya yang "putih".
Apakah Kaukus Penyelamat masih ada hubungannya dengan kaukus yang menggulingkan Presiden Abdurrahman Wahid?
Dalam kaukus yang dulu (di masa Presiden Abdurrahman), saya memang ikut karena sudah keluar dari kabinet. Saya sempat mengajak teman-teman parlemen untuk mencari solusi masalah waktu itu. Sebelumnya, November 2001, saya juga berinisiatif mengundang kembali seluruh anggota MPR untuk bercurah pendapat, mencari solusi. Setelah curah pendapat, kesimpulannya adalah membentuk kaukus untuk menurunkan Gus Dur sehormat mungkin.
Jadi, kaukus kali ini juga bertujuan menurunkan Megawati?
Tidak sama sekali, karena Kaukus memang tidak punya alasan untuk menurunkan Mega. Sedangkan di zaman Gus Dur, keadaannya sudah kacau. Dia berkali-kali menyatakan akan membubarkan DPR, sehingga kami pun serius membahas ancaman Gus Dur itu.
Lalu bagaimana dengan Mega, yang belum bersedia menerima Amien Rais?
Kok saya tidak melihat ada upaya politisasi dari Amien Rais. Mengapa? Karena ketika rapat dengan pimpinan MPR, dan Pak Amien mendapat amanat untuk menemui Mega, ia memilih jalur informal. Itu suatu pendekatan yang bagus. Saya menilai, Pak Amien menghindari jalur formal supaya tidak timbul ketegangan.
Saya kira Pak Amien masih konsisten dengan Kaukus 11 November, yang menyatakan tidak akan menggoyang Mega hingga 2004. Menurut saya, langkah Pak Amien tepat dan simpatik.
Lalu, apa agenda Kaukus?
Pembicaraan dalam pertemuan spontan saja. Ada yang bilang kaukus ini untuk mensucikan diri atau untuk pertobatan. Yang paling jelas adalah keinginan untuk membentuk kelompok bersih dari anggota DPR.
Ada yang bilang, anggota Kaukus sudah tidak bisa berpegang pada siapa-siapa lagi kecuali berjuang demi kebenaran. Maka, apabila mereka harus berbeda dengan sikap DPP partai atau fraksi, biarin.
Tapi, kabarnya ada pembonceng alias orang-orang yang punya kepentingan politik sendiri yang masuk dalam Kaukus?
Wah, kalau itu saya enggak tahu karena saya hanya fasilitator.
Tapi Anda kan tetap terlibat dalam membicarakan berbagai isu?
Saya bisa ikut bicara bila berkaitan dengan bidang saya, seperti soal obligasi rekap (obligasi yang dikeluarkan pemerintah untuk rekapitalisasi perbankan).
Apa hubungannya dengan subsidi?
Bunga dari obligasi rekap itu bisa disebut sebagai subsidi. Jadi, bila prinsipnya subsidi harus dihapus, bunga itu juga logikanya harus ditiadakan. Tapi kita kan tidak berani melawan IMF, yang menyatakan bahwa tidak lebih lambat dari Januari 2003 ini subsidi mesti dicabut. Ini bukti bahwa IMF menekan Indonesia.
Maksud Anda, pencabutan subsidi bahan bakar juga harus disertai dengan peniadaan subsidi yang berupa bunga obligasi rekap untuk bank yang disehatkan?
Ya. Berapa yang bisa dihemat dari pencabutan subsidi bahan bakar? Sekitar Rp 18 triliun. Tapi, dalam APBN 2003, tercantum subsidi kepada bank mencapai Rp 91 triliun. Saya kan harus memberi masukan kepada mereka (pihak Kaukus Penyelamat Bangsa).
Tapi mengapa Anda tidak menyampaikan usulan alternatif itu ke kabinet saja? Kan lebih efektif.?
Saya tidak pernah diikutsertakan. Waktu ada kenaikan, saya mengetahuinya dari televisi dan koran.
Bukannya Anda termasuk Menteri Ekonomi?
Enggak juga, karena Bappenas ini telah dikeluarkan oleh Ibu Megawati dari koordinasi Menteri Koordinator Ekonomi. Bappenas mempunyai link kepada siapa saja, tapi tidak memiliki komando dan malah disuruh menjadi think tank.
Tapi, apakah Anda sama sekali tidak dimintai pertimbangan dalam mengambil keputusan? Anda kan ekonom.?
Seharusnya menteri-menteri yang mengambil keputusan secara etika minimal mengajak mengobrol saya. Minimal saya bisa memberikan masukan.
Anda merasa dipinggirkan dari kabinet?
Ya, untuk soal masalah kenaikan ini.
Anda bisa terima?
O, ya. Hal itu bisa saya terima dan masuk akal. Paling-paling dalam pikiran mereka, "Buat apa diajak rembuk, wong pendiriannya sudah berbeda."
Anda tidak berencana menyampaikan usulan itu langsung ke Megawati?
Saya belum punya kesempatan. Tapi saya berencana menyampaikan keberatan saya ini.
Tapi saya menghadap Megawati tidak pernah menghadap sebagai seorang menteri, lebih sebagai pribadi. Sebab, jika saya minta menghadap sebagai menteri, malah tidak diladeni. Hubungan saya dengan Megawati memang khusus.
Anda sering bertemu secara pribadi dengan Presiden?
O, ya. Kalau saya ketemu secara pribadi, kami bicara banyak hal, dari urusan pribadi sampai urusan negara. Megawati juga mendengarkan.
Anda dekat dengan Mega, tapi Anda mengatakan diminta mundur oleh Taufiq Kiemas. Bagaimana ceritanya?
Begini. Sepulang dari ceramah persiapan pertemuan Consultative Group on Indonesia (CGI) di Bali, 9 Januari 2003, saya dicegat wartawan TV di Bandara Cengkareng. Saya ditanya, jika demonstrasinya sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan. Menurut saya, pemerintah harus kembali meninjau dan duduk bersama-sama dengan semua komponen untuk membicarakan semuanya. Nah, keesokan harinya Taufiq menelepon saya.
(Permintaan Taufiq kepada Kwik supaya mundur sudah dibantah Wakil Sekjen PDIP Pramono Anung. Dibenarkan bahwa Taufiq menelepon Kwik. Tapi, menurut Pramono, Taufiq tidak meminta Kwik mundur.)
Kabarnya, Anda yang lebih dahulu meminta Mega mundur?
Dalam telepon itu memang Taufiq langsung bertanya, "Kok Anda meminta Mbak Mega mundur sebagai presiden?" Lalu saya katakan bahwa saya tidak pernah meminta Mbak Mega mundur. Saya minta, cuma kalau bisa, kenaikan itu ditunda. Itu saja.
Lalu Pak Taufiq mulai emosional dan mengatakan, "Kalau begitu, kenapa Anda tidak mundur saja dari menteri?" Saya katakan, saya tidak akan mundur walau ada pertentangan dalam kabinet. Bukan saja tidak akan mundur, tapi saya bahkan akan tetap berbicara apa adanya.
Wah, keadaan tambah runyam.?
Persahabatan saya dengan Mas Taufiq lama dan sangat mendalam. Jika sempat terjadi maki-makian, saya yakin nanti pasti baikan lagi. Dia memang emosional, tapi begitu meledak setelah itu hilang. Dia tidak punya dendam.
Lalu, apakah Anda memperkirakan eskalasi demo ini bisa menjatuhkan Mega?
Enggak. Kalaupun demo ini sampai rusuh seperti peristiwa 14 Mei 1998, dia pasti akan mengatakan: "Saya tidak mau mundur." Saya kenal betul watak Mega.
Sikap Mega dan PDIP juga membingungkan. Di Bali, Mega berbicara soal kebijakan tidak populis yang harus diambil. Tapi Ketua Fraksi PDIP Roy B.B. Janis malah bilang akan menunda semua kenaikan, hanya selisih sehari setelah pidato ketua umumnya. Ada apa?
Saya kira sikap Mega tidak berubah. Sepertinya, pernyataan Roy adalah inisiatif sebagai ketua fraksi. Dan itu tidak salah.
(Kembali, Pramono Anung mengoreksi pernyataan Roy dengan menyatakan bahwa PDIP setuju untuk menghitung kembali, bukannya menunda.)
Bagaimana sebenarnya sikap Fraksi PDIP?
Fraksi PDIP tidak lagi kompak, sudah enggak keruan.
Mega juga berubah. Buktinya kemudian pemerintah menunda kenaikan tarif telepon.
Percaya saya deh, meskipun saya tidak ikut campur dalam keputusan pemerintah, Bu Mega tidak ikut campur dalam pembuatan keputusan itu. Dia paling bilang kepada tiga menkonya: "Selesaikan, tapi yang tanggung jawab tetap saya."
Ribut-ribut di dalam PDIP sudah seberapa parah?
Kalau dilihat dari segi organisatoris, tidak salah. Rapat-rapat partai yang dipimpin Megawati umumnya menghasilkan keputusan satu dan bulat. Tapi, kalau Bu Mega tidak ada, jadi tidak keruan.
Kabarnya Mega lebih suka tinggal di ruang tersendiri bila ada rapat partai, lalu memanggil orang-orang kepercayaannya saja?
Ya.
Bukankah kondisi demikian tidak baik?
Memang dari sisi organisasi tidak ideal, tapi lambat-laun orang-orangnya menyesuaikan diri, ha-ha-ha?. Sehingga, ada atau tidak ada Mega, rapat jalan terus. Biasanya Pak Sutjipto (sekretaris jenderal partai) yang memimpin dan Pramono Anung mencatatnya dengan laptop.
Anda intens ikut rapat partai?
Lumayan, 50 persenanlah.
Banyak juga kader partai yang tidak bersih.?
Memang. Ada yang langsung menyalahgunakan kekuasaan dengan money politics setelah berkuasa. Tapi ada juga yang masih prihatin, dan ada yang tidak mau peduli sama sekali.
Kalau PDIP amburadul, bagaimana Pemilu 2004 nanti?
Saya kira perolehan suaranya turun. Tapi Megawati sebagai figur calon presiden saya kira masih kuat, nomor satu malah.
Siapa saingan Megawati yang paling nyata dalam pemilu nanti?
Pak Amien Rais.
Anda mengkritik keras partai Anda, pun mengkritik pemerintah. Bukankah Anda bagian dari keduanya?
Asal saya menyuarakan kebenaran, tidak masalah.
Megawati tidak pernah menegur Anda?
Enggak tuh.
Anda tidak hanya beroposisi dengan pemerintah soal kenaikan, tapi juga soal IMF. Pemerintah menyatakan baru bisa putus dengan IMF pada 2004. Menurut Anda, kapan waktu yang tepat?
Kalau menurut saya, sekarang juga, detik ini juga.
Lalu, bagaimana dengan sisa utang kita yang US$ 9 miliar?
Harus Anda ingat, IMF tak membolehkan pemerintah memakai utang sebesar US$ 9 miliar itu. IMF hanya membolehkannya untuk balance of payment support, bukan untuk liquidity support. Kalau cadangan devisa Indonesia belum habis, uang itu tidak bisa dipakai. Tapi kita tetap harus membayar bunganya.
Nyatanya, cadangan devisa Indonesia kini meningkat terus hingga US$ 18 miliar. Selama 32 tahun pada zaman Pak Harto, negeri yang katanya didukung fundamental ekonomi hebat ini nyatanya hanya memiliki cadangan devisa US$ 14 miliar. Lalu, apa gunanya tetap ikut IMF jika ditinjau dari sudut likuiditas?
Jadi, apa ruginya?
Satu-satunya yang riil, jika IMF keluar, semua donor ikut keluar. Indonesia terisolasi, tidak ada sumber dana dan tidak ada kemungkinan pinjam dana lagi dari luar negeri. Tapi kita bisa mencoba hidup tanpa utang dari luar negeri. Akan seberapa sengsara, sih?
Anda juga beroposisi soal privatisasi BUMN.
Pendapat yang ada, BUMN diswastakan untuk memberantas korupsi. Menurut saya, kalau korupsi penyebabnya, kita tidak bisa single out dengan hanya membenahi BUMN. Adanya korupsi itu karena adanya kerusakan di mana-mana. Di BUMN rusak, pajak rusak, hukum rusak.
Jadi, privatisasi sebagai salah satu upaya memberantas korupsi itu tidak logis?
Lo, logis. Kalau BUMN yang banyak dikorupsi itu dijual ke orang asing dan manajernya orang asing yang ketat dan tidak bisa diajak korupsi, BUMN akan sehat. Itu betul. Tapi yang jadi masalah adalah tetap korupsinya.
Lalu, bagaimana memberantas korupsi menurut Anda?
Konsepnya carrot and stick. Yang punya kuasa itu diberi gaji sampai gagah sekali, tapi kalau mereka melakukan korupsi ditembak mati. Korupsi menjadi subur karena gaji tidak ada artinya dibanding uang yang bisa mereka colong.
Itu pula yang hendak dilakukan ketika Gus Dur memimpin?
Itu konsep saya. Presiden, wapres, dan menteri dinaikkan gajinya. Tapi, akibatnya, antara yang dinaikkan dan yang tidak terdapat selisih luar biasa dan bisa menimbulkan protes. Lalu, Gus Dur bilang, "Oh, kalau urusan gelut (berkelahi), saya." Tapi, setelah dihujat sana-sini, konsep itu pun enggak jadi dilaksanakan.
Artinya, konsep Anda juga tidak bisa diterapkan.
Menurut saya, harus disosialisasi. Katakan kepada yang belum kebagian kenaikan gaji, mereka bisa meneruskan korupsi, bila memang itu dilakukan. Kita tutup mata karena yang dikorupsi golongan rendah itu kan tidak seberapa. Nanti, kalau negara sudah mampu, ada pembenahan baru, semua dapat giliran.
Bagaimana menjamin seorang pejabat bergaji tinggi tidak akan korup lagi?
Tembak mati kalau ia korup.
Wah, kalau demikian, Anda benar-benar memang lone ranger.?
Ya enggak apa-apa, ha-ha-ha?.
| Kwik Kian Gie
Tempat/tanggal lahir:
Pendidikan:
Karya Tulis:
Organisasi:
|
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
