Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satu tahap terpenting dalam karir militer Almonte adalah menjadi "duta" berbagai pihak yang sama-sama menyimpan dendam politik. Ia mendekatkan hubungan sipil-militer, yang mendidih di bawah kekuasaan Marcos, sepanjang dan selepas Revolusi 1986 di Filipina. Revolusi dengan tulang punggung people power (gerakan rakyat) serta dukungan militer itu mampu meruntuhkan riwayat kediktatoran yang melilit negeri itu selama lebih dari dua dasawarsa. Marcos tumbang dan mati di pengasingan. Adapun Cory, nyonya rumah yang pemalu, harus menepis segala kegamangannya dan menerima talam kekuasaan yang dihaturkan rakyat Filipina.
Sementara itu, Cory punya sejumlah kesulitan sendiri. Bukan rahasia lagi, luka-luka masa lalu membuatnya tak pernah mampu membalas dukungan militer secara sepadan. Alhasil, selama pemerintahannya, terjadi tujuh kali percobaan kudeta. Kuat dugaan, Kolonel Gregorio "Gringo" Honasan, tokoh RAM (The Reform Armed Forces Movement, gerakan pembaruan militer Filipina), menjadi dalang usaha menjungkirkan Cory. Gringo memang panas hati karena Cory jelas-jelas berseteru dengan bosnya, Juan Ponce Enrile (Menteri Pertahanan Filipina 1970-1987).
Naiknya Cory ke panggung politik memang diiringi konflik internal yang marak. Timbul faksi dalam tubuh militer, dipimpin Juan Ponce Enrile. Faksi ini menempatkan diri sebagai pihak yang beroposisi dan mbalelo secara konsisten. "Saya akan terus menentang Cory. Jika mereka (pihak Cory) tak dapat menerima, saya akan memeranginya," ujarnya suatu ketika. Bekas anggota Senat itu juga berambisi menjadi presiden. Niatnya dikandaskan oleh seorang jenderal lain: Fidel Ramos, yang menerima tongkat estafet dari tangan Cory pada 1992.
Sebaliknya, Cory mendukung Ramos. Mengapa? Mulai berkarir di era Marcos, Ramos, yang masih terpaut keluarga dengan Marcos, tumbuh sebagai militer profesional yang independen. Latar belakang itu membuat presiden wanita ini lebih mudah menerima dan mendukung Ramos ketimbang tokoh militer lain. Di tengah dinamika konflik tersebut, Almonte memainkan peran penghubung di belakang layar dengan piawai.
Brigadir jenderal (purnawirawan) kelahiran Estancia, Albay, ini memang mudah diterima pihak yang bertikai: Cory-kubu Enrile-Ramos. Salah satu misi tersulit: mendudukkan ketiga orang ini dalam meja perundingan yang sama. Ia juga dekat dengan Kardinal Sin, sang dewa spiritual yang restunya dibutuhkan setiap kontestan politik. Bekas penasihat presiden Ramos ini juga memainkan peran berarti dalam percobaan kudeta sebelum Februari 1986. Kudeta itu gagal tapi mampu menjadi katalisator yang membangunkan gerakan rakyat. Lebih-lebih, setelah Almonte berhasil melobi Sin, Cory, dan Ramos untuk mendukung gerakan rakyat—yang berhasil mengubah sejarah Filipina. Tokoh RAM ini pula yang diutus ke Swiss pada 1986 untuk mengorek informasi kekayaan Marcos. Dan ia berhasil membawa pulang sebagian kecil dari "dana abadi" tersebut.
Almonte memang "laris" dalam tiga periode presiden. Marcos (1965-1986) menunjuknya sebagai asisten sekretaris eksekutif presiden—sebelum mencopot semua jabatannya pada 1979 karena ia terlibat gerakan pembaruan militer. Cory memintanya menjadi Wakil Kepala Staf Hubungan Sipil-Militer dan Ketua Komisi Biro Intelijen dan Investigasi Ekonomi. Sedangkan Presiden Ramos (1992-1998) mengangkat Almonte menjadi penasihat keamanan presiden dan Direktur Jenderal Dewan Keamanan Nasional.
Saat di Jakarta, ia juga muncul di tengah para jenderal Indonesia, dalam sebuah seminar Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas). Lembaga itu meminta Almonte membagikan pengalamannya menangani hubungan sipil-militer dalam masa transisional yang kritis—sebuah periode yang masih berlangsung di Indonesia. Dalam usia 69 tahun, Pak Jenderal terlihat segar bugar dan mudah memikat perhatian. "Jika boleh memilih, saya lebih suka menjadi korban tirani pers ketimbang tirani militer," ujarnya disambut gelak tawa para pendengar.
Dan di sela-sela itu, ia menerima wartawan TEMPO Purwani Diyah Prabandari dan fotografer Rully Kesuma untuk sebuah wawancara khusus sepanjang empat jam di Hotel Shangrila, Jakarta.
Petikannya:
Dalam situasi sekarang, di mana militer Indonesia sebaiknya mengambil posisi?
Posisi terbaik adalah membantu kepemimpinan sipil ini supaya berhasil. Negeri Anda telah banyak kehilangan waktu dan kesempatan. Tapi, dengan berbagai latihan, rakyat akan mendapat lebih banyak pengalaman dalam menangani masalah.
Termasuk menangani masalah TNI?
Terus terang, ini sangat sulit. Misalnya, militer pro-Soeharto ataupun reformis belum bisa semata-mata menentukan ukuran baik-buruk. Banyak kepentingan yang terkandung dalam pilihan itu. Dan Anda tak bisa mengatakan hal ini dengan tepat setelah berlalunya sebuah periode.
Salah satu kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dalam militer yang banyak menimbulkan perdebatan adalah mengganti beberapa tokoh militer penting, antara lain Jenderal Wiranto. Apa komentar Anda?
Mengganti orang-orang dari periode lama dengan orang baru baik-baik saja, sejauh Gus Dur berhati-hati mendengar suara rakyat, apalagi dalam masa krisis seperti sekarang.
Dalam periode transisional yang kritis, apa yang sebaiknya segera dilakukan—meminjam pengalaman Anda di Filipina?
Konstitusi! Waktu yang ada harus digunakan untuk membuat konstitusi baru. Ini bukannya saya memberi tahu Gus Dur apa yang harus beliau lakukan. Tapi agar Indonesia mengorganisasi angkatan bersenjata baru dalam Indonesia baru. Dan hal itu hanya dapat dilakukan kalau Anda menggunakan UUD 1945 untuk membuat UUD baru yang merefleksikan realitas.
Memangnya apa yang salah dari UUD 1945?
UUD 1945 yang saya baca adalah sebuah konstitusi yang memberikan otoritas hampir penuh kepada presiden. Konstitusi ini bisa menciptakan seorang diktator.
Karena kekuasaan presiden hampir tanpa batas?
Karena, di Indonesia, tidak ada hukum yang inkonstitusional ataupun ilegal. Bahkan, perintah presiden ibarat hukum. Ini yang menumbuhkan kekuasaan tanpa batas. Selain itu, UUD 45 adalah konstitusi yang bagus untuk masa perang, keadaan darurat, tapi tidak produktif dalam pembangunan negara yang membutuhkan konstitusi yang efektif.
Efektif dalam arti bagaimana?
Dalam arti bisa memberikan sekaligus membatasi kekuasaan. Dalam setiap konstitusi normal, ada dua kategori penting. Pertama hak asasi manusia dari setiap warga negara yang tidak boleh disentuh pemerintah. Jadi, bila Presiden Abdurrahman menyentuh hak ini, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kedua, check and balance. Hal ini diperlukan karena menyangkut distribusi kekuasaan yang strategis.
Lalu, seperti apa distribusi kekuasaan yang strategis?
Lembaga eksekutif memiliki otonomi, memiliki kekuasaan yang tidak dipunyai penguasa yudisial dan legislatif. Sebaliknya, kedua lembaga ini harus punya kekuasaan yang tak bisa disentuh pihak eksekutif.
Anda sebut pergantian konstitusi sebagai hal mendesak. Tapi upaya pemulihan ekonomi—seperti yang dilakukan pemerintah kami sekarang—kan tidak kalah mendesak?
Jangan langsung ke problem ekonomi. Percayalah! Apa yang saya katakan ini amat serius, berdasarkan pengalaman Revolusi 1986 di Filipina. Taruh ekonomi di urutan berikutnya. Juga masalah upaya pemisahan beberapa daerah di Indonesia. Selesaikan dulu konstitusi.
Begini. Di Filipina, Cory membuat Kontitusi Kebebasan setelah berkuasa. Tapi bukankah kebijakan itu tetap tidak bisa mencegah dia memiliki kekuasaan yang hampir tak terbatas?
Cory memang punya kekuasaan kediktatoran yang besar. Tapi dia melakukan hal yang benar dengan kekuasaan itu: membuat Freedom Costitution. Bangsa kami memberikan kekuasaan itu dan Cory mengorganisasinya untuk membuat konstitusi baru.
Tapi mengapa Konstitusi Kebebasan itu pula yang kemudian dijuluki Konstitusi Diktatorial?
Makanya, konstitusi itu hanya berlaku selama enam bulan. Selama periode singkat itu, Cory, ibaratnya, menjadi hukum itu sendiri. Kemudian, pemerintahan Cory membuat Konstitusi 1986 yang demokratis, yang mengatur kekuasaan sesuai dengan batas-batas yang semestinya.
Kalau Cory gigih memperjuangkan demokrasi, mengapa ia tidak beralih dari model kekuasaan oligarkis.
Misalnya?
Ia tetap menerapkan rent seeking economy (sistem ekonomi yang korup, penuh pungutan dan sogokan bagi penguasa), yang dipopulerkan Marcos sepanjang kekuasaannya.
Secara ideologis, Cory sangat berusaha memulihkan demokrasi. Tapi Cory memang berasal dari keluarga feodal yang juga terbiasa dengan pola-pola kekuasaan oligarkis.
Jadi, apa bedanya Cory dengan Marcos?
Cory tidak menangkap dan membunuh orang. Dia tidak punya kroni. Dia dan orang-orang sekelilingnya telah kaya dari sono-nya. Tapi, dalam politik ekonomi, tidak ada beda sama sekali antara Cory dan Marcos: keduanya sama-sama menerapkan rent seeking economy. Ini yang menyebabkan Kolonel Gregorio "Gringo" Honasan sempat berupaya mengudeta Cory.
Perlawanan Gringo Honasan kan sebetulnya karena Cory tidak bisa menerima Juan Ponce Enrile dalam lingkaran kekuasaannya?
Betul. Cory tidak bisa menerima mereka (militer) karena dalam perjuangan panjang melawan Marcos, pihaknya banyak dilukai. Teman-teman dan keluarganya dibunuh, disiksa, dipenjara. Suaminya, Benigno Aquino, juga dibunuh. Jadi, sangat sulit bagi pihaknya untuk menerima militer. Jadi, sebetulnya hanya masalah pribadi.
Lantas mengapa ia bisa menerima Jenderal Ramos?
Karena reputasi Ramos tidak terlalu jelek. Jenderal ini bahkan masih terpaut keluarga dengan Marcos. Tapi ia selalu tampil sebagai militer profesional yang independen. Itu sebabnya Cory bisa menerima Ramos. Dan, memang tidak ada pilihan lain kecuali menerima Ramos. Ia menang dalam Pemilu 1992, menyingkirkan pesaingnya seperti Juan Ponce Enrile.
Bagaimana sebetulnya pertentangan Enrile vs Cory (dan Ramos)?
Pada waktu itu, Enrile sudah muak dengan Cory. Dia bilang ke saya, "Jo, beri tahu Cory, saya ingin menjadi presiden Filipina. Saya bukan politisi bodoh, jadi saya tahu, saya tidak bisa menjadi presiden tanpa bantuannya." Tapi ia juga menegaskan akan terus menentang Cory. Dan jika mereka tak dapat menerima hal itu, ia akan melancarkan sebuah peperangan (coup).
Dapatkah hal ini disebut konflik riil sipil-militer di Filipina pada masa itu?
Tidak seperti itu. Dalam tubuh militer timbul faksi di bawah pimpinan Enrile—yang mendapat dukungan Kolonel Gringo Honasan dkk. Ketika itu Ramos berkata kepada saya, "Jika terjadi kudeta dan Enrile menang, biarlah rakyat yang memutuskan. Tapi, kalau kami menang, saya tidak akan mengambil alih (kekuasaan)."
Mengapa Enrile bersikeras menjadi presiden?
Saya kira karena mereka punya konsep sendiri tentang reformasi. Dan ide reformasi ini tidak bisa mereka implementasikan jika mereka tidak punya kekuasaan.
Anda dikenal sebagai "penghubung" yang diterima semua pihak: Enrile-Ramos-Cory-Kardinal Sin. Mengapa tidak berusaha menyatukan ide reformasi Cory-Ramos-Enrile?
Sangat sulit. Cory tidak pernah mau mendiskusikannya. Dia hanya bilang "nanti", tapi diskusi itu tidak pernah terjadi hingga Pemilu 1992. Pemilu itu sangat penting karena berlangsung secara demokratis. Bahkan Ramos, yang banyak mendapat dukungan, tidak mudah memenanginya.
Apa karena dia bukan politisi?
Betul. Kualifikasi pertama menjadi presiden adalah menjadi politisi, sementara Ramos adalah seorang jenderal. Padahal, para jenderal di Filipina saat itu seperti penyakitan. Ya, seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Saat itu, kami bertekad melakukan apa pun untuk mereformasi Filipina. Dan kami mampu melakukannya. Periode 1992-1998 adalah tahun-tahun terbaik negeri kami memulihkan ketertibannya.
Kembali ke soal Cory, seberapa jauh militer memberikan dukungan kepadanya setelah kejatuhan Marcos?
Militer menerima Cory dan mendukungnya seratus persen. Tapi masalahnya adalah Joker Aroyyo, Sekretaris Eksekutif Cory. Ia dijuluki "Presiden Kecil". Cory dan Joker tak pernah bisa menerima kelompok Enrile. Hal ini yang menimbulkan upaya kudeta terhadap Cory oleh Kolonel Gringo.
Bagaimana cerita di balik "penyeberangan" militer loyalis Marcos ke kubu Cory pada Revolusi 1986?
Awalnya memang sangat sulit. Tapi pada dasarnya militer itu mencintai negaranya, walau mereka mungkin melanggar hak asasi manusia. Saya bicara berdasarkan pengalaman saya sebagai tentara. Dan, ini alasan mengapa saya optimistis dengan militer di Indonesia. Dalam banyak insiden di Filipina—dalam Revolusi 1986—tentara menolak perintah Marcos untuk menembak. Misalnya marinir yang menggunakan artileri kanon 155. Jarak mereka hanya sekitar 500 meter dari rakyat. Mereka diperintah untuk menembak. Tapi mereka menjawab, charger yang diperlukan untuk menembakkan bom itu hilang.
Lo, kan charger tidak diperlukan dalam jarak tembak sedekat itu?
Memang tidak. Charger biasa digunakan artileri untuk jarak tembak minimal 1.000 meter. Rupanya, mereka terus saja mencari alasan untuk menolak perintah. Tank-tank juga tak mau bergerak. Bagaimana kita bisa menjelaskan semua ini? Kami tidak pernah meminta mereka melakukan itu, padahal mereka seharusnya setia mematuhi Marcos. Bagi saya, mereka jauh lebih baik dari saya. Mengapa? Saya memiliki komitmen—melalui RAM—sementara mereka tidak.
Apa komitmen RAM kepada Cory?
Sejak awal kami meminta mereka setia. Yang terjadi di waktu lalu, kami tidak bisa mengubahnya lagi. Tapi, yang penting, kami membentuk angkatan bersenjata yang baru untuk Filipina.
Benarkah militer baru Filipina tadinya berencana membasmi keluarga Marcos?
Tadinya. Rencana awal kami adalah membunuh semua keluarga Marcos. Tapi, setelah banyak diskusi, kami memutuskan untuk menyerahkan nasib mereka ke pengadilan rakyat. Ini keputusan final.
Apa yang membuat para loyalis Marcos menyempal, selain alasan yang Anda katakan tadi: cinta tanah air?
Pemberontakan ekonomi. Keluarga-keluarga oligarki menguasai Filipina. Keluarga Marcos menjadi satu-satunya superoligarki. Umpamanya, kroni antara Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. dan seorang menteri pertambangan mengalirkan "uang BBM" US$ 350 ribu per hari ke saku kedua orang itu selama lima tahun. Orang-orang di kelompok Marcos menguasai semua aktivitas ekonomi, dari hulu sampai hilir.
Belum lagi masalah politik yang chaos dan anarkis. Situasi ini membuat orang putus asa. Moral menurun. Satu-satunya kekuatan yang masih ada hanya militer. Namun, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Fabian C. Ver, yang loyal kepada Marcos sampai akhir, bertindak keras. Rakyat yang memprotes ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Banyak juga yang diculik dan tidak kembali.
Jadi, situasi ini yang mendorong perpecahan sekaligus lahirnya RAM di tubuh militer Filipina?
Yang menyempal dari Marcos bukan militer keseluruhan, tapi sebuah faksi yang menyebut diri sebagai The Reform Armed Forces Movement. Sebelum itu, Filipina mendapat reputasi sebagai "orang penyakitan" di Asia. Kami dicap sebagai eksportir perempuan (TKW). Ekonomi sangat buruk. Pada saat yang sama, Marcos dan kaki tangannya melancarkan berbagai tindakan represif.
Apakah tindakan represif Marcos punya peraturan pendukung?
Tidak ada pernyataan dalam konstitusi yang mengesahkan tindakan itu. Tapi Marcos meratifikasi Undang-Undang Darurat Perang (Martial Law), yang mulai diterapkan pada 1971. Ia menggunakan undang-undang ini untuk melanggar hak asasi manusia dengan dalih mempertahankan negara. Negara jauh lebih superior dari individu. Saya kira, hal serupa terjadi di Indonesia. Reaksi RAM terhadap tindakan Marcos adalah mengklaim martabat individu sebagai hal yang tertinggi—dan ini menjadi basis kudeta kami.
Seberapa efektif UU Darurat membantu Marcos menguasai keadaan?
Sebaliknya. Sebagai asisten sekretaris eksekutif presiden, saya pernah mengadakan survei—setelah UU ini diterapkan. Kesimpulannya? Enam bulan sejak dimulainya Martial Law, popularitas Marcos anjlok drastis. Di pihak lain, citra militer langsung melejit.
Benarkah citra militer amat rendah sebelum penerapan UU Darurat?
Sangat! Bahkan paling rendah, satu deret dengan pelacur. Polisi dan militer benar-benar di dasar. Setelah Martial Law, baru mereka naik peringkat di atas Marcos. Dan Marcos merasa tidak aman oleh popularitas militer.
Apa yang ia lakukan untuk mengatasi hal itu?
Pada 1975, militer dituduh mengudeta Marcos. Semua kantor kami ditutup. Bos saya dipecat. Marcos menempatkan saya di sebuah lembaga think tank hingga 1979. Setelah itu, saya tidak punya tugas lagi.
Apakah tekanan Marcos berhasil menciutkan nyali militer?
Tidak. Tapi dia terus berupaya meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin militer tetap setia kepadanya. Dia mengangkat Jenderal Fabian Ver—yang setia pada Ramos sampai akhir—menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Dengan cara itu, Marcos mengontrol militer.
Mengapa akhirnya RAM memutuskan melakukan kudeta?
Karena orang-orang kami bekerja dengan sangat bagus. Saya harus memberi kredit pada beberapa kolonel yang mengoperasikan upaya kudeta: Gregorio "Gringo" Honasan, Victor "Vic" Batak, Eduardo Kapunan, Marcelino Malajacan, serta banyak orang lain yang namanya saya lupa.
Gerakan rakyat yang didukung militer berhasil meruntuhkan tirani kediktatoran di negeri Anda. Apa yang bisa disimpulkan dari peristiwa sejarah tersebut?
Kekuasaan selalu datang dari rakyat, bukan dari militer. Rakyat yang menentukan keinginan mereka. Dan militer harus mempertahankannya kalau ada serangan atau agresi.
Maksud Anda, peran militer adalah mendukung keinginan rakyat?
Peran militer harus dilihat dalam kerangka zaman. Argumen tentang peran militer pada 1945 ketika Indonesia mengumumkan kemerdekaan, misalnya, tentu berbeda dengan sekarang, ketika yang diperjuangkan adalah kebebasan.
Selain menyokong kebebasan, apa lagi peran militer yang penting dalam sebuah negara dengan situasi transisional—antara dua orde—seperti di Indonesia sekarang?
Militer harus mempertahankan status quo pemerintahan dan membangkitkan semangat agar konstitusi baru segera dibuat. Sebab, konstitusi adalah kontrak sosial tempat hidup kita bergantung, tempat hak dan kewajiban kita terkandung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
