Jangan Jadikan Ulama Pemadam Kebakaran

NADIRSYAH Hosen memandang masyarakat terbelah menjadi dua kelompok besar selama masa pandemi Covid-19. Menurut intelektual muda Nahdlatul Ulama itu, kelompok pertama adalah mereka yang menganggap virus corona tak perlu ditakuti. Ketakutan semata hanya kepada Tuhan. Di mata orang-orang ini, larangan menjalankan ritual beragama di tempat ibadah tak beralasan.

Adapun kelompok kedua adalah mereka yang mendahulukan pendekatan kemanusiaan dalam beragama. Bagi mereka, Tuhan menginginkan manusia beragama dengan aman, nyaman, dan sehat sehingga mereka tidak alergi terhadap, misalnya, larangan salat berjemaah di masjid. “Fenomena ini terjadi di semua agama dan di seluruh dunia,” kata Nadirsyah dalam wawancara khusus dengan Tempo, Rabu, 6 Mei lalu.

Nadirsyah, 46 tahun, mengatakan pandemi Covid-19 menunjukkan bagaimana ketegasan pemerintah sangat mempengaruhi sikap warganya. Di negara tempatnya bermukim, Australia, pemerintah menegakkan aturan di segala bidang. “Masjid, gereja, kuil, mal, kasino, bar, klub, hingga tempat prostitusi ditutup dan diterapkan ke semua penjuru Australia sehingga fair,” ujar Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Australia dan Selandia Baru itu.

Pria yang akrab disapa Gus Nadir ini tumbuh dari latar belakang pesantren sekaligus menggeluti dunia akademis Barat. Ia orang Indonesia pertama dan satu-satunya yang menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Monash University. Sejak pertengahan 2015, ia mengajar ilmu hukum umum dan fikih di kampus tersebut. Ia menjadikan media sosial sebagai wadah berdakwah, menyebarkan Islam damai dan nilai kemajemukan kepada generasi muda. Pandangannya yang menentang ide khilafah tak jarang membuatnya dicap liberal, sekuler, bahkan sesat.

Dari kediamannya di Melbourne, Nadirsyah berbincang dengan wartawan Tempo, Mahardika Satria Hadi, melalui konferensi video. Selama hampir dua jam ia menjelaskan pentingnya peran pemuka agama dalam menghadapi pandemi, tarik-ulur soal mudik, hingga tantangan meladeni umat di era maraknya media sosial.

Anda menyebutkan masyarakat terbelah menjadi dua kelompok dalam menyikapi pandemi. Apakah fenomena ini sudah mengkhawatirkan karena banyak orang berkukuh beribadah berjemaah?

Kalau kita mau fair, ternyata dua pola pemahaman itu juga ada di setiap kelompok atau organisasi kemasyarakatan Islam. Misalnya di kalangan Jamaah Tabligh, ternyata mereka terpecah. Ada pimpinan jemaah yang mengeluarkan fatwa tidak melakukan aktivitas di masjid, tapi ada yang masih membolehkan. Di NU juga seperti itu, masih ada sejumlah kiai di daerah yang tetap melaksanakan salat berjemaah di masjid. Kalau mau fair memang tidak menunjuk pada satu kelompok ataupun agama tertentu.

Apa yang seharusnya dilakukan para pemuka agama?

Pandemi corona ini persoalan kesehatan. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pendeta, pastor, biksu, kiai, ustad, mereka harus menyadari batas dirinya. Mereka berwenang dalam wilayah agama. Mereka paham sekali kitab suci. Tapi, begitu melintasi persoalan kesehatan, mereka seharusnya bersikap lebih rasional dan menerima saran dan nasihat dari para dokter. Yang kita khawatirkan ada sikap egoisme dalam beribadah, bahwa yang penting beribadah, yang penting selamat ke surga, selesai urusan. Perkara orang lain terkena dampaknya, ya itu urusannya dengan Tuhan. Sedangkan menurut kelompok kedua tadi, ajaran agama mengatakan tidak boleh membikin mudarat kepada diri kita, apalagi orang lain.

Dari sudut pandang fikih, bagaimana seharusnya umat bersikap terhadap anjuran atau larangan dari pemerintah?

Bukan hanya dari pemerintah, sejumlah ulama juga mengeluarkan fatwa. Tapi, lagi-lagi, ibadah itu sangat personal. Ada sekelompok orang yang menganggap ibadah adalah relasi dengan Tuhan. Karena itu, tidak bisa diintervensi orang lain atau pemerintah. Padahal agama membuka ruang untuk fleksibel. Misalnya salat Jumat, menurut agama memang bisa diganti dengan salat zuhur ketika ada pertimbangan tertentu. Salat berjemaah juga bisa di rumah dengan keluarga, yang pahalanya juga sama. Lalu soal saf, misalnya, yang dibikin berjarak satu meter. Kalau soal saf saja bisa fleksibel, padahal di aturan agama saf itu seharusnya rapat, kenapa mereka tidak mau fleksibel salatnya di rumah saja? Pemerintah tidak boleh melanggar urusan personal dengan melarang salat sama sekali. Tapi, menurut saya, pemerintah belum mengintervensi karena yang dilarang kumpul-kumpulnya, bukan salatnya.

Adakah prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang relevan dengan kondisi saat ini?

Ada yang dinamakan maqashid syariah, tujuan pensyariatan hukum Islam. Ada lima tujuannya, yaitu menjaga agama, diri, harta, keturunan, dan akal. Ulama sepakat soal ini. Yang dipersoalkan adalah urutannya. Ada yang mengatakan urutan pertama adalah agama. Jika empat hal lain dianggap bertentangan dengan agama, agama dimenangkan. Tapi ada pendapat yang mengatakan yang pertama justru menjaga diri, bukan agama. Jadi kalau aturan agama bertentangan dengan menjaga diri, menjaga diri diutamakan.

Penerapannya seperti apa?

Kalau kata dokter sebaiknya Anda tidak berpuasa berdasarkan alasan medis, dalam agama dibenarkan tidak berpuasa karena sakit. Ini menunjukkan aturan menjaga diri lebih diutamakan ketimbang menjaga agama. Agama membuka ruang bagi manusia untuk menjaga dirinya. Karena itu, keluarlah satu kaidah dari para ulama, yaitu sihhatul abdan muqoddimatun ‘ala shihhatil adyan. Kesehatan badan kita diutamakan daripada kesehatan agama. Artinya, badan kita sehat dulu baru bisa beribadah.

Umat Islam menjadi minoritas di Australia. Seperti apa masyarakat di sana menyikapi pandemi?

Sama saja. Fenomena dua pola tadi itu ada di semua negara dan semua agama. Sekarang yang membedakan adalah ketegasan pemerintahnya. Masjid, gereja, kuil, mal, kasino, bar, klub, dan tempat prostitusi di sini ditutup. Pasar yang menjual bahan kebutuhan pokok tetap dibuka dan diatur jaraknya. Ini diterapkan ke semua penjuru Australia sehingga fair.

Bagaimana Anda melihat penerapan aturan serupa di Indonesia?

Komunikasi pemerintah harus diperbaiki. Aktivitas di masjid dilarang, sementara orang-orang masih berjubel di pasar tradisional. Beberapa hari lalu ada berita tentang 500 tenaga kerja asing akan masuk Sulawesi Tenggara, sampai gubernurnya menolak. Ini kan menodai perasaan umat. Kita dilarang mudik, tidak boleh ke masjid, tapi tenaga kerja asing bisa masuk bebas. Ini memberi sinyal tidak baik. Akhirnya orang bilang, ya sudahlah, kita melanggar saja aturan pemerintah, wong pemerintah melanggar aturannya sendiri.

Bagaimana Anda menilai peran pemuka agama dalam penanganan pandemi?

Pemerintah sering membutuhkan ulama ataupun tokoh agama kalau sudah terjadi “kebakaran”. Jadi fungsi ulama hanyalah pemadam kebakaran. Ibaratnya, kalau kata para kiai, para ulama itu seperti diminta mendorong mobil mogok. Begitu mobilnya sudah bisa jalan, kami ditinggal.

Apa yang semestinya dilakukan pemerintah?

Seharusnya ulama dilibatkan sejak awal. Misalnya soal mudik. Mudik itu bukan aturan agama. Tidak ada di Al-Quran, hadis, dan kitab fikih. Tapi mudik adalah tradisi yang berkenaan dengan perayaan besar umat Islam, yaitu Idul Fitri. Ada 20 juta orang yang ingin mudik. Tanpa aturan dari pemerintah, ulama tidak bisa melarang karena itu bukan wilayahnya. Tapi kalau pemerintah sejak awal melarang mudik, ulama bisa menenangkan umat agar mematuhi larangan mudik dengan bahasa “berdasarkan kemaslahatan”, “agar menghindari kemudaratan”. Jangan sampai setelah ricuh dan gaduh baru ulamanya dipanggil.

Sebagai Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa NU di Australia dan Selandia Baru, bagaimana Anda memberi tahu warga nahdliyin soal mudik?

Tidak perlu diberi tahu karena sudah ada larangan terbang. Pemerintah Australia enggak tahu mudik. Mereka bilangnya begini: “Kami tidak melarang kalian pulang, silakan, masih ada pesawat terbang. Tapi nanti kalau mau pulang lagi ke Australia, belum tentu bisa. Bisa jadi bandar udara kami tutup atau harus ada isolasi.” Jadinya ribet. Karena itu, tugas saya sebagai Rais Syuriah lebih mudah mengatakan kepada umat untuk tidak mudik.

Nadirsyah Hosen bersama Yenny Wahid dalam acara diskusi buku karyanya di Pesantren Takhasus Institut Ilmu Al Quran, Jakarta, Oktober 2019./Dok. Pribadi