Audit Total Perusahaan Sawit, Peluru Pertama Luhut di Kasus Minyak Goreng

Luhut mengatakan negara tidak bisa memungut pajak perusahaan sawit yang memiliki lahan 600 ribu hektare di Indonesia jika berkantor di luar negeri.

Ia juga mengungkapkan pemerintah akan melakukan audit terhadap semua perusahaan yang mengelola hasil kelapa sawit setelah larangan ekspor dicabut.

Ia mengatakan proses audit akan dimulai Juni mendatang. Adapun audit yang akan dilakukan Luhut menaungi luas dari perkebunan kelapa sawit Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL), sistem produksinya hingga status dari perusahaan itu sendiri.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E Halim, mendukung penuh rencana Luhut untuk mengaudit perusahaan sawit. Ia juga mengusulkan agar audit diperluas dengan mengevaluasi pemberian Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan bagi perusahaan yang nakal.

Desakan Audit Total

Audit terhadap BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), kata Rizal, juga perlu dilakukan sekaligus menindaklanjuti temuan BPK terkait penggunaan dana sawit. Salah satunya karena pertimbangan masyarakat perlu tahu berapa besar subsidi biodiesel yang menggunakan dana BPDPKS hingga perusahaan apa saja yang menerimanya. 

“Audit industri sawit secara menyeluruh bakal membuka tabir permainan di industri sawit nasional, yang dalam beberapa dekade telah merugikan masyarakat, bangsa dan negara," tutur pada 27 Mei lalu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan audit menyeluruh akan cukup efektif untuk memantau distribusi serta penerapan good corporate governance di perusahaan-perusahaan sawit. Namun, ia menilai hal tersebut dinilai hanya efektif untuk jangka pendek.

"Sebab selama ini minyak goreng tidak dikontrol oleh negara. Rantai pasok produk sawit lebih banyak dari swasta," tuturnya ketika dihubungi. "Padahal, minyak goreng adalah bahan pokok penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak."

Untuk jangka panjang, Faisal menyarankan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih berperan mulai dari pengawasan proses pasokan sampai dengan distribusi minyak goreng. Peran itu sudah cukup lama dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) yang mengurusi bahan bakar minyak (BBM) dan bisa diadaptasi untuk komoditas sawit beserta turunannya.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakan rencana pemerintah untuk mengaudit perusahaan produsen sawit pada Juni 2022 bisa menurunkan harga minyak goreng jika dilakukan dengan transparan dan tepat.

"Jangan-jangan dengan audit yang transparan dan bebas dari kepentingan, HET nya bisa di bawah Rp14 ribu per liter. Ini tentu harus dibuktikan lewat audit tersebut," kata Amin Ak dalam keterangannya, Senin, 30 Mei 2022.

Amin menilai audit yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini sebaiknya dengan menjadikan sisi konsumsi sebagai patokan. Dengan kata lain, kata dia, pemerintah harus menetapkan patokan harga jual produk akhir (minyak goreng) dan jumlah kebutuhannya.

Ketetapan saat ini, kata Amin, adalah aturan mengenai HET yang dipatok Rp 14.000 per liter dengan jumlah kebutuhan sebanyak 10 juta ton CPO (minyak sawit mentah).

Dengan menjadikan dua garis batas dari sisi permintaan, kata dia, maka audit yang mendesak saat ini adalah berapa biaya produksi dan margin keuntungan yang wajar untuk memproduksi satu liter minyak goreng.

Menunggu Tangan Dingin Luhut

Tidak semua setuju siasat audit Luhut. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, memprotes rencana Luhut yang bakal mengaudit lahan dan perusahaan sawit.

Menurut dia hal itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo. “Ini kok jadi aneh, merembet kemana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya,” kata Deddy lewat keterangannya, Sabtu, 28 Mei 2022.

Selain dinilai tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, Deddy beranggapan rencana audit tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Nanti Pak Luhut malah sibuk ngurus lobi-lobi pengusaha sawit yang selama ini mencaplok lahan negara di luar HGU-nya. Terus kapan selesainya urusan minyak goreng ini?” kata dia.

Deddy mengaku sudah lama tahu soal praktik kotor para pengusaha sawit yang menguasai lahan di luar HGU, menipu rakyat dengan sistem plasma yang memiskinkan petani, hingga memanipulasi pajak dan sebagainya.

Tetapi menurut dia, masalah itu sebaiknya diurus kementerian teknis, seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini meminta Luhut fokus saja mengurus pasokan dan kestabilan harga, ketimbang melebar mengurus industri sawit.

“Kita harus terbiasa bekerja sesuai sistem, mekanisme dan regulasi. Tidak baik kalau selalu ad hoc dan bertindak seperti pemadam kebakaran. Audit lahan dan perusahaan itu harus sesuai kewenangan, regulasi, transparan dan tidak menimbulkan rumor miring. Jangan nanti dikira Pak Luhut sedang mengacak-acak industri sawit untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Saya heran, Pak Luhut ini benar-benar bertindak seperti menteri super,” ucap Deddy.

Rencana audit industri sawit yang didengungkan Luhut ini muncul seminggu setelah ia ditunjuk untuk membenahi harga dan ketersediaan minyak goreng.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui penunjukannya untuk ikut menuntaskan masalah kelangkaan minyak goreng terjadi secara tiba-tiba.

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng dan kita berharap itu tidak terlalu lama kita selesaikan," kata Luhut pada Senin, 23 Mei 2022.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengatakan wewenang Luhut tak akan melampaui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian."Kami hanya bantu-bantu saja. Enggak ada ambil alih," kata Septian.

Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan Luhut akan membantu menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di daerah Jawa dan Bali. Selain itu, Luhut bakal ikut mengawasi distribusi pasokan agar sampai ke masyarakat.

Hari ini, 1 Juni 2022, adalah hari pertama penyaluran minyak goreng curah tanpa subsidi. Sebelumnya, pemerintah memutuskan menyetop program subsidi minyak goreng curah pada 31 Mei 2022. Sebagai gantinya, pemerintah bakal menerapkan kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Penghentian subsidi minyak goreng mempertimbangkan harga barang kebutuhan pokok tersebut yang mulai menurun pada pekan ini. Kebijakan itu mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mencabut larangan ekspor CPO dengan mempertimbangan ketersediaan harga minyak goreng dan distribusinya. Selain itu, pemerintah mempertimbangkan 17 juta pekerja di sektor kelapa sawit yang terdampak kebijakan itu.

EKA YUDHA SAPUTRA | DEWI NURITA | RIANI SANUSI PUTRI | BISNIS | ANTARA

Baca:  Masyarakat Sipil Gugat Jokowi dan Mendag karena Gagal Tangani Minyak Goreng

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini