Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta menyatakan akan memberikan peringatan kepada empat pihak yang terlibat dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena, Kompleks GBK, Jakarta, pada 19 November 2023. Keempatnya ialah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Dewan Pengurus Desa PPDI, dan Asosiasi Kepala Desa Indonesi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Agar tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari dan merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DKI, Reki Putera Jaya, dalam konferensi pers penanganan pelanggaran pemilu di Redtop Hotel, Jakarta Pusat pada Sabtu, 16 Desember 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak hanya sanksi administratif, Reki menegaskan bahwa sanksi pelanggaran pemilu ini juga dapat bersifat pidana. Karenanya ia mewajibkan agar kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa yang termasuk dalam ASN untuk bersikap netral selama masa kampanye Pemilu 2024 ini. "Kami mengingatkan agar tetap berkomitmen menjaga netralitas, supaya Pemilu dapat berjalan damai dan berintegritas," ucapnya.
Kegiatan Desa Bersatu pada 19 November lalu kental dukungan kepada pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara juga dihadiri langsung oleh Gibran yang antara lain menyatakan menyerap aspirasi Dana Desa sampai Rp 5 miliar.
Bawaslu DKI menyimpulkan bahwa kegiatan itu terbukti melanggar Pasal 29 B dan Pasal 51 B UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. "Pada pokoknya menyatakan soal larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu," kata Reki.
Kesimpulan itu didapat setelah Bawaslu DKI mengumpulkan bukti dan memanggil beberapa pihak yang terlibat. Salah satunya adalah Ketua Panitia Pelaksana Desa Bersatu sekaligus Sekretaris APDESI, Sunan Bukhari. "Pada awalnya memang direncanakan untuk deklarasi, tetapi mendekati hari H acara itu dikembalikan pada konsep semula, yaitu silaturahmi nasional," ujar Reki mengungkap hasil klarifikasi yang didapat.
Reki mengatakan memang jadinya tidak ada acara deklarasi hari itu. Namun, katanya, masih ditemukan pelanggaran di kegiatan Desa Bersatu. "Di antaranya (memakai) nametag dan narasi dari pembawa acara yang bersifat deklarasi dan berpihak ke paslon nomor urut 02," kata Reki.
Foto 
