Bawaslu Tolak Debat di Kampus: Sama Saja Kampanye

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak setuju jika debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dilakukan di kampus. Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan debat pilpres di kampus termasuk dalam kategori kampanye. "Kalau dari tempat ya tidak boleh. Dalam debat kan pasti kampanye, pasti sampaikan visi misi program," kata Ratna saat dihubungi wartawan, Senin 22 Oktober 2018.

Baca: Bawaslu Lanjutkan Penelusuran Dugaan Kampanye Dini Kubu Jokowi

Menurut Ratna, debat yang dikategorikan kampanye itu tidak boleh dilakukan di lingkungan pendidikan salah satunya di kampus. Sebab, kata dia, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 menyebutkan peserta, tim kampanye, serta pelaksana dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye. "Ya undang-undang saja melarang, berarti kami sebagai penyelenggara harus tunduk," katanya.

Sebelumnya, Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga, Dahnil Anzar menyarankan debat capres diadakan di lingkungan kampus. "Cukup mahasiswa dan akademisi," kata Dahnil kepada wartawan, Ahad kemarin. Menurut Dahnil, debat di kampus lebih efisien ketimbang diadakan di hotel. Sebab, kata dia, akademisi dan mahasiswa dapat langsung menilai gagasan dari masing-masing pasangan calon.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin, Arsul Sani, menyerahkan sepenuhnya mekanisme debat pilpres ini ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Arsul, tim sukses setuju saja jika KPU menetapkan debat pilpres di perguruan tinggi seperti di luar negeri. "Di Amerika Serikat, misalnya, debat pilpres itu kan di kampus lokasinya," katanya.