Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan belum mengetahui rencana aksi buruh di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Menurut dia, pemerintah DKI bakal mempelajari terlebih dulu jika ada permohonan demonstrasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Setiap permintaan permohonan dari masyarakat, apapun kepentingannya kami akan pelajari kembali apakah dimungkinkan atau tidak," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 21 April 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Partai Buruh berencana menggelar aksi guna menyampaikan 11 tuntutan pada 14 Mei 2022. Aksi ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day. Ada dua opsi lokasi aksi, yaitu JIS dan Istora Senayan.
Wagub DKI menyebut JIS memang dapat digunakan untuk beberapa aktivitas, seperti olahraga, budaya, agama, sosial, dan lainnya. Walau begitu, dia menilai, penyampaian tuntutan cukup oleh perwakilan peserta aksi atau melalui surat.
Sebab, dia khawatir, bakal ada penumpukan orang dalam aksi tersebut.
"Itu dapat mengganggu pelayanan publik, mengganggu ketertiban, dan yang harus diperhatikan juga takut nanti disusupi oleh kepentingan-kepentingan lainnya," jelas politikus Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, pihaknya akan mendeklarasikan perjuangan buruh pada 14 Mei 2022. Menurut dia, ada dua opsi lokasi deklarasi.
"Akan dilakukan deklarasi perjuangan buruh oleh Partai Buruh dan gerakan buruh Indonesia di Jakarta International Stadium (JIS) atau Istora Senayan," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 April 2022.
Deklarasi itu merupakan rangkaian dari peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day. Pertama-tama buruh akan menggelar aksi di depan kantor KPU pada 1 Mei 2022.
Buruh, Said berujar, menuntut perhelatan pemilihan umum (Pemilu) yang jujur adil, menolak politik uang, serta Pemilu harus diselenggarakan pada 14 Februari 2024.
"Dari KPU, aksi akan dilanjutkan di Bundaran Hotel Indonesia dengan menyuarakan tuntutan tolak omnibus law, turunkan harga kebutuhan bahan pokok, dan copot Menteri Perdagangan yang telah kalah dengan mafia minyak goreng," kata dia.
Foto 
