Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja Pelabuhan Tanjung Priok mengancam melakukan mogok massal sebagai protes atas rencana pemerintah yang akan mencabut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kalangan buruh bongkar muat menolak Peraturan Presiden yang disebut akan menggantikan SKB tersebut. Pencabutan SKB itu menurut serikat pekerja akan mengancam keberadaan koperasi yang selama ini menaungi para buruh bongkar muat di Tanjung Priok.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mogok aksi itu strategi dan kewenangan serikat pekerja," ujar Ketua Umum Induk Koperasi TKBM pelabuhan HM Nasir di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Ahad, 26 Desember 2021.
Nasir mengatakan mogok nasional merupakan upaya serikat pekerja agar pemerintah tidak mencabut SKB yang menjadi dasar hukum pembentukan Koperasi TKBM.
Menurut Nasir pihaknya tidak dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Presiden yang bakal menggantikan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi itu. Dari informasi yang ia peroleh, pencabutan ini bakal membuat Koperasi TKBM dihapus.
Nasir meminta pemerintah untuk mengajak pihak buruh bongkar muat dalam pembuatan Perpres tersebut.
Salah satu alasan pemerintah mencabut SKB, kata Nasir, karena menuding Koperasi TKBM sebagai penyebab dari tingginya biaya bongkar muat dan terlibat mafia pelabuhan.
"Ada beberapa stake holder di pelabuhan, tapi kenapa koperasi yang diusik, penyebab high cost siapa? Yang punya alat siapa? Regulator siapa? Kami hanya penyedia tenaga kerja," kata Nasir.
Sementara itu Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) Surya Batubara mengatakan pihaknya bakal mengerahkan anggotanya yang mencapai 500 ribu orang untuk melakukan mogok massal, jika SKB dicabut.
FSPTI merupakan salah satu dari tujuh serikat buruh yang tergabung dalam Koperasi TKBM.
"Anggota kami bukan hanya di pelabuhan, tapi juga ada di transportasi darat dan udara. Kami akan kerahkan 500 ribu anggota kami untuk mogok nasional," kata Surya.
M JULNIS FIRMANSYAH