Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dokumen rahasia AS tertanggal 24 November yang dikirim Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya menyebut adanya keterlibatan Ansor dibalik sejarah 1965. Surat ditujukan kepada Departemen Luar Negeri itu menjelaskan situasi keamanan yang makin mencekam. Pembantaian anggota PKI makin meluas di berbagai daerah di Jawa Timur seperti Surabaya, Madiun, Malang, dan Blitar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Gerakan tersebut didukung oleh kalangan santri yang tergabung dalam sayap organisasi Nahdlatul Ulama, Ansor. Laporan yang diterima dari sebuah sumber di Kediri menyebutkan adanya temuan 25 mayat yang mengambang di sungai. Di Mojokerto, temuan mayat juga ditemukan di aliran sungai sebanyak 29 orang. Jumlah korban yagn cukup besar diketahui terjadi di Tulungagung yang mencapai 15 ribu jiwa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Banyak masyarakat yang takut pulang ke rumah mereka masing-masing karena aksi pembantaian tersebut. Para pekerja jawatan kereta api juga memilih mogok kerja yang berakibat pada penutupan operasi lima stasiun kereta. Mereka yang menjadi korban merupakan anggota Serikat Buruh Kereta Api yang menginduk kepada Sentral Organisasi Buruh Indonesia, organisasi buruh terbesar yang mendukung PKI.
Kelompok Ansor menggemakan perlawanan terhadap PKI kala itu lewat doktrin perang suci. Membunuh anggota PKI kala itu dianggap sebagai jihad yang memiliki ganjaran pahala besar, terlebih jika darah korban diusap ke wajah mereka. Pemberitaan di media massa milik NU, Obor Revolusi, terus menurunkan artikel yang menggelorakan perlawanan terhadap PKI yang disebut-sebut sebagai "pengadilan revolusi".
Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil, mengaku belum bisa memastikan kebenaran informasi dalam dokumen itu. Menurut dia, tragedi 1965 mesti dipahami lewat situasi yang melatari kejadian saat itu. Ia membantah adanya instruksi NU untuk melakukan pembantaian. Keterlibatan Ansor saat itu adalah ketidaksengajaan. “Instruksi pembantaian berasal dari organisasi lain,” kata dia.
Tabir gelap seputar tragedi 1965 perlahan terkuak setelah dua lembaga non-profit, National Security Archive dan National Declassification Center, berkolaborasi dengan lembaga negara National Archives and Records Administration untuk melansir dokumen kabel diplomatik. Dokumen yang dibuka ketiga lembaga tersebut merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika sejak 1964-1968 yang selama ini dirahasiakan.
Sebanyak 39 dokumen dengan lebih dari 30 ribu halaman itu mengungkapkan kondisi seputar pembataian simpatisan PKI. Rencana membunuh Soekarno dan membunuh Omar Dani, yang saat itu menjabat Panglima Angkatan Udara Indonesia. Sebagian informasi di antaranya dirangkum berdasarkan penuturan sejumlah tokoh seperti Adnan Buyung Nasution saat menjabat staf ahli Jaksa Agung.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menilai seluruh dokumen tersebut tak serta-merta bisa dijadikan bukti untuk mendorong proses hukum. Menurut dia, pembuktian adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia di seputar sejarah 1965 bukanlah perkara mudah jika mempertimbangkan situasi masyarakat saat itu. “Karena itu kami meyepakati penyelesaian non-yudisial,” katanya.
HARMANI | AMIRULLAH | RIKY FERDIANTO
Foto 
