Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dosen dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) mengadakan nonton bareng sekaligus diskusi film Dirty Vote garapan Dandhy Laksono pada Selasa, 13 Februari 2024. Dalam acara yang diadakan secara virtual itu, tiga ahli hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film turut hadir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketiga pakar dalam film itu, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti, mengulas berbagai skenario kecurangan Pemilu 2024 yang diduga sedang berlangsung selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Diskusi tersebut dipandu oleh Ketua Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan HAM (Pandheka) UGM Yance Arizona dan disiarkan langsung melalui YouTube.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Presiden Constitutional Law Society Fakultas Hukum UGM (CLS FH UGM) Nasywa Ananditha menjelaskan bahwa seluruh ahli hukum tata negara UGM 'turun gunung' untuk membahas penyelewengan praktik ketatanegaraan yang disinggung dalam Dirty Vote.
"Nobar film ini tentu dilatarbelakangi oleh situasi darurat demokrasi akibat adanya kecurangan pemilu yang sudah berbentuk terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)," kata Nasywa dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Selasa pagi.
Mahasiswi UGM itu menjelaskan bahwa pada dasarnya kegiatan nobar tersebut hanya diperuntukkan untuk kalangan mahasiswa hukum. Tetapi, jelas Nasywa, antusiasme berbagai mahasiswa lintas jurusan dan masyarakat turut tertuju pada diskusi itu.
"Hal ini juga dibuktikan dari kuota Zoom yang sudah tidak dapat menampung audiens. Untungnya, penyelenggara juga melakukan live streaming nobar tersebut di YouTube," tuturnya.
Lebih lanjut, pegiat komunitas hukum tata negara itu berharap akan semakin banyak forum-forum lain yang membahas berbagai isu darurat tentang ketatanegaraan menyusul diskusi tentang film Dirty Vote ini.
"Praktik kecurangan pemilu harus kita bahas tuntas sebagai refleksi dari status quo demokrasi Indonesia dan perlu kita evaluasi untuk menyambut pesta demokrasi yang bersih," ucapnya.
Pakar hukum tata negara sekaligus peneliti HAM UGM, Herlambang Perdana Wiratraman, menyampaikan bahwa dirinya merupakan salah satu orang yang menginisiasi kegiatan itu. "Ya, aku usulkan tempo hari. Karena pada bingung cari dosen tamu, mending diskusi film itu," kata Herlambang.
Selain Herlambang, sejumlah pakar hukum tata negara UGM yang ikut berkomentar soal film itu terdiri dari Andy Omara, Mahaarum Kusuma Pertiwi, Dian Agung Wicaksono, Andi Sandi Antonius, dan Joko Setiono.
Tanggapan Zainal Arifin Mochtar soal upaya pemidanaan Film Dirty Vote
Sebelumnya, Zainal Arifin Mochtar, salah satu pemeran film Dirty Vote, angkat bicara soal laporan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) ke Polda Metro Jaya. Pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menanggapi santai laporan itu.
"Kalau bicara soal kami dilaporkan, bagaimana lagi? Silakan, itu adalah bagian dari konsekuensi yang sudah kami hitung, sudah kami pikirkan. Mau dilaporkan, ya laporkan saja," kata Zainal saat mengisi diskusi film di ruang virtual FH UGM, Selasa, 13 Februari 2023.
Di hadapan peserta diskusi yang terdiri dari para pakar hukum tata negara dan mahasiswa UGM, Zainal Arifin Mochtar juga sempat bergurau soal laporan itu. "Saya cuma berharap teman-teman sejawat saya di sini maupun dosen lain, kunjungilah kalau (saya) ditahan nanti. Sesederhana itu saya kira," ujarnya.
Foto 
