Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Komisi Yudisial Selidiki Vonis PN Pangkalpinang terhadap Kasus Timah Toni Tamsil

Komisi Yudisial (KY) berinisiatif menyelidiki vonis Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang terhadap terdakwa kasus korupsi timah, Toni Tamsil.

11 September 2024 | 09.35 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Ketua Komisi Yudisial (KY)Mukti Fajar Nur Dewata (kanan) dan Komisaris sekaligus ketua bidang pengawasan investigasi KY Joko Sasmito dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 6 Maret 2023. KY akan memanggil majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan terkait putusannya yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Pemilu 2024 ditunda.TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, lembaganya berinisiatif menyelidiki vonis Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang terhadap terdakwa kasus korupsi timah, Toni Tamsil.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Majelis hakim PN Pangkalpinang memutuskan Toni Tamsil melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi. Akibatnya, Toni Tamsil dihukum 3 tahun penjara dan membayar biaya perkara Rp 5.000. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mengajukan masa tahanan 3 tahun 6 bulan serta denda Rp 200 juta. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mukti menjelaskan, Toni Tamsil terbukti merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk. tahun 2015 – 2022.

Tindakan perintangan keadilan (obstruction of justice) tersebut berarti bahwa Toni Tamsil diadili bukan karena melakukan korupsi itu sendiri. Melainkan karena dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan baik secara langsung dan tidak langsung dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi timah. 

“Ia (Toni Tamsil) dinilai telah mencegah dan merintangi proses penyidikan, serta memberikan keterangan tidak benar sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah tersebut,” ujar Mukti dalam keterangan resminya pada Selasa, 10 September 2024.

Juru bicara KY itu mengaku belum menerima salinan putusan lengkap dari kasus perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/PN Pgp yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2024.

Berkaca pada kasus vonis Toni Tamsil, Mukti Fajar menyambut masyarakat yang hendak melaporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). 

“Publik dapat melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran kode etik hakim disertai dengan bukti pendukung, sehingga nantinya laporan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh KY sesuai prosedur yang ada,” ujar Mukti.

 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus