Komnas HAM Terancam Pecah

IKLAN lowongan menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ternyata berbuntut seteru di antara pimpinan Komnas HAM. Komnas dilanda gonjang-ganjing sebagai kelanjutan perbedaan pendapat antara Ketua Komnas HAM Djoko Sugianto dan sekjennya, Asmara Nababan. Perpecahan mencuat ketika Djoko tidak merasa sreg dengan seleksi untuk pengganti tujuh anggota Komnas HAM—karena meninggal dan mengundurkan diri—agar jumlah komisi itu tetap 25 orang. Mereka yang mundur antara lain Muladi, Benjamin Mangkoedilaga, Marzuki Darusman. Tim penyeleksi yang diketuai oleh pakar hukum pidana UI, Harkristuti Harkrisnowo, kemudian memilih 14 dari 195 nama yang mendaftar. Namun, dari 14 calon itu, 10 orang berasal dari aktivis dan mantan aktivis LSM—seperti Abdul Hakim Garuda Nusantara (Elsam), Todung Mulya Lubis (mantan direktur YLBHI), dan lain-lain—tiga dosen dan satu wartawan. Komposisi yang didominasi aktivis LSM inilah yang membuat Djoko kurang berkenan. Namun, bagi Asmara Nababan, posisi itu justru menguntungkan karena selama ini ia selalu sendirian sebagai anggota komisi yang berasal dari LSM. Selebihnya, anggota diisi oleh mantan birokrat, jaksa, polisi dan TNI, serta partisan partai politik. Dari rasa kurang berkenan, meletuplah "perang terbuka" antara ketua dan sekjen komisi tersebut. Belakangan, Djoko mempermasalahkan ke-14 calon yang akan diajukan ke DPR dan membentuk tim seleksi baru untuk memilih 20 calon anggota. Sebagai ketua tim penyeleksi dipilih B.N. Marbun, yang disebut-sebut bersekubu dengan Djoko. Tentu saja hal ini membuat Asmara berang dan menganggap seleksi itu hanya akal-akalan untuk memperkuat kubu Djoko. Merasa ditonjok, Djoko tidak tinggal diam. Ia kemudian mempermasalahkan jabatan Sekjen Komnas HAM, yang seharusnya diisi oleh pegawai negeri sipil, sementara Asmara dari aktivis LSM. Saling perang urat saraf internal ini untuk sementara mereda setelah ditengahi Komisi II DPR dalam rapat dengar pendapat DPR dengan komnas, Kamis lalu. Namun, bukan tidak mungkin masalah ini akan membuat lembaga yang sudah berumur delapan tahun ini pecah. Edy Budiyarso