Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komite Air Bersih untuk Marunda Kepu (KAUM) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta. Warga Kampung Nelayan Marunda Kepu tak bisa mengakses air bersih sejak 14 April 2022 atau 4 bulan sejak air PAM mati.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mengingat kejadian ini berulang-ulang, kami minta Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta mengevaluasi kinerja manajemen PAM Jaya/Aetra sebagai penyelenggara utama layanan air terkait masalah ini," demikian bunyi surat KAUM yang diterima Tempo, Senin, 29 Agustus 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Surat itu ditandatangani perwakilan Rumah Demokrasi Nelayan, Alip Purnomo; Ketua RT 008/RW 007 Gobang; dan Ketua RT 009/RW 007 Abdullah. Surat ihwal permasalahan air bersih untuk warga pesisir Marunda Kepu itu dilayangkan untuk Direktur PAM Jaya, Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta, dan Ketua Koperasi Karyawan Aetra Timur Jakarta (ATJ) pada 22 Agustus 2022.
Salah satu nelayan Marunda Kepu, Tiharom, menyampaikan pemerintah DKI tak menangani serius krisis air bersih tersebut. PAM Jaya dan PT Aetra hanya memfasilitasi empat tangki air. Padahal, warga membutuhkan 6-7 tangki per hari. 
Warga membawa wadah untuk diisi air bersih di tengah krisis air di Marunda Kepu, Jakarta Utara, Senin, 16 Mei 2022. TEMPO/ Faisal Ramadhan
Warga Marunda yang terdampak berencana menggelar demonstrasi. Mereka, tutur Tiharom, hendak menuntut PAM Jaya untuk meninjau kembali kontrak kerja sama dengan PT Aetra. Evaluasi diharapkan mencegah krisis air kembali terjadi.
"Belum juga ada iktikad mau menyelesaikan masalah air di Marunda Kepu. Kami akan berencana melakukan aksi turun ke jalan," kata dia dalam pesan teksnya, Senin, 29 Agustus 2022.
Sebanyak 400 kepala keluarga (KK) yang tinggal di dua RT menjadi korbannya. Mereka adalah warga di RT 008 dan 009 DI rw 007 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.
Tiharom menerangkan selama ini warga Marunda Kepu selalu membayar tarif air bersih. Besarannya kisaran Rp 150-200 ribu, tergantung pemakaian. "Bahkan kalau kami telat bayar, kami bayar denda," ujar dia.
Tiharom minta Anies Baswedan segera turun tangan dalam masalah krisis air dan minimnya penyaluran air bersih di Marunda Kepu. Dia khawatir masalah ini bakal memicu pertengkaran warga lantaran berebut air. "Situasi ini tentu jauh dari gagasan Gubernur DKI Jakarta yang memiliki visi Maju Kotanya, Bahagia Warganya."
Foto 
