Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Kritik Keras Aktivis HAM Fatia Maulidiyanti Tentang Jokowi dalam Diskusi Private Jet dan Fufufafa

Aktivis HAM Fatia Maulidiyanti menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kebebasan berekspresi diberangus.

13 September 2024 | 11.07 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti usai menjalani sidang putusan perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 8 Januari 2024. Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Cokorda Gede Arthana dengan hakim anggota Muhammad Djohan Arifin dan Agam Syarief Baharudin memutuskan Haris Azhar dan Fatia bebas tidak bersalah. TEMPO/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Fatia Maulidiyanti menyebut Presiden Joko Widodo lebih kejam dari Raja Fir’aun. Ungkapan itu ia sampaikan dalam diskusi seri Adili Jokowi, Marah-Marah ke Private Jet dan Fufufafa di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu, 12 September 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Fatia mengungkapkan di rezim pemerintahan Jokowi, masyarakat Indonesia selalu dihantui dengan rasa takut. Ketakutan itu nyata, seperti apa yang dialami Fatia beberapa waktu lalu. Ia dikriminalisasi atas tuduhan mencemarkan nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Fatia amat menyayangkan karakter Jokowi di ujung pemerintahannya justru bertolak belakang dengan apa yang dulu ditunjukkan di awal menjadi presiden.

“Padahal dulu 2014, dia digadang-gadang bakal membawa banyak sekali perubahan. Karena dia berasal dari sipil, dia adalah orang yang sangat humble, tetapi ternyata dia, orang yang humble, kecil, kurus dan sangat jawa ini, ternyata adalah fir’aun baru. Bahkan, dia lebih jahat dari Fir’aun,” kata Fatia.

Aktivis HAM itu menyebut di era sekarang, kebebasan rakyat untuk berekspresi diberangus. Hal itu ditunjukkan dengan data yang dirilis oleh Freedom Hous bahwa indeks demokrasi di Indonesia turun dari 62 poin menjadi 53 poin pada 2019-2023.

Melihat kondisi itu, Fatia mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa indeks demokrasi menurun serta partisipasi masyarakat untuk turut berpendapat menurun akibat pelemahan secara sistematis dari rezim.

“Kita susah mencari duit, kita susah berdesak-desakan di KRL, kita harus berpeluh untuk bekerja, besok pulang lagi, tua di jalan dan sebagainya. Tetapi kita sadari, sebetulnya situasi seperti disebabkan memang sistematisnya cara pemerintahan hari ini pada akhirnya membuat kita menjadi robot,” ungkap Fatia.

 

 

 

 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus