Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Pedagang Mama-mama Asli Papua atau IPM2AP menilai pemerintah Merauke gagal menyediakan pasar yang mampu menjawab tantangan dan persoalan ekonomi saat ini. Mereka menyebut akan konsolidasi mendatangi Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Selatan untuk menyampaikan aspirasi mereka pada Senin, 18 Maret 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami minta harus ada pasar yang layak untuk berjualan, kami minta harus ada pasar tradisional,” kata Rika salah satu perempuan Papua Selatan di Merauke, Kamis, 15 Maret 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rika menilai nasib pedagang asli Papua tidak diperhatikan selama bertahun-tahun sejak Otonomi Khusus di wilayah Timur Indonesia itu berjalan. Rika menyebut pemerintah daerah seolah tidak memperhatikan kondisi para pedagang, terutama di Pasar Mopa Merauke. “Sejak otonomi khusus 2021 pemerintah daerah tidak jawab aspirasi kami mama-mama Papua,” kata Rika.
Rika bercerita pada 2023 IPM2AP di Merauke telah menyiarkan dan menggelar konferensi pers atas fenomena tersebut, tapi pemerintah daerah tidak bergeming. Rika mengatakan mama-mama di Merauke tidak hanya mengkritisi letak dan penempatan pasar yang dinilai tidak strategi, tapi berkaitan dengan persaingan dagang dan digitalisasi pasar.
“Dengan melihat kondisi dan persoalan yang ada, mama-mama Papua telah berkomitmen dan siap berjuang menyampaikan aspirasi mereka,” kata dia.
Tak hanya itu, Rika juga mengkritisi dua pasar pemerintah bangun lewat Kementerian Perdagangan. Dia menyebut pemerintah membangun dua pasar itu tanpa melibatkan dan menyosialisasikan kepada mama asli Papua. “Terkesan seperti pasar liar atau tidak sesuai,” kata Rika.
Rika turut menyebut pemerintah seharusnya memiliki konsep pasar yang jelas dan indikator lokasi pembangunan yang strategi. Dia menyebut pemerintah mestinya membangun pasar di tengah pusat pada penduduk. “Seperti lokasi Pasar di belakang SMP Negeri 2 Merauke,” kata dia.
Rika menyarakan mestinya pemerintah fokus merevonasi pasar Mopah agar lebih bagus. Langkah itu dinilai sesuai dengan permintaan mama-mama asli Papua yang menginginkan konsep pasar ideal.
Majelis Rakyat Papua Diminta Tanggapi Aspirasi
Senada dengan Rika, aktivis Papua Selatan, Yoseph J.K Minipko mengatakan Majelis Rakyat Papua mesti menanggapi aspirasi mama-mama Papua. Dia menyebut kalau Majelis Rakyat Papua tidak merespons aspirasi ini, dirinya menyarakan mama-mama Pupua untuk mendatangi kantornya majelis.
“Harus siap datang di kantor MRP Papua Selatan untuk menyampikan aspirasi dan Majelis Rakyat Papua Selatan berkewajiban mengawal aspirasi pembangunan pasar serta semua tantangan pasar yang ada kepada Pemerintah Daerah,” kata Yoseph.
Yoseph menilai pemerintah daerah semestinya sensitif sekaligus peka dengan aspirasi masyarakat Papua. Aspirasi itu berupa kondisi dua pasar yang dikeluhkan mama-mama Papua karena tidak menjawab tantangan pasar.
“Seharusnya ketika ada suara-suara kritis dari mama-mama seharusnya didengarkan dan diajak dialog” kata dia.
Dia berharap tokoh masyarakat, agama, aktivis, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil ikut mendukung perjuangan mama-mama Papua.
Pendamping hukum IPM2AP, Arnold Anda, mengatakan perjuangan mama-mama Papua sudah semestinya dilakukan karena otonomi daerah Papua gagal menjawab tantangan kondisi kliennya yang sudah 22 berjualan. Menurut dia, keberpihakan yang diberikan negara melalui otonomi daerah tidak dijalankan dengan baik.
“Seharusnya menjadi bahan koreksi bagi pemerintah, terutama bupati dan DPRD Kabupaten Merauke,” kata Arnold.
Foto 
