Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Pakar Tata Kota Sebut Konsep Naturalisasi Sungai Belum Diterapkan DKI, Ada Apa?

Sejak 2017 pembenahan sungai berhenti, apalagi naturalisasi sungai, demikian disebutkan pakar tata kota Nirwono Joga.

19 Oktober 2021 | 18.40 WIB

Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (kiri) dan yang sudah dinormalisasi (kanan) di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu, 5 Januari 2020. Pembangunan tanggul normalisasi atau naturalisasi hanya 16,19 km dari total 33,69 km dikarenakan terkendala pembebasan lahan. ANTARA
Perbesar
Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (kiri) dan yang sudah dinormalisasi (kanan) di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu, 5 Januari 2020. Pembangunan tanggul normalisasi atau naturalisasi hanya 16,19 km dari total 33,69 km dikarenakan terkendala pembebasan lahan. ANTARA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan yang juda dikenal pakar tata kota, Nirwono Joga, mengatakan ia belum melihat satu sungai dari tiga belas sungai di DKI Jakarta yang menerapkan konsep naturalisasi.

“Dalam 4 tahun terakhir sejak 2017 pembenahan sungai berhenti, terutama di 4 sungai diantaranya Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunger,” kata Nirwono kepada Tempo, Selasa, 19 Oktober 2021. 

Nirwono mengatakan, hal itu telah disepakati oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, karena Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan tugasnya dalam membebaskan lahan di bantaran sungai atau kali. 

Menanggapi tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang akan amblas, Nirwono mengatakan, pembangungan tanggul tersebut hanya bersifat sementara. 

“Karena membutuhkan dana besar dan perlu perawatan rutin seperti meninggikan dan memperkuat tanggul setiap tahun guna mengikuti kenaikan air laut dan mengantisipasi amblasan tanah,” ujar Nirwono. 

Pakar tata kota itu menilai, tanggul tersebut tidak menyelesaikan masalah, hanya bersifat menunda. Sehingga tidak berkelanjutan, dan tidak ramah lingkungan. 

Sebelumnya, Utusan Khusus Gubernur DKI Anies Baswedan untuk Perubahan Iklim, Irvan Pulungan, mengatakan tembok tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) lambat laun akan amblas. Hal itu jika muka tanah terus menurun. 

"Masalahnya kalau penurunan muka tanah tetap berjalan, temboknya itu amblas lama-lama," kata dia dalam diskusi Tempo yang dikutip, Jumat, 15 Oktober 2021.

Salah satu penurunan muka tanah disebabkan penyedotan air yang terus-menerus. Menurut dia, urbanisasi yang masif dan pola pembangunan Jakarta yang berbasiskan darat telah memicu penyedotan air tanah. Akibatnya, terjadi pembebanan tanah.

Baca :  Tata Kota Jakarta Terburuk di Dunia, PSI Kritik Implementasi Rencana

SYIFA INDRIANI | DA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus