Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mencari celah keuntungan perang dagang Amerika Serikat - Cina. “Perang dagang ini membuat barang AS tertahan masuk ke Cina, begitu juga sebaliknya. Ini akan menjadi celah kita mengisi kekosongan,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, Selasa, 10 Juli 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Oke, pemerintah akan memulai negosiasi dengan otoritas perdagangan Amerika pada Selasa, 17 Juli 2018. Upaya itu ditujukan untuk mencegah rencana peninjauan ulang penerapan sistem preferensi umum (generalized system of preference/GSP) terhadap produk Indonesia. "Intinya akan kami sampaikan bahwa Indonesia masih layak dinyatakan sebagai negara yang eligible menerima GSP," uajrnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Oke belum merinci tawaran untuk Amerika agar urung mencabut fasilitas GSP. Adapun
GSP merupakan skema kemudahan perdagangan yang diberikan negara maju kepada negara berkembang sesama anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk mempercepat industrialisasi. Amerika selama ini menerapkan skema itu ke banyak negara, termasuk Indonesia yang menjadi negara penerima fasilitas terbesar setelah India, Thailand, dan Brasil.
Tahun lalu, produk Indonesia senilai US$ 2 miliar merambah Amerika lewat tarif khusus. Belakangan, Presiden Amerika Donald Trump telah memberikan sinyal akan mengevaluasi penerapan GSP sebagai bagian dari upaya proteksi industri dalam negeri—alasan yang sama dalam perang dagang dengan Cina.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sedang mengidentifikasi sektor industri bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Kami akan mengkaji industri manufaktur yang dianggap berpotensi untuk ditingkatkan ekspornya, juga kemungkinan untuk mengurangi impornya,” ucapnya.
Kelak, hasil identifikasi tersebut juga akan menjadi pertimbangan dalam rencana pemberian insentif baru untuk mendorong peningkatan ekspor, seperti tax holiday, tax allowance, serta fasilitas bea masuk dan bea keluar. Sri Mulyani berharap pembahasan akan menemukan solusi kebijakan yang lebih akurat untuk menggenjot produktivitas industri. “Karena kebutuhan setiap sektor industri berbeda,” tuturnya.
Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono mengungkapkan industri garmen dan alas kaki berpeluang mengambil keuntungan dari situasi perang dagang Amerika - Cina. Nilai ekspor produk tersebut ke Amerika tahun lalu mencapai lebih dari US$ 4 miliar. Upaya meningkatkan ekspor berpeluang terwujud lantaran ekspor produk kapas Amerika ke Cina kini terhambat. “Kami berharap bisa meningkatkan perdagangan dengan AS,” kata Sigit.
Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani, secara umum, ada sejumlah industri yang berpotensi menghasilkan produk substitusi, seperti komponen otomotif dan pesawat terbang, pertanian, peralatan pertanian, dan perikanan. Dia berharap pemerintah mempercepat langkah antisipasi perang dagang. “Ini harus segera dilakukan agar kita tidak kehilangan momentum,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia Hidayat Triseputro juga optimistis industrinya dapat mengoptimalkan ekspor ke Amerika. Namun dia berharap pemerintah tetap mewaspadai dampak limpahan produk impor dari negara-negara yang terkena dampak perang dagang. “Mekanisme impor kita harus diperketat sehingga utilisasi kapasitas dan efisiensi meningkat,” ucapnya.
Baca berita tentang perang dagang lain di Tempo.co.
ANDI IBNU
Foto 
