Posisi Pemecah Koalisi

BAGI Maman Imanulhaq, performa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin jauh dari memuaskan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebutkan Lukman, menteri dari Partai Persatuan Pembangunan, tak menunjukkan prestasi selama memimpin Kementerian Agama. “Jangankan mengurus birokrasi secara keseluruhan, parkiran Kementerian Agama saja tidak bisa diurus,” ujar Maman, Selasa, 23 Juli lalu.

Maman jengkel lantaran selama duduk di Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, yang membidangi agama, ia kerap menerima laporan soal dugaan penyimpangan di Kementerian Agama. Contoh teranyar adalah dugaan korupsi jual jabatan di kementerian tersebut yang menyeret Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Padahal, kata Maman, Kementerian Agama adalah lembaga yang bersentuhan langsung dengan umat.

Karena itu, PKB mengincar kursi Menteri Agama di kabinet baru Presiden Joko Widodo selain empat kursi yang menjadi jatah mereka sekarang. Keempatnya adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Pemuda dan Olahraga; serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Di kabinet baru, PKB juga mengincar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keenam pos tersebut dinilai bisa menambah jumlah pemilih PKB pada pemilihan umum lima tahun mendatang.

Menurut Maman, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah menyerahkan sepuluh nama calon menteri kepada Presiden Jokowi pada akhir Juni lalu. Di antaranya Fauziyah, Maman Imanulhaq, dan Muhammad Hanif Dhakiri, yang saat ini menjabat Menteri Ketenagakerjaan. Maman mengatakan Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, terdepak dari bursa lantaran namanya disebut-sebut dalam kasus suap dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Muhaimin Iskandar mengakui telah menyetorkan nama ke Presiden. “Yang diterima belum tahu berapa,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mempersilakan PKB mengincar kursi Menteri Agama, yang sejak 2004 dijabat kader partainya. “PPP tidak ngotot untuk mempertahankannya,” ujar Arsul. Ia mengatakan partainya telah mengajukan sejumlah calon menteri kepada Jokowi dan berdiskusi ihwal penyusunan kabinet.

Sejumlah pengurus PPP menuturkan nama yang diajukan antara lain Arsul dan pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa. Ketika dimintai konfirmasi, Arsul hanya menjawab, “Kami serahkan kepada Presiden untuk memilih kader terbaik partai.”

Setelah Jokowi dipastikan memenangi pemilihan presiden, partai pendukungnya menyetorkan nama calon menteri. Partai Golkar, misalnya, menyerahkan sepuluh nama. Belakangan tersisa lima karena nama lain dicoret Jokowi. Nama yang masih ada dalam bursa adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain, Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainudin Amali, dan anggota DPR, Dito Ganinduto. “Partai Golkar memiliki kader-kader yang berpengalaman dan profesional,” kata anggota Dewan Pertimbangan Golkar, Mohamad Suleman Hidayat, Selasa, 23 Juli lalu.

Menurut seorang pengurus Golkar, mereka pun sedang menggodok usul nomenklatur baru di kabinet Jokowi yang posisinya setingkat kementerian koordinator untuk Airlangga. Proposal tersebut segera diserahkan kepada Jokowi.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga telah menawarkan sejumlah kader partainya untuk menjadi menteri kepada Presiden Jokowi. “Kalau Bapak anggap penting NasDem masih ada di kabinet, tempatkan,” ujar Surya dalam pidato di acara Sekolah Legislatif NasDem, Selasa, 16 Juli lalu.

Seorang petinggi NasDem menuturkan, partainya ingin memperoleh tam-bahan kursi menteri dan tetap memegang pos yang saat ini menjadi jatah mereka. NasDem saat ini mendapat tiga kursi, yakni Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Jaksa Agung. Pos yang diincar dalam kabinet mendatang adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ambisi NasDem membuat sejumlah pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersinggung. Itu terutama karena NasDem mengincar kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang saat ini dijabat kader PDIP, Yasonna Hamonangan Laoly. Menurut Ketua PDIP Hendrawan Supratikno, kemenangan dalam pemilihan presiden membuat partai pendukung merasa berjasa. Dampaknya, kata dia, perebutan posisi di kabinet mendatang di antara partai koalisi memanas. “Gesekan selalu kencang karena yang diperebutkan terbatas,” ujarnya.

PDIP, kata Hendrawan, mengingatkan partai pendukung agar tidak mendikte Presiden Jokowi. PDIP, yang merupakan pengusung utama, bahkan belum mengusulkan nama calon menteri. Menurut Hendrawan, saat ini partainya baru sekadar membuat matriks posisi di kabinet yang dikaitkan dengan situasi yang dihadapi Indonesia, seperti dampak perang dagang Amerika Serikat-Cina. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, nama calon menteri baru akan diserahkan kepada Presiden setelah partai banteng menggelar kongres pada 8 Agustus mendatang.

Jokowi mengatakan sudah meminta ketua umum partai koalisi menyerahkan nama calon menteri. Ia telah memasang kriteria nama yang akan dipilihnya, yakni memahami manajemen, berani, berintegritas, dan bertipe eksekutor. Untuk membahas komposisi kabinet, Jokowi segera menggelar pertemuan dengan ketua umum partai. “Kapan waktunya? Akan diundang,” ujarnya.

HUSSEIN ABRI DONGORAN, BUDIARTI UTAMI PUTRI