Pro Kontra Tiga Kartu Sakti Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics atau Core Piter Abdullah mengatakan tiga kartu baru yang akan dikeluarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menunjukkan keseriusan membantu masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu sembako dan pendidikan.

BACA: Kubu Prabowo Kritik 3 Kartu Sakti Jokowi, TKN: Silakan

"Tapi kebijakan ini sekaligus menunjukkan tidak adanya konsep besar bagaimana mensejahterakan masyarakat," kata Piter saat dihubungi, Rabu, 27 Februari 2019.

Dia mengatakan program-program yang ada tidak saling terkait dan lebih bersifat memberikan ikan, bukan pancing. Piter mencontohkan kebijakan kartu sembako.

"Lalu bagaimana dengan program keluarga harapan? kartu kuliah. Bagaimana dengan kartu indonesia pintar? Di Singapura bantuan pendidikan hanya terbatas sampai dengan SMA. Karena kuliah itu sudah pilihan. Tidak lagi kewajiban pemerintah," ujar Piter.

Kebijakan pemerintah, menurut dia, semakin tidak jelas terkait pendidikan. Misalnya, kata Piter, bagaimana dengan SMK yang pernah digadang-gadang untuk menyiapkan pendidikan siap kerja.

Sebelumnya Jokowi dalam perhelatan Konvensi Rakyat bertajuk Optimisme Indonesia Maju di Sentul pada Ahad pekan lalu menyampaikan akan meluncurkan tiga kartu baru untuk penguatan program kesejahteraan sosial. Ketiga kartu itu adalah Kartu Indonesia Pintar yang berlanjut hingga dapat membiayai kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra Kerja.

Di dalam pidatonya, Jokowi juga bertekad meningkatkan dana abadi pendidikan dari sebelumnya Rp 66 triliun menjadi Rp 100 triliun, serta dana abadi penelitian dan pengembangan dari Rp 1 triliun menjadi Rp 50 triliun dalam lima tahun ke depan.

Lebih lenjut Piter mengatakan ketiga kartu baru itu tentu akan bermanfaat. "Tapi menurut hemat saya manfaatnya akan lebih maksimal apabila program-program ini direncanakan secara lebih terintegrasi dalam konsep besar memberdayakan masyarakat," ujarnya.

Terkait sumber pendanaan, menurut Piter, besarnya yang dipergunakan tentunya tifak bisa keluar dari alokasi yang sdh ditetapkan dalam APBN 2019. Artinya, kata dia, mau tidak mau harus berbagi dengan program-program lain yang sudah ada lebih dulu.

Sebelumnya juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandi, Nizar Zahro mengkritik ketiga kartu baru yang direncanakan Jokowi bukan hal yang baru. "Tiga kartu baru itu hanya ganti nama dari bidik misi, raskin, dan Program Keluarga Harapan. Ketiganya dimulai pada era pemerintahan presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono," kata Nizar di Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.

Menanggapi itu, Direktur Program Tim Kemenangan Nasional atau Jokowi - Ma'ruf Aria Bima menantang balik agar pihak BPN Prabowo - Sandiaga membuat kritik yang mampu menandingi program tersebut.

"Enggak apa-apa. Ya, silakan kritik saja. 02 memang harus mengkritik," jelas Aria kepada Bisnis, Selasa, 26 Februari 2019.

Politisi PDI Perjuangan ini tidak mempermasalahkan kritikan bahwa program kartu sakti Jokowi hanyalah kebijakan populis. Tetapi Aria menggarisbawahi bahwa program tersebut sebenarnya juga dibuat untuk menjawab kritik sebelumnya dari pihak oposisi tentang pendidikan, harga sembako, dan lapangan pekerjaan.