Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BEKASI - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi memberi sinyal tidak akan berkoalisi dengan Partai Golkar dalam pemilihan kepala daerah Kota Bekasi 2019. Alasannya, petahana Rahmat Effendi dari Golkar dikabarkan menggandeng seorang birokrat yang kini menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Tri Adhianto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sebetulnya kami komitmen (dengan Partai Golkar)," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Bekasi, Heri Koswara, Senin, 8 Januari 2018. Sebelumnya, PKS disebut-sebut mendapatkan jatah kursi wakil wali kota jika berkoalisi dengan Partai Golkar. Dalam beberapa kesempatan, Rahmat Effendi yang menjadi calon tunggal dari Golkar juga kerap mengajak kader PKS, Sutriyono yang kini duduk kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Tapi, sejauh ini koalisi yang sudah dibentuk tersebut belum jelas. Bahkan, PKS menyatakan akan mengusung calon sendiri jika Partai Golkar tak segera menjalin komunikasi mengenai wakilnya. "Kami sudah pasti berkoalisi dengan Partai Gerindra, paling lambat besok diputuskan siapa yang akan diusung," kata dia.
Santer kabar bahwa kedua partai itu akan mengusung Sutriyono dan Anggawira-mantan juru bicara Anies Baswedan-Sandiaga Uno-di Pilkada DKI Jakarta 2017. Heri mengatakan partainya tak akan melakukan deklarasi bakal calon wali kota dan wakil wali kota. "Kami langsung daftar pada Rabu mendatang," kata Heri.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, Tri Adhianto, menyatakan sudah siap menjadi pendamping petahana Rahmat Effendi di Pilkada Kota Bekasi. Bahkan, dia mengaku sudah mendapatkan restu dari enam partai politik, diantaranya Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, PAN, Hanura dan Demokrat. "Saya akan mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil," kata Tri.
Meski menyatakan mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik, Tri mengaku belum menyimpulkan partai mana yang akan menjadi kendaraannya. Menurut dia, komunikasi antarpartai masih cukup cair. Sedangkan, pendaftaran masih ada waktu dua hari lagi. "Nanti dirembugkan," kata Tri. Tri dan Rahmat Effendi mendatangi kantor PDI Perjuangan di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, pada Ahad malam, 7 Januari 2018.
Kabar mengenai Tri diusung oleh PDI Perjuangan mendampingi petahana Rahmat Effendi memantik reaksi dari kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Ratusan kader melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPC dan DPP PDI Perjuangan pada Senin, 8 Januari 2018. Mereka menginginkan Mochtar Muhammad yang diusung bertarung melawan petahana. "Kami ingin kader sendiri yang maju," kader senior PDI-P, Uyun Saeful Yunus.
Uyun menyayangkan sikap partai yang dikabarkan mengusung seorang birokrat. Alasannya, PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pemilihan umum, baik secara nasional maupun di Kota Bekasi. Tanpa koalisi pun, PDI Perjuangan sudah memenuhi syarat karena mempunyai 12 kursi di DPRD. "Syarat bisa mengusung hanya 10 kursi," kata Uyun. Sejumlah pentinggi PDI Perjuangan di Kota Bekasi belum bisa dikonfirmasi tentang pertemuan dengan Rahmat Effendi tersebut.