Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Senin, 14 Agustus 2023, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono datang ke Istana Negara untuk mengikuti rapat penanganan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Selain Heru Budi, ikut pula dalam rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rapat yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB juga dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu juga hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Seperti banyak diberitakan, kualitas udara Jakarta diperkirakan tidak sehat bagi kelompok sensitif sepekan ini. Prediksi tersebut tercatat dalam prakiraan indeks kualitas udara (AQI) Jakarta yang Tempo lansir dari situs iqair.com pagi ini.
Per pukul 08.00 WIB, kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat dengan nilai 153 AQI US. Untuk hari-hari berikutnya hingga Sabtu, 19 Agustus 2023, prakiraan kualitas udara Ibu Kota adalah tidak sehat bagi kelompok sensitif.
Situs pemantau kualitas udara, IQAir, mencatat tingkat polusi udara Jakarta sepanjang pekan ini berpotensi di angka 122-153 AQI US.
Setelah rapat tersebut, Heru Budi menjelaskan beberapa langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta yang buruk belakangan ini.
Perketat uji emisi
Heru Budi mengatakan akan mengetatkan uji emisi kendaraan imbas kualitas udara Jakarta terburuk di dunia beberapa hari terakhir.
“Kami diminta mengetatkan uji emisi,” kata Heru dalam konferensi pers usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.
Kerjasama dengan lembaga terkait
Heru mengatakan akan bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Polda Metro Jaya, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian perhubungan. Uji emisi dilakukan untuk mengetahui kondisi kendaraan apakah masih layak jalan atau tidak.
Akui pemerintah kurang optimal
Dia mengatakan uji emisi sudah dilakukan di titik tertentu seperti mall dan kantor pemerintah secara rutin. Namun, ia mengakui jika kerja pemerintah tidak optimal.
“Uji emisi untuk memperingatkan kendaraan yang sudah melebihi kondisi. Sebenarnya sudah ada, cuma kami kurang disiplin,” ucap dia.
Perketat izin gedung bertingkat tinggi
Heru Budi juga mengatakan akan memperketat izin bangunan high rise building atau bangunan dengan ketinggian 18 meter atau lebih sebagai upaya menekan memburuknya polusi udara di Ibu Kota.
“Kami akan tegas dan ketatkan kembali untuk mereka melakukan Green building,” kata Heru.
Pemprov DKI mendorong pembangunan gedung-gedung menjulang dengan konsep ramah lingkungan.
Menambah ruang terbuka hijau
Selain itu, Heru mengatakan setiap lima wilayah kota di Jakarta sudah menambah ruang terbuka hijau untuk mengurangi polusi.
“Dari Oktober sampai sekarang ruang terbuka hijau sudah bertambah 800 lokasi Daan kami sudah menanam 216.000 pohon minimal 3 meter,” tuturnya.
WFH untuk ASN
Dalam rapat itu, kata Heru, juga dibahas penerapan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta.
Menurut dia, WFH di lingkup ASN DKI dapat mengurangi mobilitas kendaraan hingga 60 persen. "Kami tadi membahas WFH mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta ini ya WFH itu 50 persen, 50 persen atau 40 persen, 60 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI," ujar Heru.
Pakai Pertamax Turbo
Heru Budi juga mengusulkan kendaraan berkapasitas 2.400 cc menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax Turbo. "Tadi kami usulkan di Jakarta untuk kendaraan 2.400 cc sebaiknya harus disiplin menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo," kata Heru.
Menurut Heru, usulan penggunaan Pertamax Turbo perlu diikuti dengan beberapa kebijakan lainnya yang dapat menekan penggunaan transportasi. Misalnya, menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai negeri sipil (PNS).
DESTY LUTHFIANI | NUR KHASANAH APRILIANI
Foto 
