Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Amalya Adyanissa punya cerita tersendiri soal Bandara Halim Perdanakusuma, Ia mengaku lebih senang naik pesawat dari bandara yang berlokasi di Jakarta Timur itu, ketimbang Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. "Bandara Halim itu sederhana," ucapnya pada Tempo, Rabu, 27 Juli 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perempuan berusia 26 tahun ini masih ingat betul bagaimana keberangkatanya ke Bali pada pertengahan November tahun lalu, tak banyak penumpang berseliweran di bandara tersebut. Meski tak terlalu luas, ia merasa bandara Halim cukup lengang. Hanya satu keluhannya, tak banyak petugas yang siap membantu saat ia antre memverifikasi sertifikat vaksin Covid-19.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mendengar kabar Bandara Halim Perdanakusuma tengah direnovasi dan bersiap melayani lebih banyak penerbangan komersial, Amalya sedikit khawatir. Sebab, luas ruang bandara yang ada saat ini dinilai belum mumpuni untuk menampung lebih banyak penumpang.
"Untuk check ini aja biasanya satu maskapai butuh berapa ruangan. Nah kalau banyak maskapai, antreannya jadi panjang. Padahal ruangan di Bandara Halim enggak sebanyak itu," tuturnya.
Saat ini Bandara Halim Perdanakusuma baru melayani penerbangan berjadwal dua maskapai, yaitu Citilink dan Batik Air. Bandara dengan kapasitas 2 juta penumpang ini mayoritas melayani penerbangan militer VVIP dan VIP, penerbangan tidak berjadwal, dan kargo.
Adapun revitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma terus berlangsung hingga nantinya siap melayani penerbangan komersial. Sejak direvitalisasi pada 26 Januari 2022, bandara itu hingga kini masih ditutup sementara.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan layanan komersial akan segera hadir kembali September mendatang. "Pengoperasian secara komersial akan dilakukan berbarengan dengan selesainya bangunan terminal (VVIP dan VIP)," ujarnya pada Selasa, 12 Juli 2022. Artinya mundur dari jadwal sebelumnya yang menyebutkan revitalisasi bandara butuh waktu maksimal 3,5 bulan.
Revitalisasi sebelumnya muncul atas permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kemenhub lalu mengalokasikan anggaran sekitar Rp 600 miliar untuk merenovasi gedung, juga untuk membenahi berbagai fasilitas.
Selanjutnya: Tarik ulur pengelolaan bandara dari AP II ke ATS.
Namun, belakangan muncul kisruh peralihan pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma dari PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II ke perusahaan swasta, yaitu PT Angkasa Transportindo Selaras atau ATS. Sebelumnya, Bandara Halim Perdanakusuma dikelola TNI Angkatan Udara (AU) dan dialihkan pengelolaannya ke AP II.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma Indan Gilang Buldansyah mengatakan TNI AU, AP II, dan ATS telah melakukan rapat pada 20 Juli 2022. Hasilnya, ketiga pihak sepakat melaksanakan serah terima pengelolaan lahan 21 hektare dan semua aset yang berdiri di atasnya kepada ATS.
Serah terima itu merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 527/PK/Pdt/2015. Dengan AP II tak lagi sebagai pengelola Bandara Halim Perdanakusuma, Indan yakin, pelayanan penerbangan tak bakal terganggu. “Bandara akan dibuka kembali pada September 2022,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 21 Juli 2022.
Di sisi lain, Kemenhub meyakini AP II yang masih memegang izin badan usaha bandar udara (BUBU) Bandara Halim Perdanakusuma. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati berujar belum ada peralihan izin BUBU kendati serah terima pengelolaan sudah dilakukan.
Saat ditanya perihal pemegang izin BUBU, Executive General Manager (EGM) KC Bandara Halim Perdanakusuma Marsma TNI Nandang Sukarna juga mengatakan siap mengikuti keputusan AP II. "Prinsipnya siap ikuti apa yang jadi keputusan strategiknya. Perencanaan kerjasama kewenangan di AP II Pusat," ucap Nandang.
ATS sendiri sudah menunggu bertahun-tahun untuk mengelola lahan 21 hektare itu, bahkan sejak masih menjadi anak perusahaan Lion Air Group. Kini ATS diketahui ini adalah anak perusahaan PT Whitesky Airport Asia milik Whitesky Group dan bukan lagi bagian dari Lion Air Group sejak Desember 2020.
CEO PT Whitesky Group Denon Prawiraatmadja mengatakan saat ini memang merupakan masa transisi pasca tidak beroperasinya AP II di Bandara Halim Perdanakusuma. Adapun aset AP II yang masih berada di dalam area bandara tetap dimiliki perusahaan pelat merah tersebut.
"Sementara pengendalian kegiatan di Bandara Halim Perdanakusuma berada dibawah Komandan Lanud Halim Perdanakusuma," kata Denon dalam keterangan tertulis pada Jumat, 22 Juli 2022.
Selanjutnya: Peralihan pengelola bakal mendorong perbaikan kualitas layanan bandara.
Adapun ATS tengah berfokus merampungkan pengerjaan landasan atau runway di Bandara Halim Perdanakusuma. Selain itu, perusahaan tengah mempersiapkan proses pengembangan dalam pembangunan terminal.
Di luar tarik-menarik pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma itu, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia Alvin Lie yakin peralihan ke pihak swasta yaitu ATS sebetulnya dapat bermanfaat bagi konsumen. Sebab, kondisi itu memunculkan persaingan antara pengelola swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Akibatnya, tiap pihak dituntut kompetitif dan inovatif dalam memberikan fasilitas maupun pelayanan yang lebih baik dan efisien. "Ini tentu bagus untuk pengembangan industri transportasi udara di Indonesia dan tentunya bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk juga untuk konsumen," ujarnya.
Dengan kondisi Jakarta telah memasuki era baru sebagai multi-city airport dan ada tiga pilihan bandara Soekarno Hatta, Halim Perdanakusuma, dan Pondok Cabe, kata Alvin, konsumen akan semakin dipermudah. Ia menilai bandara Halim Perdanakusuma tak hanya melayani penerbangan komersial tapi juga penerbangan kargo dan carter.
Selain maskapai penerbangan yang bakal mendapat manfaat, pengelola bandara juga bakal membuka lapangan kerja untuk masyarakat, yang pasti konsumen bisa semakin dimanjakan untuk memilih bandara. "Akan ada persaingan juga untuk memberikan fasilitas, pelayanan lebih baik dengan harga yang lebih bersaing," kata Alvin.
Alih kelola Bandara Halim ke ATS, menurut dia, juga tidak akan berdampak besar terhadap operasional bandara tersebut. Namun, ketika sebuah pangkalan udara militer difungsikan sebagai bandara komersial, perlu diperjelas batasannya. "Di mana batasnya militer, di mana batasnya sipil dalam pengelolaannya dan operasionalnya."
Hal senada disampaikan oleh Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Ia mengingatkan agar alih kelola Bandara Halim Perdanakusuma ke swasta harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan konsumen.
Menurut Tulus, meski dari sisi regulasi alih kelola bandara memang diperbolehkan dan lazim dilakukan di Indonesia seperti pada Bandara Labuan Bajo, Batam, dan Medan, tapi pelayanan pada konsumen sering kali kedodoran. "Cuma satu hal yang harus disorot, peningkatan pelayanan pada konsumen," tuturnya kepada Tempo, Ahad, 24 Juli 2022.
RIANI SANUSI PUTRI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | VINDRY FLORENTIN
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
