Soenarko Direktur Utama PT Silo: Haji Isam seperti Kepala Negara

TOPIK pencabutan izin tiga anak perusahaan PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor pada 26 Januari 2018 selalu membuat Soenarko bergelegak. Direktur Utama PT SILO ini menyebutkan ada yang tak beres dalam pencabutan izin tambang batu bara itu.

Soenarko, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus periode 2007-2008, menuduh pengusaha tambang Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam sebagai dalang pencabutan izin. Senin pekan lalu, ia menjelaskan perkara yang membelit perusahaannya di kantor PT SILO di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

Pensiunan jenderal bintang dua berumur 64 tahun ini didampingi wakilnya, Effendy Tios, dan kuasa hukum Yusuf Pramono. Sesekali Yusuf memberikan penjelasan tambahan mengenai aspek legal perizinan PT SILO.

Salah satu alasan pemerintah mencabut izin tambang PT SILO adalah penolakan masyarakat....

Saya sebenarnya sudah muak mendengar sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Apa yang disampaikan pembela mereka persis seperti yang disampaikan Gubernur. Katanya, rakyat menolak tambang. Saya tanya: rakyat yang mana? Kalau mau lihat, oke, yang menolak ada 50 orang. Tapi mereka bukan penduduk di sekitar konsesi kami.

Katanya memang ada kajian. Saya tanya: kapan? Kalau kajian enggak melibatkan kami, ya, tetap tidak sah. (Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Akhmad Fydayeen mengatakan ada kajian yang dibuat oleh beberapa pakar mengenai daya dukung Pulau Laut terkait dengan tambang.)

Kami tak pernah diperingatkan. Seharusnya ada komunikasi dengan kami. Pemerintah kan pengawas, mengontrol kami lewat dinas terkait. Eh, kau salah, lalu ada surat peringatan. Mereka tidak pernah menegur dan memperingatkan, malah mengeluarkan surat pencabutan izin.

Yusuf Pramono: Ada tiga syarat pencabutan sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dan semua itu ada tahapannya. (Sesuai dengan pasal tersebut, izin bisa dicabut jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan, melanggar pidana, dan dinyatakan pailit.)

Effendy Tios: Sejak Maret tahun lalu, kami diserang oleh kelompok LSM. Mereka menolak tambang. Kami undang ketua LSM itu. Mereka bilang diperintahkan seseorang yang merupakan orang Haji Isam. Mereka mau mengusir kami.

Lo datang minta-minta duit.... Kami sama-sama pengusaha. Kecuali lo gubernur, terus bilang, "Lo enggak kasih duit, gue enggak mau mengurus izin lo." Dia sengaja mau bunuh usaha saya. Yang namanya Haji Isam sudah seperti kepala negara di Kalimantan Selatan. (Andi Syamsuddin membantah pernah meminta-minta. "Saya dengar dari berita angin, katanya, saya meminta helikopter. Lha, kapan saya meminta helikopter? Itu fitnah.")

Jangan bilang minta bagian, tapi dia ingin merampas. Anda harus tahu siapa makhluk yang namanya Haji Isam ini. Bagaimana dia mendapatkan kondisi seperti sekarang susah dibaca dari sisi hukum karena dia di-back up kepolisian.

Itu juga. Apa gunanya mereka pakai Brimob? Makanya, begitu saya datang ke sana, hilang itu Brimob. (Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Brigadir Jenderal Rachmat Mulyana mengakui pasukan Brigade Mobil pernah menjaga lahan milik Andi Syamsuddin. Menurut Rachmat, pengawalan itu atas permintaan perusahaan Andi Syamsuddin.)

Tadinya kami mau bekerja sama dengan koperasi TNI, tapi kami diarahkan ke koperasi Kopassus dan koperasi Kodam Mulawarman.

Kami memasukkan pasukan Kopassus dan Kostrad. Anda tahu kan kualifikasi Kopassus? Bisa melakukan operasi intelijen dan pembangunan. Pasukan ikut bekerja, membuat jalan, dan membangun mes. Bagi tentara, pembangunan sipil kan ringan.

Begitu Panglima TNI diganti, kerja sama ini putus. Diberhentikan semua dan ada perintah penarikan pasukan.

Saya pernah menulis surat kepada Presiden. Oleh ajudannya, saya diarahkan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian saya dipanggil oleh wakil menteri dan staf khusus diminta menjelaskan. Saya jelaskan kondisinya, terus mereka bilang, "Laporkan saja, Pak!"

Saya tidak tahu persis nilainya. Yang jelas, kami memiliki lima perusahaan. Dua mengolah bijih besi menjadi barang setengah jadi. Kami juga memiliki smelter senilai lebih dari Rp 1 triliun. Maka kami membutuhkan banyak batu bara.