Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Depok - Pemerintah Kota Depok usul mengubah nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menjadi Pemberdayaan Keluarga dan Anak. Usul ini diungkapkan langsung Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam puncak rangkaian peringatan Hari Anak Nasional di Balai Kota Depok, Kamis 8 Agustus 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Idris mengatakan alasannya mengganti 'Pemberdayaan Perempuan' menjadi 'Pemberdayaan Keluarga' adalah untuk meluaskan aspek perlindungan. Menurut dia, bukan hanya perlindungan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga perlindungan keluarga sebagai satu kesatuan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ketahanan keluarga ini tidak hanya melindungi anak-anak, tapi juga bagaimana memberdayakan laki-laki sebagai suami dan penanggungjawab,” kata Idris kepada wartawan, Kamis 8 Agustus 2019.
Menurut Idris, selama ini pola pikir masyarakat seolah dibuat hanya perempuan dan anak yang harus dilindungi dan diberdayakan. “Seakan-akan suami nggak perlu diberdayakan,” katanya.
Idris pun mengatakan telah berkomunikasi secara lisan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait inisiatif perubahan nama tersebut. “Kami akan usulkan ke kementerian juga Presiden, perubahan nama ini.”
Idris lalu mencontohkan program ketahanan keluarga yang selama ini diterapkan di Kota Depok. Dia mengklaim program itu membuat Kota Depok sebagai kota ramah anak dapat mempertahankan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) se Indonesia untuk kategori Nindya sejak tahun 2017 hingga tahun ini.
“Salah satu wujudnya, kami sudah meluncurkan 'Sekolah Ayah Bunda' di Kota Depok sebagai sarana pembelajaran ayah dan bunda dalam mengelola keluarga,” kata Idris.
Foto 
