<font size=1 color=#FF9900>SISTEM LAYANAN PAJAK</font><br />Bayar Pajak Dua Menit Saja

ABDUL Siddiq mengunjungi Mal Makassar Town Square di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu pekan lalu. Tapi guru sekolah menengah pertama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan itu bukan hendak berbelanja, melainkan mengurus pajak sepeda motornya.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memang membuka kantor di pusat belanja itu, yang fungsinya sebagai pos pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem daring (online), mulai akhir Desember lalu. Kantor sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) itu dinamai Gerai Sayang. Di gerai seluas 4 x 4 meter di lantai dua pusat belanja itu ada tiga petugas yang siap melayani wajib pajak.

Di sanalah Abdul menyerahkan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan kartu tanda penduduknya. Petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan lantas mengecek dokumen-dokumen itu, lalu memasukkan datanya ke program di komputer. Setelah memastikan semua data benar, petugas dari Bank Sulsel lalu mencetak surat bukti pembayaran pajak. ”Tak sampai dua menit, semuanya beres,” kata Abdul.

Teknologi yang dipakai untuk sistem ini adalah Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor atau Sipamor, yang dikembangkan PT Digital Sistem Semesta, perusahaan teknologi informasi yang berbasis di Surabaya. Sebelumnya, sistem ini diterapkan di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Gorontalo.

Sipamor terpilih sebagai aplikasi unggulan kategori e-government dalam Indonesia Information and Communication Technology Award 2008. Aplikasi itu juga sudah terdaftar hak ciptanya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2007.

Layanan baru ini telah dibuka di lima dari 23 pusat layanan samsat. Kelimanya berada di Makassar, Gowa, Bone, Parepare, dan Palopo. ”Tahun ini akan kami perbanyak samsat online menjadi 16 dan akan kami bangun juga di 11 kabupaten,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Arifuddin Dahlan, Kamis pekan lalu.

Dana yang dihabiskan pemerintah untuk membangun seluruh sistem itu Rp 2 miliar, dengan target perolehan pendapatan pajak Rp 1 triliun pada tahun ini.

Penerapan Sipamor merupakan usaha pemerintah mengurangi korupsi. ”Kalau teknologi semakin maju, korupsi jadi sulit,” kata Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dalam acara peresmian sistem baru ini di Makassar pada 30 Desember lalu. ”Tidak ada lagi yang simpan uang di kantong petugas samsat, karena transaksi dilakukan secara elektronik,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Made Sutarya mengklaim adanya peningkatan yang signifikan dalam pendapatan pajak sejak sistem ini diterapkan sepenuhnya pada 2006. Dua tahun berturut-turut sebelum memakai Sipamor, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sekitar Rp 946,5 miliar dari 5,2 juta kendaraan dan Rp 1,1 triliun dari 5,9 juta kendaraan. Setelah penerapan sistem baru ini, pendapatan itu terus naik, dari Rp 1,3 triliun (6,5 juta kendaraan) pada 2006, Rp 1,5 triliun (7 juta kendaraan) pada 2007, Rp 1,7 triliun (7,8 juta kendaraan) pada 2008, dan Rp 2,6 triliun (8,7 kendaraan) tahun lalu. Tahun ini ditargetkan perolehan Rp 1,9 triliun.

Sistem layanan pajak baru itu memang menawarkan kemudahan dan kecepatan bagi para wajib pajak. Abdul mengaku, selama ini, dia selalu repot bila mengurus pembayaran pajak di kantor samsat, sampai-sampai harus minta izin ke sekolahnya. ”Dulu harus antre dan menunggu sampai seharian. Ada banyak posnya, jadi ribet,” katanya.

Sipamor mengurangi jumlah pos itu, tapi meningkatkan jumlah wajib pajak yang bisa dilayani. Dalam sehari, misalnya, Gerai Sayang melayani lebih dari 20 orang sejak pukul 10.00 hingga 19.00.

Fajar Asikin, Managing Director PT Digital Sistem Semesta, menuturkan gagasan pengembangan Sipamor muncul setelah ia tahu bahwa aplikasi layanan pajak yang dirancang selama 17 tahun oleh sebuah perusahaan untuk Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur tak kunjung sempurna. IBM Indonesia, tempat Fajar bekerja saat itu, memasok perangkat keras untuk dinas tersebut. Fajar lantas mendirikan perusahaan sendiri pada 2003. Dengan dukungan 25 karyawan, dia mengembangkan sistem layanan pajak ini sejak 2004 dan selesai tiga tahun kemudian.

Sipamor memakai Oracle 9i untuk basis data dan pemrograman Borland Delphi untuk sistem front-end atau pengolah akhirnya. Sistem ini dapat berjalan di lingkungan server Windows ataupun Debian Linux dan memakai infrastruktur Telkom untuk jaringannya, sehingga bisa diakses dalam jaringan dan dapat terhubung dengan sistem lain, misalnya sistem perbankan. Maka pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau anjungan tunai mandiri.

Tantangan dalam membangun sistem ini adalah mengintegrasikan data skala besar dan kompleks dari berbagai sumber serta mengolahnya secara cepat dan akurat. Selama ini, kata Fajar, sering kali jumlah pembayar pajak begitu banyak, hingga 2.000 orang per hari, dan bisa berlipat tiga seusai dengan musim liburan panjang. Dalam sistem lama, limpahan data ini sering membebani sistem, sehingga sistem jadi lambat atau malah ngadat. Sipamor dapat mengolah data yang besar ini. Saat ini, misalnya, ia mampu mengolah 700 ribu data kendaraan di Kepulauan Riau dan 8,5 juta data di Jawa Timur.

Pemerintah juga membutuhkan 80 jenis laporan dari data tersebut. Dulu hal tersebut menjadi masalah karena merangkum semua data itu tidaklah mudah. ”Dengan sistem ini, sekarang laporan itu bisa dimunculkan setiap saat dan tinggal mencetaknya kalau diperlukan, terutama pada saat penyusunan laporan yang harus memenuhi kaidah ISO 9001-2000, yakni semua laporan harus didokumentasikan dengan baik,” kata Fajar.

Sipamor dilengkapi sistem keamanan bertahap, mulai struktur basis data, aplikasi, komputer pengguna, hingga pembagian kewenangan di antara petugas penggunanya. Sistem ini juga dilengkapi perekam, sehingga kalau ada perubahan pada sistem ataupun data, akan tercatat pada jurnal-jurnal yang telah dipersiapkan. ”Kalau ada penyalahgunaan fasilitas, pengawas instansi yang berkaitan akan langsung mengetahuinya,” katanya.

Sejak awal, Sipamor dirancang agar bisa digunakan masyarakat awam, termasuk yang ”gaptek” sekalipun. ”Butuh dua hari bagi masyarakat awam untuk mempelajari dan mengimplementasikannya,” kata Fajar.

Staf Fajar perlu waktu tiga hari untuk memasang sistem ini di sebuah kantor. Perangkat keras yang dibutuhkan bergantung pada besar-kecilnya kantor samsat pengguna, yang terkait dengan jumlah kendaraan di wilayah tersebut dan kewenangan kantor itu. ”Bisa jadi ada kantor samsat yang hanya memiliki satu server dan dua komputer klien, tapi ada juga kantor yang memiliki satu server dengan lebih dari 40 komputer klien,” kata Fajar.

Sistem ini sebenarnya sudah mencakup seluruh informasi pengurusan pajak kendaraan bermotor, seperti modul aplikasi pendaftaran, penetapan pajak, kasir, pencetakan STNK dan BPKB, surat keterangan fiskal, pemblokiran, denda, serta sistem informasi bagi wajib pajak. Namun tak semua fasilitas itu digunakan. Beberapa daerah tak menerapkan fasilitas pencetakan BPKB karena kepolisian memang masih menulisnya secara manual.

Makassar juga belum mengaktifkan sistem denda dalam program ini, sehingga pembayaran pajak yang terlambat tak bisa dilayani. Kalau ada warga telat membayar pajak, petugas pasti akan menjawab, ”Maaf, tidak bisa.”

Meski demikian, masyarakat tetap diuntungkan, terutama dari segi efisiensi biaya, kemudahan, dan kecepatan membayar pajak. Tahun depan, Sulawesi Selatan akan mengembangkannya dengan menambah berbagai fasilitas, seperti samsat drive-thru dan informasi lewat pesan pendek.

Kurniawan, Dini Mawuntyas, Sukmawati, Indra O.Y.