<font size=1 color=brown>Kuota Daging Impor</font><br />Diimpit Luar-Dalam

Sepuluh direktur jenderal dan kepala badan di lingkungan Kementerian Pertanian duduk berjajar. Mereka berhadapan dengan pemimpin Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pertanian di Senayan, Jakarta, Selasa pekan lalu. Wakil Ketua Komisi Anna Mu’awanah dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang memimpin sidang, menyilakan satu per satu pejabat teras itu memaparkan presentasi tentang pencapaian dan realisasi anggaran.

Tapi semua mata tertuju pada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Prabowo Respatiyo Caturroso. Ia menjadi bintang rapat lantaran banyak anggota Dewan sudah tahu bahwa dirinya bakal segera mengajukan surat kepada Presiden untuk meminta petunjuk mundur dari jabatan.

Semrawutnya penentuan kuota daging impor pada semester dua tahun ini pun membuat Prabowo santer digunjingkan. Ia merasa terus dikejar-kejar oleh para importir dan broker daging impor yang pemain besarnya dikabarkan punya kedekatan dengan orang berpengaruh di Partai Keadilan Sejahtera, partai yang mengusung Menteri Pertanian Suswono (lihat majalah Tempo edisi 6-12 Juni 2011).

Ihwal rencana pengunduran diri Prabowo tertuang dalam draf surat permohonan kepada Presiden yang dibuatnya pada 27 Mei lalu. Ia menyatakan kebijakan Kementerian dalam menetapkan pejabat eselon di bawah direktorat yang dipimpinnya tidak sesuai dengan hati nurani. ”Ada campur tangan dari luar birokrasi,” ujarnya dalam surat itu.

Prabowo juga merasakan lingkungan kerjanya sudah tak mendukung. Tanpa menyebut nama, ia menuding beberapa pejabat lebih mementingkan kelompoknya. Ia mengaku tak berdaya menghadapi situasi itu. ”Otoritas terdistorsi dan tak punya wibawa,” katanya dalam surat.

Yang juga membuat Prabowo tak nyaman adalah hadirnya dua orang dari kesatuan militer. Mereka menjadi semacam ajudan yang banyak mengatur kegiatannya. ”Ini kan tidak sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Hingga Jumat pekan lalu, Prabowo belum jadi melayangkan surat itu ke Sekretariat Negara. Alasannya, konsentrasinya tersita untuk rapat dengar pendapat tadi, dan rapat di tempat yang sama dua hari kemudian mendampingi Menteri Suswono.

Sumber lain menyatakan Prabowo seperti dalam kendali Suripto, anggota Majelis Pertimbangan PKS. Masih kata sumber itu, sewaktu dilantik menjadi direktur jenderal, selain mengucap sumpah jabatan, Prabowo menandatangani semacam kontrak politik loyal kepada Menteri Suswono. Di situ juga diselipkan klausul bahwa ia pun harus patuh kepada Suripto.

Kontrak politik semacam ini, menurut sejumlah sumber, juga terjadi pada sejumlah pejabat eselon lain. Cerita tentang pakta kesetiaan ini sesungguhnya tak asing bagi para pejabat dan pegawai di Kementerian Pertanian. Hanya, mereka membicarakannya secara bisik-bisik.

Untuk mendapatkan bukti selembar kertas kontrak politik ini tentu bukan perkara gampang. Menurut salah seorang sumber, surat itu tersimpan rapat di laci sang Menteri. Prabowo tak menampik ketika ditanya soal pakta kesetiaan ini. Namun, ”Saya tidak memegang dokumennya,” ujarnya.

Bantahan keras justru datang dari Suripto. ”Kalau ada bukti kontraknya, saya siap dikonfrontasi,” katanya menantang. Menurut dia, bisa saja orang membikin pengakuan seolah-olah dia berbuat seperti itu.

Pernyataan serupa disampaikan Suswono. ”Itu ngawur,” ujarnya. Atasan direktur jenderal, kata dia, adalah Menteri Pertanian. Karena itu, ia mengingatkan agar siapa pun jangan coba-coba mengatasnamakan diri sebagai orang dekat atau partai. ”Kalau ada, laporkan.”

Sunudyantoro, Rofiuddin (Semarang)