<font size=1 color=brown>BP Migas</font><br />Bongkar-Pasang Pejabat Migas

Pertemuan di kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis pagi pekan lalu itu berlangsung singkat. Hanya sekitar lima belas menit.

Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi R. Priyono dan wakilnya, Hardiono, tiba pukul sepuluh. Menteri Darwin Zahedy Saleh didampingi Sekretaris Jenderal Waryono Karno, Inspektur Jenderal Pudja Susana, dan Staf Ahli Menteri Kardaya Warnika.

Berbasa-basi sebentar, Darwin masuk ke pokok persoalan. Intinya, Menteri telah menetapkan tiga nama untuk duduk di kursi deputi Badan Pelaksana. Ada dua lembar surat yang menentukan. Pertama tentang pemberhentian Deputi Operasi Budi Indianto, Deputi Keuangan Wibowo Suseno Wirjawan, dan Deputi Umum Achmad Syamsu Rizal Asir.

Surat kedua tentang pengangkatan tiga deputi, yakni Deputi Operasi Wibowo Suseno Wirjawan, Deputi Keuangan Akhmad Syakhroza, dan Deputi Umum Johanes Widjonarko. Setelah acara ”seserahan”, Menteri meninggalkan ruangan, diikuti Kardaya. Acara langsung bubar.

Pagi itu Darwin memang tergesa. Ia harus menghadiri rapat kerja dengan Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral, melanjutkan pertemuan dua hari sebelumnya, membahas asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012. Mestinya, sidang mulai pukul sepuluh. Tapi Pak Menteri minta ditunda sejam.

Kardaya mengatakan pergantian deputi itu berlaku efektif pada 1 Juni 2011. Kebijakan ini bermula dari surat Kepala BP Migas kepada Menteri, April lalu. Priyono mengusulkan Johanes Widjonarko sebagai Deputi Operasi, menggantikan Budi Indianto.

Saat ini Widjanarko pejabat eselon tiga di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, anak buah Priyono ketika menjabat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pada 2008. Kursi Deputi Operasi BP Migas memang kosong sejak Budi Indianto lengser pada 8 April 2011, karena gagal memenuhi target produksi minyak nasional.

Dalam rapat pimpinan BP Migas pada 8 April itu, Budi membeberkan kemungkinan produksi tidak akan memenuhi target 970 ribu barel per hari. Malah, mencapai 930 ribu barel pun sulit. Ia memaparkan gangguan produksi di beberapa wilayah produksi. Priyono marah. Ia ngotot, target 970 ribu barel harus tercapai. Sebaliknya, Budi tidak bisa menjanjikan.

Beberapa sumber mengatakan alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, itu lalu disodori surat pengunduran diri oleh Priyono. Budi bersedia mundur, apalagi tahun ini ia memasuki masa pensiun. Hari itu juga ia menandatangani surat pengunduran diri, yang ditujukan ke Kepala BP Migas dan ditembuskan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mengenai pejabat yang mengundurkan diri karena tidak sanggup memikul beban yang semakin berat, Priyono pernah mengatakan kepada Tempo, ”Bukannya itu bagus untuk semua pihak?” Budi memilih hemat bicara. ”Menteri yang mengangkat, memindahkan, atau memberhentikan deputi,” katanya.

Sementara kursi Deputi Operasi kosong, tugas dan fungsinya dijalankan Deputi Keuangan Wibowo Suseno Wirjawan.

KABAR bakal adanya perombakan deputi di tubuh BP Migas sebetulnya terdengar sejak akhir Mei lalu. Ketika itu, sumber Tempo bercerita, Budi menerima surat persetujuan Menteri mengenai pengunduran dirinya. Ia bahkan diminta segera mengemasi barang-barang di ruang kerjanya di BP Migas. Budi tak membantah atau membenarkan kabar itu.

Rencananya, sumber Tempo menambahkan, ruangan itu akan disiapkan untuk Widjonarko. Tapi, apa daya, skenario harus berubah. Menteri Darwin punya pilihan lain. Darwin ”mengakomodasi” usul Priyono dengan mengeplot Widjonarko ke posisi Deputi Umum.

Posisi yang disiapkan Priyono untuk Widjonarko (Deputi Operasi), malah diberikan kepada Wibowo Wirjawan. Padahal Priyono masih menginginkan Wibowo Wiryawan sebagai Deputi Keuangan. Menteri mempercayakan posisi Deputi Keuangan kepada Akhmad Syakhroza, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ketidaksesuaian antara usul dan keputusan itulah yang membikin Priyono jengkel. Sumber lain bercerita, ketegangan antara Darwin dan Priyono sebetulnya telah berlangsung beberapa bulan terakhir. Belakangan, ketegangan makin runcing.

Setiap acara yang mestinya dihadiri Menteri dan Kepala BP Migas dihindari Priyono. Misalnya ketika Asosiasi Perminyakan Indonesia menggelar konvensi dan pameran di Jakarta Convention Centre, 18-20 Mei lalu. Dalam acara pembukaan oleh Wakil Presiden Boediono, Priyono absen. Esok paginya ia muncul sebagai pembicara seminar.

Pada Kamis sore pekan lalu, BP Migas mengeluarkan siaran pers. ”Kami belum dapat menerima dan melaksanakan keputusan tersebut,” kata juru bicara BP Migas, Elan Biantoro. BP Migas, Elan menambahkan, sedang mempelajari keputusan tersebut.

Intinya, institusi itu menilai keputusan menteri berpotensi menabrak Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pasal 20 peraturan itu menyatakan, ”Wakil Kepala Badan Pelaksana dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Kepala Badan Pelaksana.” Artinya, kata Elan, pengangkatan dan pemberhentian deputi yang tidak sesuai dengan usul Kepala BP Migas berpotensi bertentangan dengan ketentuan.

Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan kompetensi deputi baru. Misalnya Dito Ganindito dari Fraksi Golkar dan Totok Daryanto dari Fraksi PAN, yang menyoroti Wibowo Wirjawan, yang kini diplot di kursi Deputi Operasi.

Meski bisa dianggap orang lama di BP Migas, kata Totok, Wibowo selama ini menekuni persoalan keuangan. Ia menjadi pelaksana tugas Deputi Operasi selama dua bulan saja. ”Kami khawatir apakah operasional akan lebih bagus dari sebelumnya,” katanya. Sedangkan Daryatmo Mardiyanto dari Fraksi PDIP mempersoalkan kesesuaian pengangkatan itu dengan aturan.

Kepada Komisi Energi, Kamis pekan lalu, Darwin menjelaskan, tiga pejabat pilihannya tak perlu diragukan. Akhmad Syakhroza, kata Darwin, bukan orang baru di dunia perminyakan. Ia pernah menjadi konsultan BP Migas pada masa kepemimpinan Kardaya, untuk aspek tata kelola perusahaan (corporate governance).

Wibowo Wirjawan memiliki latar belakang keuangan. Namun, menurut Darwin, ia telah menjabat pelaksana tugas Deputi Operasi sejak Budi Indianto mundur. ”Artinya, de facto maupun de jure, Kepala BP Migas memandang dia mempunyai kapasitas menjadi Deputi Operasi,” kata Darwin.

Widjonarko, Menteri menambahkan, juga orang lama di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas. Darwin meyakinkan, keputusannya justru untuk memperjuangkan target lifting.

Toh, pengamat energi Pri Agung Rakhmanto tetap pesimistis. Sebab, orang-orang pilihan Menteri berasal dari kalangan birokrat. Ia khawatir, bila ada masalah, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan birokratis, yang selama ini dikeluhkan oleh banyak kontraktor kontrak kerja sama.

Menurut dia, deputi BP Migas seharusnya dijabat oleh orang-orang yang memahami industri perminyakan. Apalagi kalau targetnya memperbaiki persoalan cost recovery, yang harus dilakukan oleh orang yang paham pada industri ini. ”Itu bila mengedepankan peningkatan produksi minyak nasional,” kata Direktur Eksekutif Reforminer Institute itu.

Retno Sulistyowati