<font size=2 color=#CC0033>Perdagangan</font><br />Tuduhan dari Amerika

Kantor Departemen Perda­gangan Amerika Serikat, Washington, DC, pekan pertama Oktober, pukul 11 siang. Delegasi Indonesia, dipimpin Duta Besar Indonesia di Washington, Sudjadnan Parnohadiningrat, sedang menemui pejabat Departemen Perdagangan Amerika dan Komisi Perdagangan Internasional. Ia didampingi Direktur Kerja Sama Bilateral Departemen Perdagangan Harmen Sembi­ring dan pengacara dari kantor advokat Winston and Stawn dari Amerika.

Mereka duduk mengelilingi meja panjang berbentuk oval di ruang pertemuan berukuran empat kali empat meter. Kursi terpaksa diatur berdempet-dempet. Sudjadnan menyampaikan maksud kedatangan mereka, yakni mengklarifikasi tuduhan dumping kertas dan subsidi dari produsen kertas negara Abang Sam. Sesekali Harmen menambahkan beberapa argumen. Tak banyak tanggapan. ”Akan kami bahas ini secara internal,” kata salah seorang pejabat Departemen Perdagangan Amerika. Pukul satu siang pembicaraan berakhir.

Pertemuan itu berawal dari kedatangan dokumen petisi setebal 7.500 halaman di Departemen Perdagangan, Jakarta, akhir September lalu. Pengaju petisi NewPage Corporation, Appleton Coated LLC, Sappi Fine Paper, dan serikat pekerja The United Steelworkers of America. Dalam petisinya, mereka menuduh Indonesia dan Cina melakukan dumping kertas lapis (certain coated­ paper), yang digunakan untuk brosur mobil dan laporan tahunan perusahaan.

Para pengaju petisi menyatakan impor kertas lapis meningkat 40 persen menjadi 185.422 ton dalam enam bulan tahun ini dibanding periode sama tahun lalu 131.687 ton. Sebaliknya, order kertas sejenis untuk industri Amerika menyusut sekitar 38 persen. Impor kertas dari Indonesia dan Cina diperkira­kan menguasai 30 persen pasar, melonjak dua kali lipat dibanding tahun lalu. Total pasar kertas lapis 2008 sekitar US$ 1,8 miliar.

Ternyata, perusahaan yang dituduh­ di kedua negara itu sama, yaitu per­usahaan kertas Sinar Mas Group milik konglomerat Eka Tjipta Wijaya. Di Indonesia, yang kena tudingan dumping adalah PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills. Di Cina, Asia Pulp & Paper Co., Ltd. ”Untuk Indonesia, ada dua tuduh­an, dumping dan subsidi,” kata Direktur Pengamanan Perdagangan Direkto­rat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Ernawati.

Tuduhan subsidi banyak berkaitan ­de­ngan kebijakan Departemen Kehu­tanan. Antara lain, kebijakan hak pengelo­laan hutan dinilai lebih ringan dibanding negara lain, larangan ekspor kayu dalam bentuk log, dana reboisa­si, restrukturisasi utang dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, kebijakan hutan tanaman industri, kebijakan provisi atas sumber daya hutan, serta insentif pajak. Pengaju petisi berpendapat, semua kebijakan itu tergolong subsidi, sehingga harga kertas lapis Sinar Mas bisa lebih murah. ”Hal yang mereka anggap subsidi itu berasal dari kebijakan zaman Presiden Soeharto. Malah ada kebijakan yang keluar pada 1970-an,” kata Erna.

Pemerintah pun kerepotan karena ha­rus membongkar arsip dan dokumen­ lama. Bahkan ada dokumen yang tak terlacak rekam jejaknya. Tim koordina­si lalu dibentuk untuk mempermudah penelusuran bukti pembelaan diri. Tim ini beranggotakan Departemen Perdagangan, Departemen Kehutanan, Departemen Keuangan, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sumber di pemerintah menduga, produsen kertas Amerika itu menggunakan jasa intelijen. Dia mencontohkan, dokumen artikel tahun 1970, yang pemerintah sendiri tak menyimpan rekam jejaknya. ”Dari mana mereka bisa me­lampirkan ini dalam petisinya kalau tidak pakai intel,” ujarnya.

Saat ini, Amerika melayangkan pertanyaan dalam kuesioner untuk mencari bukti. Kuesioner setebal 73 halaman mesti dijawab pemerintah dan Sinar Mas Group dengan tenggat akhir Desember mendatang. Amerika juga meminta laporan tahunan Bank Indonesia 2007 dan 2008, kurs mata uang dolar terhadap rupiah, dan pernyataan resmi mengenai prinsip akuntansi di Indonesia.

Setelah itu, Departemen Perdagangan dan Komisi Perdagangan Internasional Amerika akan menyidik kasus ini dari kuesioner, dokumen, dan memeriksa besaran kerugian pengaju petisi. Hasil analisis diperkirakan keluar Februari-Maret tahun depan.

Erna berpendapat, pengisian kuesioner menjadi kesempatan membela diri. Bila tidak terbukti, tuduhan bisa dibatalkan. Kalaupun terbukti, tuduh­an bisa diperkecil. ”Kalau tidak koope­ratif, nanti bea masuk antidumping (BMAD) akan lebih besar daripada seharusnya,” katanya. Namun, bila tuduh­an itu terbukti, BMAD dihitung berdasarkan kerugian produsen kertas Amerika. Konsekuensinya, ”Ekspor kertas lapis tidak lagi kompetitif. Mungkin harus mengalihkan ekspor,” tutur Erna.

Tuduhan Amerika ini sebenarnya bukan pertama kali. Pada 2006, tuduhan yang sama dilayangkan. Hitungan mereka, Indonesia memberi subsidi (countervailing duty) 24 persen untuk industri kertas. Pada 2007, Departemen Perdagangan Amerika sempat menetapkan tarif bea masuk sementara terhadap kertas lapis Indonesia, Cina, dan Korea Selatan. Tapi keputusan kemudian dianulir Komisi Perdagangan Internasional. Pada tahun yang sama, kasus dihentikan karena tidak terbukti ada kerugian pada industri kertas Amerika.

Tahun ini mereka kembali menggu­gat, dengan memperluas tuduhan dan menambah bukti baru. John Cappy, Presiden dan Chief Executive Officer Appleton Coated LLC, mengatakan perusahaan kertas Amerika menderita. ”Kami terus kehilangan pangsa pasar, keuntungan, dan melakukan PHK,” katanya dalam siaran persnya.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Gusmardi Bustami membantah tuduhan subsidi. ”Tidak ada subsidi,” ujarnya. Sinar Mas Group juga membantah tuduhan dumping. Juru bicara Sinar Mas Group, G. Sulistiyanto, menilai ini bentuk proteksionisme untuk melindungi kertas Amerika yang tidak mampu bersaing harga dengan produk Indonesia. Sulistiyanto mengungkapkan jumlah ekspor kertas berlapis hanya 3 persen dari total kertas sejenis di Amerika sehingga tidak mungkin merugikan industri kertas Amerika.

Dia pun balik menuding, produsen kertas berlapis Amerika justru menerima subsidi tak langsung dari peme­rintahnya. Akibatnya, justru pengeks­por kertas yang dirugikan. Tudingan pengaju petisi juga dinilai terlalu meng­ada-ada, misalnya kebijakan dana reboisasi. Menurut dia, kebijakan ini ditetapkan pemerintah Indonesia jauh sebelum industri kertas dan bubur kertas berkembang di Indonesia. Sinar Mas siap membawa kasus ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Nieke Indrietta

Ekspor Nonmigas ke Amerika Serikat (Juta US$)

Jan-Ags 2008