<font size=2 color=#FF0000>Krisis Ekonomi</font><br />Gelimang Utang Baru Yunani

DERING telepon akhirnya terdengar kembali di kediaman Perdana Menteri Yunani George Papandreou. Sambungan telekomunikasi rumah terkoneksi lagi, setelah sempat ”bisu” selama tiga hari. ”Ini murni kesalahan,” begitu manajemen OTE—perusahaan telekomunikasi milik pemerintah Yunani—memberikan klarifikasi, Rabu pekan lalu.

Kisah itu bermula dari kekeliruan seorang teknisi yang hendak memutus jaringan pelanggan penunggak. Kebetulan nomor telepon konsumen itu mirip nomor milik Papandreou, selisih satu digit, dan berada di area yang sama pula. Peristiwa ini menyebabkan sambungan komunikasi di kediaman Perdana Menteri lenyap pada 19-21 Mei lalu.

Perusahaan itu merupakan provider­ telekomunikasi terbesar di Yunani. Mereka gencar menertibkan konsumen yang menunggak tagihan. Masyarakat Negeri Para Dewa memang sedang kesulitan keuangan. Dompet mereka betul-betul kempis. Ini merupakan buntut dari kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah secara besar-besaran.

Pemangkasan anggaran adalah sya­rat bagi Yunani untuk memperoleh pin­jaman darurat dari Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional (IMF) 110 miliar euro (setara dengan US$ 145 miliar atau Rp 1.330 triliun). Kesepakatan 2 Mei lalu itu bertujuan membantu Yunani dan mencegah krisis merembet ke kawasan Eropa lain. Angka itu jauh di atas bantuan IMF untuk negara-negara Asia pada krisis 1997—Korea menerima bantuan tertinggi, US$ 55 miliar.

Pengucuran pertama menjelang jatuh tempo utang Yunani pada 19 Mei lalu. Sebanyak enam belas negara pengguna euro menyalurkan pinjaman 80 miliar euro, dengan bunga lima persen. Sisa­nya ditalangi IMF. ”Ini program ambisius, keras, tapi sangat perlu,” kata Presiden Bank Sentral Eropa Jean-Claude Juncker. Diharapkan, penyelamatan ini memulihkan kepercayaan, keamanan, dan stabilitas keuangan Yunani serta Uni Eropa.

Dalam program penghematan, pemerintah memangkas gaji dan pensiun; menaikkan pajak penjualan, pajak bahan bakar dan alkohol; serta mereformasi sistem pensiunan nasional. Misalnya, usia pensiun dinaikkan menjadi 65 tahun. Pensiun dini pun dianggap membebani keuangan negara. Karena itu, usia minimum pensiun dini akan di­naikkan dari 37 menjadi 40 tahun.

Warga menentang. Demonstrasi akbar digeber di pusat Kota Athena, Kamis dua pekan lalu, dimotori serikat pekerja pemerintah dan swasta terbesar Yunani—ADEDY dan GSEE. Aksi unjuk rasa ini melibatkan petugas lalu lintas udara, petugas pajak dan bea-cukai, masinis, dokter, guru, hingga wartawan. ”Masyarakat dan seluruh kebutuhan mereka harus diutamakan di atas permintaan pasar,” ujar presiden serikat pekerja sektor swasta Yiannis Panagopoulos.

Krisis Yunani bermula dari ketidakdisiplinan pelaksanaan kebijakan fiskal dan utang swasta. Pinjaman pemerintah Yunani membengkak sejak krisis finansial global pada 2008. Penerimaan pemerintah dari pajak turun karena kemampuan membayar masyarakat dan perusahaan merosot. Sebaliknya, pengeluaran makin banyak, misalnya tunjangan sosial bagi penganggur dan masyarakat miskin yang jumlahnya berlipat ganda.

Kebijakan suku bunga rendah tidak mampu mendorong konsumsi dan investasi. Itu sebabnya, perekonomian domestik dipompa melalui kenaikan belanja pemerintah. Akibatnya, kantong negara jebol. Defisit anggaran Yunani 13,6 persen terhadap produk domestik bruto, jauh di atas kelaziman 4-5 persen. Ujungnya, utang menggelembung jadi US$ 406 miliar, setara dengan 115 persen PDB. Itu belum termasuk utang baru dari Eropa dan IMF.

Kini agenda utama pemerintah di seluruh Eropa adalah penghematan anggaran dan pemangkasan defisit. Bukan cuma Spanyol, Portugal, dan Italia yang ekonominya kedodoran. Jerman dan Prancis pun melakukannya. Italia memangkas anggaran US$ 30 miliar dan Jerman US$ 3,75 miliar.

Raj Badiani, ekonom Global Insight Inc. London, berharap pengelolaan anggaran yang efisien berlanjut untuk jangka panjang. Direktur Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Eropa Asghar Zaidi mengingatkan konsolidasi bujet penting. Namun kesejahteraan rakyat dengan penghematan fiskal harus se­imbang. ”Perbedaan obat dan racun adalah besarnya dosis yang diguna­kan,” katanya, Rabu pekan lalu.

Peringatan Asghar Zaidi masuk akal. Sebab, bila pendapatan pegawai terus disunat, daya beli masyarakat bakal meluncur turun. Di Yunani, bisa-bisa daftar penunggak telepon memanjang. Padahal satu kesalahan seorang teknisi saja telah membuat rumah Perdana Menteri membisu.

Retno Sulistyowati (Reuters, Bloomberg)