Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Senin, 24 Februari 2025. Perusahaan jasa keuangan Kiwoom Sekuritas menilai upaya pemerintah membangun sentimen positif soal peluncurannya masih penuh tantangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Analis Pasar Modal Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan pemerintah berambisi memenuhi sejumlah target dalam pembentukan Danantara. Namun, publik belum sepenuhnya yakin akan kemampuan Danantara memenuhi target tersebut. "Kami berpandangan pembentukan keyakinan pasar akan target Danantara ini masih penuh tantangan," kata Audi melalui pesan singkat pada Ahad, 23 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah, kata Audi, menargetkan Danantara bisa ikut berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Selain itu, ada juga target agar Danantara menjadi salah satu pengelola sovereign wealth fund (SWF) top dunia. "Diharapkan menjadi pendorong peningkatan kepercayaan investor global di Indonesia," ucap Audi.
Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam membangun sentimen positif terhadap Danantara. Salah satunya, kata Audi, berhubungan dengan rencana Danantara tidak berada di bawah pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski begitu, Audi mengatakan ada badan pengelola SWF di negara lain yang juga diaudit oleh auditor independen. "Sehingga kami juga masih menantikan secara resmi terkait kontrol Danantara untuk tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas," kata dia.
Audi berujar penunjukkan dewan direksi Danantara juga akan mempengaruhi sentimen publik. Dia berharap penunjukkan para pejabat Danantara tidak terpengaruh politik. "Maka susunan resmi akan juga berdampak pada respons pasar akan SWF Indonesia ini," ujar dia.
Selain itu, Audi turut menyinggung rencana Presiden Prabowo untuk melibatkan mantan presiden dan organisasi masyarakat keagamaan dalam pengawasan Danatara. Seharusnya, kata dia, pemerintah lebih menekankan peran para profesional dalam pengelolaan Danantara.
Audi menilai rencana Prabowo tersebut bisa berdampak terhadap Danantara. "Cenderung akan direspons tendensi negatif oleh pasar," kata Audi.