Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

TEMPO.CO, Jakarta - Meta buka suara soal kebijakan Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Aturan yang disebut Perpres Publisher Rights ini, kata Jokowi, dibuat dengan semangat membentuk jurnalisme berkualitas.

Direktur Kebijakan Publik Meta Regional Asia Tenggara, Rafael Frankel, mengatakan pihaknya telah beberapa kali berkonsultasi dengan pemangku kebijakan ihwal aturan baru ini. 

"Kami memahami bahwa Meta tidak akan diwajibkan untuk membayar konten berita yang di-posting oleh para penerbit berita secara sukarela ke platform kami," kata Rafael melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 22 Februari 2024. 

"Kami menghargai kemajuan yang telah dicapai pemangku kebijakan dalam memastikan bahwa Perpres Publisher Rights mengakui manfaat yang didapatkan oleh penerbit berita dalam layanan yang kami sediakan.” 

Presiden Jokowi menandatangani Perpres Publisher Rights pada Selasa, 20 Februari 2024. Jokowi mengatakan, perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan pers. 

Dia menegaskan Publisher Rights  lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers. Menurut Jokowi, pemerintah tidak sedang mengatur konten pers tetapi mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital

"Kami juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional, kita ingin kerja sama lebih adil antara perusahaan pers dengan platform digital," kata Jokowi dalam pidatonya saat Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. 

Adapun berdasarkan salinan dokumen Perpres Publisher Rights yang diterima Tempo, pasal 7 menyebut kerja sama perusahaan platform digital dengan Perusahaan pers dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Kerja sama yang dimaksud berupa lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita, dan/atau bentuk lain yang disepakati. Adapun bagi hasil yang dimaksud merupakan pembagian pendapatan atas pemanfaatan berita oleh platform digital yang diproduksi perusahaan pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian.

Pilihan Editor: Enam Kewajiban Google Cs usai Perpres Publisher Rights Diteken Jokowi