52 Persen Penduduk Indonesia Bakal Mudik Lebaran, Puncaknya pada 28 Maret 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memprediksi potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta jiwa atau 52 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka ini diperoleh dari hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan.

"Hasil survei menunjukkan, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025 dengan potensi jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 12,1 juta," kata Dudy dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 di Kementerian Perhubungan, Jumat, 14 Maret 2025, dikutip dari keterangan tertulis.

Sementara itu, puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+5 atau 6 April 2025. Dudy mengatakan pergerakan masyarakat di tanggal tersebut diperkirakan mencapai 31,49 juta orang.

Ihwal angka sebaran pergerakan masyarakat, Dudy mengatakan Jawa Barat menjadi daerah asal perjalanan terbanyak dengan jumlah 30,9 juta orang atau mencakup 21,1 persen. Kemudian, ada Jawa Timur dengan potensi 26,4 juta orang atau 18 persen; Jawa Tengah sebanyak 23,3 juta orang atau 15,9 persen; Banten sebanyk 7,9 juta orang atau 5,4 persen; serta Jakarta sebanyak 6,7 juta orang atau 4,6 persen.

Sementara itu, Jawa Tengah menjadi daerah tujuan perjalanan terbanyak, yakni mencapai 36,6 juta orang atau 25 persen. Setelah itu, ada Jawa Timur dengan 27,4 juta orang atau 18,7 persen; Jawa Barat sebanyak 22,1 juta orang atau 15,1 persen; Yogyakarta sebanyak 9,4 juta orang atau 6,4 persen; dan Sumatera Utara sebanyak 6,2 juta orang atau 4,2 persen.

"Mobil pribadi menjadi pilihan moda transportasi terbanyak, yakni 33,66 juta atau 23 persen," kata Dudy. Kemudian, ada bus sebanyak 24,76 juta; kereta api antarkota 23,58 juta; pesawat 19,77 juta; dan sepeda motor 12,74 juta.

Seiring potensi pergerakan 146,48 juta orang pada periode Lebaran ini, Dudy mengatakan kementeriannya telah melakukan persiapan bersama kepala daerah, badan usaha milik negara, hingga pelaku swasta. Pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang berpotensi menyebabkan kepadatan di sejumlah simpul transportasi dan ruas jalan.

“Beberapa di antaranya meliputi penerapan kebijakan Work from Anywhere (WFA), penyelenggaraan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, hingga pengaturan lalu lintas, khususnya pada daerah-daerah yang berisiko tinggi mengalami kemacetan,” ujar Dudy.

Pilihan Editor: OJK Tetapkan Sritex Bebas dari Kewajiban Laporan