Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai anggaran awal sebesar Rp 20 triliun untuk program makan bergizi gratis masih rasional. Namun bila anggaran meningkat seiring perluasan program, akan menggeser bobot defisit anggaran. "Kalau Rp 20 triliun masih rasional," ujar Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad, 23 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tauhid mengatakan, pemerintah memiliki dua opsi bila anggaran mencapai angka Rp 100 atau 400 triliun. Pertama, pemerintah harus merealokasi anggaran dari kementerian atau lembaga lain untuk makan bergizi gratis. Kedua, konsekuensinya defisit anggaran berpotensi mepet ke angka tiga persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bila defisit anggaran di atas tiga persen, Tauhid mengatakan pemerintah harus mengubah rencana keuangannya atau menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Aturan ini menyatakan negara tengah dalam kondisi gawat yang memungkinkan kondisi defisit anggaran melampaui target awal. "Tapi kita aman-aman saja, jadi justifikasi itu lemah," kata dia.
Bahkan, dalam kondisi normal seperti sekarang, Tauhid mengatakan sudah mulai terasa pemotongan anggaran di berbagai kementerian untuk mempersiapkan anggaran 2025. "Belum dikurangi Rp 20 triliun saja sudah begini apalagi ditambah nanti," kata dia.
Pemerintah menentukan batas defisit anggaran di angka 2,4-2,8 persen untuk pemerintahan tahun depan. Tauhid mengatakan bila satu persen GDP sekitar Rp 200 triliun, artinya 2,8 persen Rp 600 sampai Rp 700 triliun. "Itu akan sangat mepet banget," kata dia.
Tauhid mengkhawatirkan risiko pemerintah saat harus memangkas anggaran kementerian atau lembaga lain sehingga mereka kekurangan duit menjalankan program. Padahal, kementerian atau lembaga lain juga memerlukan. "Saya kira politik anggaran harus kuat," kata dia
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan bertahap. Untuk tahap pertama, dimulai dari Rp 20 triliun.
Luhut menyebut program makan siang gratis tengah dibahas secara teknis bersama dengan tim presiden terpilih Prabowo Subianto. "Saya lihat sudah maju sekali. Orang bilang ini ambil Rp 250 triliun, apanya Rp 250 triliun? Itu angka kita mulai mungkin dengan Rp 20 triliun, bertahap sampai jalan," katanya dalam diskusi MINDialogue di Jakarta pada Kamis, 20 Juni 2024 yang disiarkan melalui kanal YouTube CNBC TV.
Pilihan editor: Abdul Halim Iskandar Respons soal Jatah Menteri Prabowo dan Rencana Program Makan Bergizi Gratis
HAN REVANDA PUTRA | ANNISA FEBIOLA