Adu Kuat Pejabat Migas

SETELAH diguncang penangkapan kepalanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terjadi perombakan di jajaran Deputi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Senin pekan lalu. Perombakan ini merupakan yang kedua kalinya dalam tahun ini. Pergantian sebelumnya terjadi Februari lalu.

Dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, Lambok Hamonangan Hutauruk dan Budi Ibrahim, mendapat tempat. Lambok mengisi kursi Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis. Ia menggantikan Gerhard Maarten Rumeser, yang kini digeser menjadi tenaga ahli pengendalian operasi. Lambok sebelumnya tenaga ahli setelah dicopot dari posisi Deputi Evaluasi dan Pertimbangan Hukum. Di KPK, Lambok terakhir menjabat Direktur Gratifikasi.

Adapun Budi Ibrahim ditunjuk sebagai Kepala Divisi Pengawas Internal. Jabatan ini sebelumnya dipegang Priyo Widodo, yang kini "diparkir" sebagai tenaga ahli bidang dukungan bisnis. Sebelumnya, Budi bertugas sebagai Kepala Divisi Manajemen Sistem Informasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik juga menggeser Akhmad Syakhroza dari kursi Deputi Pengendalian Keuangan menjadi Tenaga Ahli Bidang Pengendalian Keuangan. Kursi yang ditinggalkan Syakhroza sekarang diduduki Budi Agustiano. "Kami menyempurnakan. Sekarang sudah oke," kata Jero kepada Tempo, Kamis pekan lalu. Johanes Widjonarko untuk sementara masih menjadi Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas sampai ditentukan pejabat definitif.

Lambok dan Budi bergabung di SKK Migas sejak lembaga ini bernama Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Saat itu, 9 Oktober 2009, Kepala BP Migas Raden Priyono, atas nama Menteri Energi Purnomo Yusgiantoro, melantik Lambok sebagai Deputi Evaluasi dan Pertimbangan Hukum—jabatan baru di lembaga ini. Sebelum di KPK, Lambok meniti karier di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Priyono berharap keberadaan Lambok bisa mencegah potensi penyimpangan di kantornya. Di lembaga antirasuah itu, Lambok termasuk anggota tim yang mendalami persoalan minyak dan gas. Kedua instansi—KPK dan BP Migas—telah membuat nota kesepahaman (MOU) untuk mengawasi kegiatan di sektor hulu minyak dan gas. Lambok dan Budi direkrut antara lain untuk mengembangkan sistem pengawasan internal.

Saat pelantikan kali ini, menurut Lambok, Widjonarko berpesan agar ia memperbaiki citra institusi yang terpuruk. Dalam kasus suap yang melibatkan Rudi Rubiandini, KPK telah mencekal tiga pejabat SKK Migas. Mereka adalah Kepala Divisi Komersialisasi Minyak Bumi dan Kondensat Agus Sapto Raharjo Moerdi Hartono, Kepala Divisi Komersialisasi Gas Popi Ahmad Nafis, dan Kepala Divisi Operasi Iwan Ratman. Widjonarko telah memberhentikan mereka.

Rabu pekan lalu, pencegahan ke luar negeri juga dikenakan terhadap Sekretaris Jenderal Kementerian Energi ­Waryono Karno dan Febri Setiadi, pengusaha tambang. Saat menggeledah ruang kantor ­Waryono akhir bulan lalu, KPK menemukan tunai US$ 200 ribu atau setara dengan Rp 2,18 miliar.

SEJUMLAH kalangan menuding jajaran deputi SKK Migas yang baru merupakan "orang-orang" Priyono. Mantan Kepala BP Migas itu dikenal dekat dengan bekas Menteri Energi Purnomo. "Di dalam SKK Migas jelas ada klik. Saya mendengar soal itu. Saya pikir yang sekarang kembali ke orang-orang Priyono," kata Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies.

Widjonarko, misalnya, sempat menjabat deputi umum, kemudian diangkat sebagai wakil Priyono di BP Migas. Ia digadang-gadang duduk di kursi BP Migas-1 menggantikan Priyono. Demikian pula Widhyawan Prawiraatmadja, yang saat ini menjadi Deputi Pengendalian Komersial.

Widhyawan tak menampik kabar kedekatannya dengan Priyono. Dia menjelaskan, pada 2010, ketika ia baru bekerja di General Electric, Priyono mencoba menariknya ke BP Migas. Saat itu, Widhyawan menolak. "Enggak enak karena baru beberapa bulan. Nanti kalau sudah setahun, deh." Eh, setahun kemudian Priyono kembali menagih. Hingga pada akhir 2011, Widhyawan menerima pinangan Priyono dan menjadi Sekretaris BP Migas, yang sebelumnya diduduki Rudi Rubiandini. Rudi mendapat promosi menjadi Deputi Pengendalian Operasi.

Widhyawan juga mengungkap kedekatannya dengan Purnomo Yusgiantoro. Keduanya pernah bersama di kantor konsultan Redecon, sekitar 1986. "Duduknya jejer," ujarnya. Setelah 15 tahun bekerja di Amerika Serikat, Widhyawan pulang ke Indonesia dan bekerja di PT Pertamina (Persero) karena diminta oleh Direktur Utama Ari Soemarno. Gara-gara itu, ia pernah dicap sebagai orangnya Ari Soemarno. Toh, Widhyawan menolak disebut sekubu dengan Priyono, Purnomo, atau bahkan Ari Soemarno. "Saya enggak masuk kubu mana pun. Saya masuk sebagai profesional."

Gesekan Jero dan Priyono sempat mencuat saat ada perombakan petinggi BP Migas medio tahun lalu. Sumber Tempo bercerita, Priyono sebenarnya telah merancang personel baru untuk duduk di kursi eselon I. Tapi Menteri Jero menolak. Kabarnya Jero memprotes penyusunan yang tidak melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Kementerian Energi. Alhasil, agenda pelantikan ditunda sehari.

Akhirnya Jero dan Priyono bertemu pada malam harinya untuk membicarakan hal itu. Sumber lain berbisik, pada kesempatan itu, Jero mempertanyakan, "Tidak ada orang Bali ini?" Maka Priyono menyodorkan Gde Pradnyana, yang saat itu Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas, ke posisi Deputi Operasi.

Jero menjelaskan, proses pergantian pejabat bersifat teknis. Tujuannya untuk menyempurnakan hal-hal yang belum rapi atau belum benar. "Misalnya ini tidak boleh begini. Harus ada lampiran ini. CV-nya harus masuk dulu. SK-nya tidak boleh begini. Atau kalau pelantikan dilakukan di kantor BP Migas harus ada pelimpahan wewenang dari saya. Semacam itu," kata Jero. Menurut Jero, yang ia lakukan adalah menyempurnakan tata kelola industri minyak dan gas. "Jangan disebut ini klik-klikan. Itu spekulasi. Kita mesti saling percaya atas niat baik untuk memperbaiki. "

Pradnyana juga pernah membantah adanya klan Bali di lingkungan kerjanya. "Saya khawatir ini mengarah ke unsur SARA karena kebetulan sama-sama berasal dari Bali. Saya seorang profesional yang sangat menjunjung tinggi kepentingan nasional di atas segalanya," kata Pradnyana kepada Ayu Prima Sandi dari Tempo, dua pekan lalu.

Ihwal para deputi kepala SKK Migas yang baru terpilih, Priyono menilai mereka adalah yang terbaik yang tersedia di industri migas. "Mereka orang-orang yang punya karakter sendiri sebagai leader, bukan copy-paste saya," ucapnya.

Purnomo Yusgiantoro, kini Menteri Pertahanan, memilih tidak berkomentar. "Sudah. You nanyanya begitu terus," katanya kepada Prihandoko dari Tempo, Jumat pekan lalu. Pekan sebelumnya, ia sempat menjawab singkat. "Ya, paling gosip. Energi itu kan sektor yang sudah saya tinggalkan sejak empat tahun yang lalu."

Faktanya, SKK Migas geger ketika Rudi Rubiandini mengutak-atik susunan deputi. Belum genap sebulan menjabat kepala, ia menggusur Lambok dari kursi deputi menjadi tenaga ahli. Seorang sumber berkata pencopotan itu dibicarakan Rudi bersama Jero dan dua petinggi Kementerian Energi lainnya. Pada pertemuan itu, Rudi sukses meyakinkan Menteri tentang alasan pemindahan. Rencana mutasi, sumber Tempo menambahkan, sebenarnya juga disiapkan bagi Budi Ibrahim. Tapi agenda itu dibatalkan karena menimbulkan reaksi penolakan yang keras. Kabarnya Purnomo memprotes pencopotan dua "duta" KPK itu.

Ketegangan meningkat karena Rudi memangkas proyek-proyek yang diajukan perusahaan yang dianggap berhubungan dengan Priyono. Misalnya pada tender kegiatan perawatan pipa gas ConocoPhillips di Grissik, Sumatera Selatan, dan Jambi Selatan senilai hampir Rp 1 triliun.

Peserta tender cuma dua, yakni PT Mesitechmitra Purnabangun serta konsorsium PT Yama Engineering dan PT Merla Sakti Abadi. Apesnya ada kasus etik menimpa anggota konsorsium Mesitech, yaitu PT Depriwangga Engineering. Kantor pusat Conoco di Houston, Texas, Amerika Serikat, menemukan kaitan manajemen Depriwangga dengan PT Depriwangga OM, yang dituduh memalsukan dokumen dalam proyek Conoco lain. Depriwangga OM masuk daftar hitam.

Nah, konsorsium Yama berharap kemenangan akan diraih. Tak dinyana, tender berakhir tanpa kejelasan. SKK Migas tidak mengambil sikap. Keputusan diserahkan kepada Conoco Indonesia. Kabarnya Rudi meminta tender ulang. Diduga peserta tender yang "keok" adalah "jagoan" Rudi. Sedangkan pemilik Yama ditengarai dekat dengan Priyono.

Rudi juga disebut-sebut berseberangan dengan para petinggi sektor migas. Ia tak begitu akur dengan Jero. Guru besar Institut Teknologi Bandung ini dianggap berkhianat karena tak memenuhi komitmen untuk tetap di kursi wakil menteri. Semestinya kursi Kepala SKK Migas disiapkan untuk Susilo Siswoutomo, yang saat itu menjadi staf khusus Jero. Skenarionya, Rudi diminta menolak bila Tim Penilai Akhir atau Istana memintanya menjadi Kepala SKK Migas. Kesepakatan berantakan ketika Rudi membalik jawaban. Akhirnya Jero menukar kursi Susilo menjadi wakil menteri.

Toh, kejayaan Rudi cuma bertahan tujuh bulan. Kebijakannya menggusur duta KPK di SKK Migas, kata sumber, dinilai sebagai awal petaka. Apalagi produk-produk hasil kerja sama dengan KPK tak berjalan, konsep pengawasan internal dibekukan. "Kalau sekring-sekring pengaman sudah dicopoti, ya, tinggal menghitung hari."

Retno Sulistyowati, Jobpie Sugiharto, Bernadette Christina