Alasan Jenderal TNI-Polisi di BUMN: Tangani Konflik hingga Kasus

TEMPO.Co, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan alasan kenapa mengangkat sejumlah jenderal polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif menjadi komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara. Ia mengatakan ada sejumlah kebutuhan perseroan sehingga penting mengangkat para jenderal polisi dan TNI tersebut.

Salah satu alasannya, kata dia, untuk menangani jika perseroan yang bersangkutan menghadapi konflik. "Misalnya di pertambangan terkadang ada konflik misalnya soal tanah atau perizinan yang tumpang tindih, ada juga isu sosial dengan masyarakat," ujar Erick dalam konferensi video, Jumat, 12 Juni 2020.

Selain pada sektor pertambangan, Erick mengatakan juga menempatkan tokoh berlatar belakang aparat di sektor asuransi. Sebab, belakangan ini banyak isu penipuan yang hingga kini masih mandek penyelesaiannya. Sehingga perlu ada penegakan hukum dan ahli keuangan di sektor tersebut.

Sejak dilantik menjadi menteri pada tahun lalu, Erick Thohir terus melakukan perombakan pada tubuh perseroan pelat merah. Tokoh dari berbagai latar belakang masuk menjadi petinggi BUMN, tak terkecuali golongan TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara.

Baru-baru ini juga Erick mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Dia ditunjuk untuk menggantikan posisi Zaelani sebagai salah satu anggota dewan komisaris. Bambang saat ini tercatat aktif sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.

Di lain kesempatan, Erick menunjuk dua jenderal aktif TNI dan Polri untuk menempati posisi komisaris di Bukit Asam. Mereka adalah Marsekal Madya Andi Pahril Pawi, serta Irjen Carlo Brix Tewu, yang saat ini juga menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN.