Aneka Rencana Pendanaan Transisi Energi

Perbesar

Teknisi memeriksa solar panel pada proyek PLTS Terapung di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, 26 September 2023. ANTARA/Raisan Al Farisi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

PT PLN (Persero) mengantongi perjanjian kerja sama dengan dua perusahaan energi bersih asal Cina.
PLN menargetkan peningkatkan porsi pembangkit listrik dari energi terbarukan sebesar 75 persen pada 2040.
Sumber pendanaan transisi energi melimpah, tapi komitmen pembiayaannya masih rendah.

JAKARTA – Dengan target penurunan emisi karbon hingga nol pada 2060 atau lebih cepat, pendanaan transisi energi menjadi tantangan terbesar Indonesia. Pemerintah hingga badan usaha bergerilya mencari pembiayaan, khususnya dari luar negeri, untuk mewujudkan target ambisius tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pekan ini, Presiden Joko Widodo memanfaatkan Konferensi Tingkat Tinggi Belt and Road Forum ke-3 untuk mendapatkan bantuan pendanaan transisi energi. Hasilnya, PT PLN (Persero) mengantongi perjanjian kerja sama dengan dua perusahaan energi bersih asal Cina, yaitu State Grid Corporation of China dan Trina Solar China. PLN akan mengembangkan jaringan cerdas, penyimpanan tenaga listrik, serta produksi sel dan panel surya dengan bantuan dua perusahaan tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan perusahaan juga mengantongi kerja sama dengan Tebian Electric Apparatus Co Ltd. Bersama perusahaan Cina ini, PLN akan melakukan penelitian, pengembangan manufaktur peralatan dan infrastruktur kelistrikan, serta pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan.

Menurut Darmawan, kerja sama dengan pihak internasional krusial untuk mewujudkan target transisi energi. Salah satu target perusahaan adalah meningkatkan porsi pembangkit listrik dari energi terbarukan sebesar 75 persen pada 2040. "Kami membangun skenario transisi energi yang ambisius, tapi kami tidak akan mampu menanggung beban ini sendirian sehingga perlu melakukan kolaborasi," tuturnya, kemarin.

Teknisi memeriksa solar panel dalam proyek PLTS Terapung di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, 26 September 2023. ANTARA/Raisan Al Farisi

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, mengatakan pemerintah juga telah membentuk Energy Transition Mechanism Country Platform untuk membantu pengembangan energi terbarukan hingga pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. "Hal ini dilakukan untuk memobilisasi sumber pendanaan komersial dan non-komersial," kata dia. Sumber dananya bisa dari pendonor internasional ataupun domestik.

Masyita mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga bakal membiayai pengembangan energi terbarukan hingga percepatan penghentian operasi PLTU. Pada 4 Oktober lalu, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa platform transisi energi bisa berasal dari APBN dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pemerintah memang tak mungkin menanggung biaya transisi sendiri. Kementerian Keuangan mencatat kebutuhan dana untuk mencapai target penurunan emisi di sektor energi mencapai Rp 3.500 triliun atau sekitar US$ 246 miliar.

Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Edwin Syahruzad menuturkan sumber pendanaan untuk transisi energi cukup melimpah. Namun komitmen pembiayaannya masih rendah. SMI mengantongi komitmen pembiayaan Rp 141 triliun, tapi pembiayaan untuk energi terbarukan baru sekitar Rp 16 triliun.

Teknisi memeriksa solar panel dalam proyek PLTS Terapung di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, 26 September 2023. ANTARA/Raisan Al Farisi

Kendalanya, menurut dia, adalah kesiapan proyek-proyek energi terbarukan. SMI perlu memastikan pengembangan energi terbarukan layak dibiayai. Tak hanya memeriksa keekonomian proyek, perusahaan juga memperhatikan aspek sosial hingga lingkungan dari proyek tersebut.

Selama ini SMI menyalurkan pembiayaan secara langsung lewat pinjaman hingga pemberian hibah. Selain itu, SMI menyediakan fasilitas pembiayaan dan risiko kredit. Contohnya, untuk mengurangi risiko dalam kegiatan eksplorasi panas bumi. "Fasilitas yang sifatnya burden sharing ini harapannya dapat menjadi katalis aktivitas eksplorasi," tuturnya.

Indonesia juga mendapat komitmen pendanaan sebesar US$ 20 miliar untuk mengakselerasi transisi energi—pendanaan multilateral terbesar di dunia sejauh ini—dari program Just Energy Transition Partnership (JETP). Sebanyak US$ 10 miliar di antaranya berupa pinjaman komersial dari lembaga keuangan, seperti bank. Dana sisanya, yang bakal disuplai oleh sejumlah negara donor pun, bakal berbentuk pinjaman serta ditambah sedikit hibah. Namun realisasi program ini belum terlihat karena pemerintah masih menyusun proposal proyeknya.