Aneka Rencana Penyehatan Keuangan Garuda Indonesia

Perbesar

Pesawat Garuda Indonesia lepas landas di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Garuda Indonesia akan menjalankan dua kali right issue untuk menyehatkan keuangan.
Garuda Indonesia juga akan ditawarkan kepada para investor strategis di sektor aviasi dan finansial.
Investor baru Garuda diharapkan bisa mendatangkan banyak manfaat selain suntikan modal.

JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berhasil lolos dari jerat kebangkrutan setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan persetujuan rencana perdamaian antara perseroan dan kreditornya. Namun langkah tersebut masih belum cukup untuk menyehatkan neraca keuangan perseroan. "Kami masih punya pekerjaan rumah menyehatkan neraca keuangan (Garuda) dengan dua kali right issue," ujar Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo dalam konferensi pers, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Seperti diketahui, sebanyak 95 persen dari 365 kreditor yang menghadiri voting penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU menyetujui rencana perdamaian yang diusulkan Garuda Indonesia. Sebanyak 347 kreditor yang setuju itu merepresentasikan nilai tagihan sebesar Rp 122 triliun atau 97,46 persen dari total Rp 138 triliun utang Garuda.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kartika mengatakan rencana perdamaian itu berhasil memangkas total utang perusahaan sebesar 50 persen dan menekan biaya leasing pesawat dengan cukup signifikan. Namun ekuitas Garuda baru akan positif setelah adanya penambahan modal dari pemerintah dan investor baru.

Rencananya, Garuda melakukan dua kali penerbitan saham baru melalui hak memesan efek lebih dulu atau right issue setelah rencana perdamaian antara Garuda Indonesia dan kreditornya tercapai. Right issue pertama dilakukan seiring dengan akan disuntikannya dana penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp 7,5 triliun. Adapun right issue kedua direncanakan dilakukan untuk memasukkan investor strategis. "Dengan demikian, Garuda baru sehat secara neraca," kata Kartika.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, mengatakan PMN untuk Garuda Indonesia akan menunggu laporan dari Kementerian BUMN kepada Menteri Keuangan dan tim privatisasi lebih dulu. Karena itu, Rionald juga belum bisa memastikan besaran PMN yang akan digelontorkan kepada maskapai penerbangan pelat merah tersebut.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat mengikuti rapat kerja terkait restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 9 November 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

Garuda Cari Investor Strategis

Sementara itu, untuk investor strategis, Kartika mengatakan, ada dua jenis pemodal yang coba didekati perseroan. Yang pertama ialah pelaku bisnis maskapai penerbangan luar negeri. "Kami sudah menghubungi beberapa pelaku bisnis airline internasional yang diperkirakan mau bekerja sama," ujar dia.

Kartika optimistis bakal ada perusahaan asing yang kepincut berinvestasi di Garuda Indonesia. Pasalnya, perseroan memiliki keunggulan berupa potensi pasar penumpang domestik yang cukup besar. Potensi pasar ini tidak dimiliki banyak pemain internasional yang cenderung berfokus pada penerbangan hub, seperti maskapai penerbangan asal Singapura, Dubai, dan Qatar.

"Kami berharap menjadi kombinasi bagus bila ada pemain hub yang bisa menjadi investor dan Garuda membawa market domestik yang kuat," ucap Kartika. Selain pada pemain maskapai, ia berharap ada investor sektor keuangan yang menyuntikkan modal ke Garuda.

Kartika juga yakin investor sektor finansial akan melihat potensi saham Garuda setelah PKPU dan restrukturisasi. "EBITDA Garuda dua sampai tiga tahun ke depan akan masuk sebagai salah satu EBITDA yang baik, dan harapannya valuasi ke depan akan meningkat."

Porsi Saham Pemerintah di Garuda Akan Berkurang

Saat ini, pemilik saham Garuda Indonesia dengan porsi terbesar adalah negara, yakni sebesar 60,54 persen. Selain itu, ada PT Trans Airways 28,27 persen serta kalangan masyarakat umum dengan kepemilikan saham di bawah 5 persen, yang porsinya 11,19 persen. Dengan dua kali right issue yang direncanakan, persentase kepemilikan saham negara di Garuda diproyeksikan menjadi maksimal 51 persen. Rencana itu sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, beberapa waktu lalu.

Ihwal porsi saham di Garuda, Chairman CT Corp—pemilik PT Trans Airways—Chairul Tanjung, pada awal tahun ini mengatakan berencana menambah modal di perseroan apabila proses restrukturisasi rampung. Namun ia belum membeberkan besaran modal yang akan ditambahkan. Di samping itu, Chairul menuturkan perusahaannya akan berbicara dengan pemerintah ihwal rencana menggaet investor strategis ke Garuda.

Pesawat Garuda Indonesia Explore di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

Sebelumnya, Direktur Keuangan Garuda Indonesia, Prasetio, mengatakan perseroan memang akan melakukan lebih dari satu kali right issue. Namun right issue kedua akan dilakukan setelah melihat kinerja penambahan modal yang pertama. "Setelah itu, kinerjanya harus bagus. Barulah kami lihat (rencana right issue berikutnya)." Ia yakin kinerja keuangan perusahaan bisa membaik dalam hitungan bulan dan Garuda kembali mencetak laba dalam dua-tiga tahun ke depan.

Pemerhati penerbangan Alvin Lie menilai Garuda harus menarik investor strategis yang tidak hanya membawa modal, tapi juga teknologi dan pasar yang baru. Investor ini juga harus bisa membawa sistem manajemen dan sistem keuangan yang mutakhir, serta dapat memberi akses terhadap pemasok-pemasok yang lebih kompetitif bagi perseroan.

"Yang diharapkan dari investor strategis ini tidak hanya membawa modal, menyuntik modal, tapi juga memperkuat Garuda dari aspek teknologi, aspek pasar, aspek manajemen, dan aspek rantai pasokan," kata Alvin.

Sementara itu, peneliti bidang badan usaha milik negara dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, berharap akan ada investor baru yang masuk ke Garuda Indonesia dengan visi besar, yakni membawa perseroan menjadi maskapai global.

"Jadi, dibutuhkan tipe investor yang memiliki kekuatan finansial dan jaringan internasional yang memadai." Musababnya, Toto melihat layanan internasional akan semakin sedikit ditawarkan maskapai nasional setelah adanya guncangan pandemi. Karena itu, strategi berjejaring global, misalnya melalui kerja sama code share dengan maskapai lain, perlu dilaksanakan.