Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan anggaran ketahanan pangan pada 2025 mencapai Rp 155,5 triliun. Jumlah itu naik 7,7 persen dibanding tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp 144,3 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Alokasi anggaran ketahanan pangan untuk mendorong produktivitas pertanian maupun perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan,” ujar Sri lewat instagram resminya @smindrawati dikutip Minggu, 30 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam unggahannya, bendahara negara juga menyebut alokasi pemanfaatan anggaran itu untuk menyerap hasil panen petani. "Mendukung pengadaan beras oleh Bulog (sebagai operator investasi pemerintah) sebesar Rp 16,6 triliun," kata Sri melanjutkan. Pemerintah mematok anggaran itu dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun untuk menjaga ketersediaan pangan menjelang Idul Fitri.
Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 yang menunjuk Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ia menyampaikan anggaran Rp 16,6 triliun dari APBN adalah bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras atau gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan, sekaligus untuk menjaga cadangan beras pemerintah.
Menurut Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq perusahaan plat merah itu telah menerima anggaran Rp 16,6 triliun. "Dananya sudah cair per tanggal 10 Maret 2025," ucap Marga saat ditemui di kantor pusat Bulog, Jakarta, pada Kamis, 27 Maret 2025.
Dengan sejumlah dana yang dikantongi itu, Marga berujar Bulog bergegas mendatangi petani untuk membeli gabah seharga Rp 6.500 per kilogram langsung di sawah. Dari target penyerapan 3 juta ton per April 2025, Marga mengungkap Bulog baru membeli setara beras sebanyak 650.000 ton.Sementara total stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 2,2 juta ton.
Sebelumnya Kepala Subdirektorat Investasi BUMN Kementerian Keuangan Ahmad Saiful Mujab mengungkap, kementeriannya akan terus menyuntik pendanaan kepada Perum Bulog. Ia mengatakan dana yang disuntikkan ini bukan dialokasikan untuk belanja, melainkan investasi. “Kami berusaha memberikan pendanaan yang sustainable kepada Bulog,” ujar Mujab dalam diskusi bertema 'Investasi Pemerintah untuk Cadangan Beras' di Attap Jakarta, dikutip Selasa, 25 Maret 2025.
Kendati telah menyuntik dana Rp 16,6 triliun, Mujab mengatakan uang ini belum memenuhi seluruh kebutuhan Bulog. Menurut catatan dia, perusahaan pelat merah ini memerlukan anggaran Rp 39 triliun untuk mengamankan cadangan beras sebanyak 3 juta ton. Anggaran ini, ujar dia, akan dipenuhi bertahap.
“Dalam bentuk penambahan alokasi investasi. Jadi akan semakin bertambah. Nambah-nambah terus sehingga nanti ke depan ini diharapkan bisa secara sustainable menenuhi kebutuhan Bulog,” ujar dia.
Bulog sebelumnya menyatakan memerlukan anggaran paling sedikit Rp 57 triliun untuk menjalankan penugasan pemerintah menyerap beras hingga April 2025 untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Karena target naik dari 2 juta menjadi 3 juta ton setara beras, Bulog meminta bantuan pendanaan dari pemerintah.
Han Revanda dan Ilona Estherina berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Foto 
