Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurthi Yudhoyono alias AHY, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, pembangunan itu akan difokuskan untuk kawasan pemerintah terlebih dahulu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi akan lebih difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munalsub) di Hotel Mulia, Jakarta, Ahad, 1 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pusat pemerintahan yang akan dibangun Prabowo, menurut AHY, mencakup eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ia menyebutnya central for government. Alasan penyempitan fokus pembangunan ke bidang itu, putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY ini mengatakan anggaran harus dibagi-bagi ke sektor lain. "Ini kan selalu dihadapkan pada keterbatasan fiskal kita. Itulah mengapa kami berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam maupun luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur," kata AHY.
Dalam sesi terakhir retret menteri dan wakil menteri di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Sabtu sore, 26 Oktober 2024, Prabowo mengatakan proyek IKN warisan Joko Widodo akan dilanjutkan dan diselesaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menceritakan kembali pengarahan Prabowo melalui media sosial X, kemarin.
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) itu mengatakan, Prabowo berencana merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun. Pembangunan dilanjutkan dengan tak hanya membangun gedung-gedung eksekutif.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga akan memerintahkan Otorita IKN merampungkan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif. “Bagi beliau (Prabowo), IKN adalah ‘Ibu Kota Politik’,” kata Raja Juli Antoni yang sebelumnya juga menjabat Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.
Prabowo berharap, Sidang Paripurna DPR/MPR pada Agustus 2028 sudah bisa diselenggarakan di IKN. Ia juga berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 2029 diselenggarakan di IKN.
Sejak dicanangkan pada periode kedua pemerintahan Jokowi, pembangunan IKN dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Proyek ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 tiliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi yang masuk baru tercatat Rp 58 triliun.
Kelanjutan pembangunan IKN ini menjadi pertanyaan lantaran Prabowo tidak membahasnya dalam pidato kenegaraan usai dirinya dilantik di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024. Dalam pidato yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Prabowo menyinggung banyak isu, mulai dari kemiskinan, korupsi, ketahanan pangan hingga kondisi di Palestina.
Pilihan editor: Kisah Shell Menambang Minyak Bumi Sejak Era Kolonial Belanda
Foto 
