Babak Baru Pemangkasan Anggaran Setelah Munculnya Surat Dasco

KOMISI VII Dewan Perwakilan Rakyat menggelar empat rapat berturut-turut bersama mitranya sejak siang hingga malam hari, Rabu, 12 Februari 2025. Agenda dalam tiap pertemuan itu hanya satu: pemangkasan anggaran.

Mitra komisi yang membidangi perindustrian; usaha mikro, kecil, dan menengah; ekonomi kreatif; pariwisata; serta sarana publikasi ini termasuk kementerian dan lembaga yang anggarannya dipotong. Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 memerintahkan jajarannya menekan belanja sebanyak Rp 256,1 triliun dan mengurangi dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBN Tahun Anggaran 2025. 

Prabowo memutuskan memangkas anggaran dengan dalih efisiensi. Menurut tiga pejabat, niat tersebut tercetus sejak Desember 2024. Kepada Tempo, mereka menyebutkan Prabowo menugasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengevaluasi belanja dan memilah anggaran yang bisa digunting. Ia dibantu oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dua anggota parlemen menyatakan Dasco juga membantu pembahasan mengenai anggaran yang tidak dipangkas, seperti anggaran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI. 

Saat dimintai konfirmasi soal ini, Dasco mengelak jika disebutkan bahwa dia ikut menyisir belanja pemerintah. “Pras (Prasetyo Hadi) pernah berkonsultasi mengenai mata anggaran yang sesuai dengan mekanisme di DPR. Cuma itu yang saya bantu,” ucap Dasco pada Kamis, 6 Februari 2025.

Perintah Prabowo yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 itu berlanjut dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Surat tersebut berisi imbauan kepada menteri dan kepala lembaga untuk mengidentifikasi perampingan anggaran masing-masing dan membahasnya dengan mitra komisi di DPR hingga Jumat, 14 Februari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan daftar 16 item belanja yang harus ditinjau ulang.

Pembahasan soal pemangkasan anggaran pun mulai dilakukan antara kementerian dan lembaga dengan DPR. Pada 6 Februari 2025, misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum membahas pemotongan anggaran dengan Komisi V DPR. Dalam rapat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan anggaran kementeriannya yang disunat sebesar Rp 81,38 triliun berdampak pada proyek-proyek infrastruktur. Pasalnya, efisiensi ini berimbas pada pemotongan anggaran di tiap Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 4 Februari 2025. TEMPO/Imam Sukamto 

Sepekan menjelang tenggat pada 14 Februari 2025 atau pada 7 Februari 2025, datang instruksi baru. Dasco memerintahkan tiap komisi menunda pembahasan pemangkasan anggaran. Warkat tersebut menyatakan kementerian dan lembaga sedang merekonstruksi anggaran.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal menyatakan permintaan penundaan pembahasan anggaran ini berawal dari arahan Prabowo kepada Sri Mulyani untuk menyisir ulang usulan pemangkasan anggaran. Sikap Prabowo itu dipicu oleh dinamika yang muncul setelah instruksi pemangkasan anggaran keluar. Menurut Hekal, ada kekhawatiran kebijakan ini menghambat implementasi program di sejumlah kementerian. "Sehingga Presiden memberikan arahan kepada Kementerian Keuangan untuk merekonstruksi lagi efisiensi ini," ujar Hekal pada Senin, 10 Februari 2025. 

Dasco mengakui surat yang ia kirim pada 7 Februari 2025 itu untuk merespons permintaan lembaga eksekutif. "Saya di DPR meminta komisi-komisi menunda dulu sampai rekonstruksi anggarannya selesai," ucapnya lewat pesan suara pada Senin, 10 Februari 2025.

Langkah Dasco tersebut menuai kritik. Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menilai tindakan Dasco itu tidak mencerminkan fungsi DPR sebagai lembaga legislatif. "DPR justru terkesan berada di bawah pemerintah," ucapnya saat dihubungi pada Selasa, 11 Februari 2025.

Dasco membantah tudingan bahwa ia tak melibatkan pemimpin DPR dalam mengeluarkan surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025 itu. Dia mengatakan pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial. Ketika bertanya kepada pimpinan lain DPR soal siapa yang menandatanganinya, ia mengklaim ditunjuk untuk meneken surat itu.

Setelah terbitnya surat tertanggal 7 Februari 2025 itu, Dasco kembali mengeluarkan surat bernomor B/2157/PW.11.01./2/2025 pada Selasa, 11 Februari 2025. Lewat surat tersebut, dia meminta pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII melaksanakan kembali rapat dengan mitra kerja mereka pada 12-13 Februari 2025. "Kami diminta untuk mulai membahas pada 12-13 Februari karena batasnya pada 14 Februari nanti," kata Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay kepada Tempo, Rabu, 12 Februari 2025. 

Selain Komisi VII, hampir semua komisi menggelar rapat dengan mitranya untuk membahas anggaran kemarin. Komisi VI yang membidangi urusan perdagangan, kawasan perdagangan, dan pengawasan persaingan usaha, misalnya, menggelar rapat dengan Badan Pengelola Kawasan Sabang (BPKS) yang anggarannya berubah dari Rp 53,49 miliar menjadi hanya Rp 19 miliar. "Dari hitungan kami, anggaran ini hanya cukup untuk membayar gaji pegawai sampai September," tutur Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen setelah rapat. Dana tersebut juga belum bisa membiayai kegiatan operasional instansi sama sekali.