Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat Manaor Panggabean, mengatakan telah melakukan persiapan untuk mengimpor sapi dari Brasil. Impor ini bertujuan mendukung program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sahat menyampaikan Badan Karantina sudah berkomunikasi dengan Brasil untuk memastikan sapi yang diimpor bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Ia menambahkan sapi tersebut berasal dari daerah yang bebas PMK.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Itu rencananya akan masuk ke Indonesia dari Brasil, dan sebenarnya berasal dari daerah yang bebas PMK. Di sana ada dua jenis, yang bebas PMK tanpa vaksinasi, dan yang bebas PMK dengan vaksinasi," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen, Selasa, 19 November 2024.
Untuk memastikan kondisi tersebut, Badan Karantina berencana mengunjungi Brasil secara langsung untuk melakukan pemeriksaan. Salah satu agenda adalah memastikan laboratorium yang digunakan untuk menguji sapi telah memenuhi akreditasi dan standar yang ditetapkan oleh Indonesia.
Selanjutnya, Sahat menyatakan akan memeriksa kondisi pelabuhan di Brasil yang akan digunakan untuk pengiriman sapi ke Indonesia. Ia menegaskan pentingnya memastikan sapi tidak transit di negara lain untuk mencegah penyebaran penyakit dari lokasi transit tersebut.
Sahat menegaskan upaya memastikan kesehatan sapi impor tidak berhenti di luar negeri. Sapi-sapi tersebut akan disesuaikan dengan kondisi sebaran PMK di Indonesia. Jika sapi akan dikirim ke wilayah yang belum bebas dari PMK, vaksinasi harus dilakukan sejak di Brasil. "Sehingga ketika sampai di Indonesia sapinya tetap sehat," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) merencanakan impor sapi hidup ke Indonesia untuk mendukung ketersediaan susu dan daging bagi program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan pengadaan tersebut tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Ini tidak pakai APBN. Kalau kita mengharapkan swasembada daging dan susu hanya dengan indukan yang ada saat ini, mungkin butuh waktu ratusan tahun," ujar Sudaryono saat ditemui di Kementan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.
Foto 
