Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Kisruh pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur berakhir menjelang pembukaan kembali bandara tersebut untuk layanan penerbangan penumpang berjadwal mulai Kamis, 1 September 2022. Bandara Halim akan dioperasikan oleh PT Angkasa Pura II (Persero), yang sudah mencapai kesepakatan bisnis dengan PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS)—pemegang hak kelola lahan Bandara Halim.
"Apresiasi terhadap PT ATS dan Angkasa Pura II yang mencapai solusi ihwal aspek komersial," ucap pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Nur Isnin Istiartono, kemarin.
Kisruh pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma sempat mencuat saat revitalisasinya diumumkan. Manajemen ATS tercatat sebagai pengelola lapangan terbang itu setelah meneken nota kesepakatan dengan Induk Koperasi TNI AU Pukadara (Inkopau) pada 2004. Berniat mengoptimalkan tanah seluas 21 hektare, ATS dan Inkopau memantapkan kerja sama pada 2006, apalagi sudah ada lampu hijau dari Kementerian Keuangan.
Setelah berhenti beroperasi sejak Januari lalu, Bandar Udara Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur segera kembali beroperasi per September ini. Citilink Indonesia mengumumkan akan menerbangi empat rute pergi-pulang melalui Halim.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski sudah ada kompensasi, ATS tak kunjung bisa memanfaatkan lahannya dan menggugat Inkopau ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada November 2010 atas tuduhan wanpretasi. Aset itu ternyata belum bisa dipakai karena hak kelola PT Angkasa Pura II, yang menggantikan kedudukan Departemen Perhubungan, setidaknya berakhir pada pertengahan 2022. Sengketa pun bersambung lantaran operator bandara wilayah barat Indonesia itu mengajukan peninjauan kembali, walau akhirnya ditolak pengadilan.
Cerita berkembang pada tahun lalu. Pemanfaatan yang semula disepakati Inkopau dengan ATS menjadi TNI AU dengan ATS. Militer udara memberikan kesempatan kepada ATS dan Angkasa Pura II mengikat kerja sama operasi. Rembuk dan mediasi berlangsung selama beberapa waktu. Yang pasti, ATS belum berstatus badan usaha bandar udara (BUBU). Adapun Angkasa Pura II merupakan BUBU profesional yang memegang 20 bandara domestik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aktivitas di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 30 Agustus 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Operasi Bersama Seusai Rembuk
Meski masih irit bicara, Komisaris PT ATS, Denon Prawiraatmadja, membenarkan adanya kemitraan operasi untuk bandara yang sempat menampung pergerakan 7,4 juta penumpang pada 2019 tersebut. "PT ATS sebagai pengelola bandara bekerja sama dengan AP II sebagai operator di Halim," tutur Denon, kemarin.
Dalam majalah Tempo edisi 20 Agustus 2022, Denon yang merupakan pemimpin grup Whitesky Aviation—pemegang saham mayoritas ATS—mengungkit rencana kolaborasi dengan Angkasa Pura II. Skemanya bisa berupa kerja sama operasi ataupun kontrak sebagai operator. Cara ini sempat diterapkan untuk pengelolaan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka serta Bandara Dhoho di Kediri, Jawa Timur. "Agaknya kami akan hire Angkasa Pura sebagai operator saja. Itu win-win solution paling cepat," ucap dia.
Saat dimintai konfirmasi ihwal skema kerja sama setelah revitalisasi, Vice President of Corporate Communication Angkasa Pura II, Akbar Putra Mardhika, hanya berujar bahwa perusahaan sudah menyiapkan pernyataan resmi untuk hari ini (Rabu). "Rencananya ada press release."
Dipayungi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2022, bandara yang utamanya dipakai untuk penerbangan militer dan keperluan kenegaraan itu mulai direvitalisasi pada Maret lalu. Renovasi semestinya dimulai pada Januari 2022 dan berdurasi tiga setengah bulan. Namun target awal konstruksinya mundur karena beberapa kendala, seperti administrasi dan pembongkaran.
Menjelang agenda besar perhelatan G20, pemerintah berupaya memperbaiki sejumlah fasilitas penunjang, seperti landasan pacu dan landasan hubung, demi alasan kenyamanan serta keselamatan. Proyek renovasi Bandara Halim yang bersifat menyeluruh—mencakup lahan parkir pesawat, gedung, dan bahkan sistem drainase—dibiayai kas negara hingga Rp 600 miliar.
Selain mengecek kesiapan pengoperasian kembali, Kementerian Perhubungan meminta agar rute pesawat komersial yang sempat teralihkan sebelum renovasi bisa dikembalikan oleh operator. "Diyakini dapat meningkatkan konektivitas dan meningkatkan utilitas armada, sehingga dapat berkontribusi terhadap upaya pemberlakuan tarif yang lebih terjangkau," ujar Nur Isnin.
Petugas membawa troli di Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta, 30 Agustus 2022. Tempo/Tony Hartawan
Citilink Terbang dari Halim
Hingga kemarin, baru Citilink Indonesia yang sudah mengumumkan rencana untuk kembali terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma. Terhitung per 1 September 2022, anak usaha Grup Garuda Indonesia itu akan menerbangi empat rute pergi-pulang melalui Halim, yaitu Jakarta-Surabaya, Jakarta-Denpasar, Jakarta-Malang, dan Jakarta-Padang.
Sebelum dilakukan perbaikan, Angkasa Pura II menggeser aktivitas 67 pesawat yang mayoritas dimiliki dua maskapai niaga berjadwal, 17 maskapai niaga tidak berjadwal, dan 2 maskapai kargo. Penerbangan dialihkan sementara ke Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto di Banten, serta ke Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Kertajati di Jawa Barat.
Ada juga 12 pesawat militer yang pindah lapak pada awal proses revitalisasi. Namun Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (AU), Marsekal Pertama Indan Gilang Buldansyah, menyebutkan kegiatan aviasi non-komersial sudah dimulai lebih dulu. "Operasi penerbangan militer dan VVIP di Halim sudah dilakukan sejak 10 Juli lalu," kata dia, kemarin.
Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia, Alvin Lie, meminta rembuk bisnis ATS dan AP II, termasuk pembahasan dengan TNI AU, segera dirampungkan. Kementerian Perhubungan pun diminta lebih transparan kepada publik jika ada pengajuan status BUBU dari PT ATS. Jika belum, kegiatan operasional dipegang Angkasa Pura II. "Agar tidak mengganggu sistem pelayanan penerbangan di area Jakarta," ujar dia.
Ketua Komisi Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat, Lasarus, menuturkan akan membahas kejelasan status pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma dalam jadwal rapat dengan Kementerian Perhubungan yang berikutnya. Menurut dia, status kelola oleh swasta atau entitas milik negara tak bisa dibiarkan abu-abu lantaran sudah ada uang negara yang dialirkan untuk proses revitalisasi. "Jangan sampai sudah operasi, malah masih ribut. Semua pihak harus memahami posisi masing-masing," kata dia. "Kami akan angkat dalam rapat."
VINDRY FLORENTIN | YOHANES PASKALIS | MAJALAH TEMPO
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo