Modal Baru Proyek Penugasan

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan penyertaan modal negara kepada dua perusahaan ini menjadi tambahan modal kerja untuk menyelesaikan proyek strategis nasional dan proyek lain.

Saat ini sejumlah BUMN konstruksi atau BUMN karya tengah menggarap berbagai proyek penugasan dari pemerintah. Waskita Karya, misalnya, yang keuangannya masih babak belur setelah menggarap beberapa ruas jalan tol Trans Jawa. Demikian pula Adhi Karya, yang membangun jalur kereta ringan atau light rail transit dari Dukuh Atas, Cawang, Cibubur, sampai Bekasi Timur serta Senayan, Bogor, dan Grogol serta depo, konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi.

Gerbang tol Kayuagung di jalan tol tran Sumatra. Dok. Hutama Karya

Adhi Karya juga mendapat tugas membangun jalan tol Solo-Yogyakarta dan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Ada pula proyek sistem penyediaan air minum Karian-Serpong. Pemerintah berharap dana hasil rights issue menambah modal perusahaan. “Sehingga proyek ADHI tidak dibiayai dengan utang yang berlebihan," ujar Rionald.

Menurut Rionald, masuknya dana itu akan menurunkan rasio utang terhadap modal (DER) Adhi Karya yang naik enam kali pada 2021. Saat itu DER Adhi Karya melampaui batas covenant ratio tiga setengah kali lipat. Total kewajiban Adhi Karya meningkat dari Rp 32,51 triliun pada 2020 menjadi Rp 34,242 triliun tahun lalu.

Tahun ini ada tiga utang obligasi Adhi Karya yang jatuh tempo. Salah satunya Obligasi Berkelanjutan II Adhi Tahap I 2017 senilai Rp 2,997 triliun yang jatuh tempo pada 22 Juni 2022. Lalu Obligasi Berkelanjutan II Adhi Tahap II 2019 Seri A senilai Rp 556 miliar (25 Juni 2022) dan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap II 2021 Seri A senilai Rp 473,5 miliar (4 September 2022).

BUMN karya yang juga memikul penugasan dari pemerintah adalah PT Hutama Karya (Persero). Perusahaan yang semua sahamnya masih dimiliki pemerintah ini kebagian tugas membangun 24 ruas jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.812 kilometer. Tujuh ruas di antaranya telah beroperasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan proyek jalan tol Trans Sumatera membutuhkan biaya Rp 572 triliun. Dia menyebutkan aspek pembiayaan menjadi salah satu tantangan terbesar proyek ini. “Karena beban anggaran negara sangat berat, pembangunannya dilakukan dalam empat tahap,” tuturnya dalam “Workshop Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera” pada 25 Agustus lalu.

Kendala lain adalah peningkatan atau eskalasi biaya konstruksi di beberapa ruas dan perubahan struktur bangunan, juga adanya jalur konservasi satwa. "Pembebasan lahan di beberapa daerah kemajuannya tidak sesuai dengan rencana,” kata Luky.

Pemerintah menghitung tingkat pengembalian investasi (IRR) 13 ruas jalan tol Trans Sumatera tahap I sebesar 3-12 persen. Enam proyek di antaranya mempunyai IRR di atas 10 persen.

Kementerian Keuangan pun mendorong Hutama Karya untuk mencari inovasi pembiayaan sebagai alternatif agar tidak mengandalkan modal negara. "Kalau dulu mungkin hanya bergantung pada instrumen penyertaan modal negara. Sekarang kita punya instrumen penjaminan, ada fasilitas dukungan konstruksi,” ucap Luky.

Kamis, 22 September lalu, Komisi Keuangan dan Perbankan DPR menyetujui tambahan penyertaan modal negara untuk Hutama Karya senilai Rp 7,5 triliun. Dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022, Hutama Karya tercatat sebagai penerima modal negara sebesar Rp 23,8 triliun.

Dana tambahan akan diambil dari anggaran cadangan pembiayaan APBN. Dengan demikian, Hutama Karya akan memperoleh modal total Rp 31,3 triliun. “Hutama Karya memecahkan rekor, mendapatkan modal negara Rp 31,3 triliun hanya untuk satu perusahaan. Itu setara dengan anggaran Kementerian Keuangan dalam setahun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan awalnya jumlah penyertaan modal negara untuk Hutama Karya diusulkan sebesar Rp 36,78 triliun untuk menggarap konstruksi jalan tol Trans Sumatera tahap I dan II. Pada akhirnya angka itu turun karena ada optimalisasi pendanaan dari kerja sama asset recycling jalan tol dengan Indonesia Investment Authority sekaligus untuk pendanaan tahap II.

Akhir tahun lalu, Hutama Karya mencatat utang yang jatuh tempo kurang dari setahun sebesar Rp 27,9 triliun. Sedangkan utang yang jatuh tempo lebih dari setahun sampai kurang dari lima tahun mencapai Rp 15 triliun. Adapun total utang pada Desember 2021 sebanyak Rp 56,566 triliun.

BUMN karya lain, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, menggarap tugas berat, yaitu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Biaya yang semula diperkirakan US$ 6,07 miliar (Rp 86,5 triliun) membengkak menjadi US$ 8 miliar (Rp 114,24 triliun).

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan penyebab membengkaknya biaya adalah hambatan dari kontraktor dan pembebasan lahan. “Biaya pembebasan lahan yang naik. Demikian pula biaya engineering, procurement, construction, relokasi jalur, dan biaya lain sehingga terjadi cost overrun,” tuturnya. Pemerintah kemudian memberikan penyertaan modal negara Rp 4,1 triliun kepada KAI untuk menyelesaikan proyek ini.

Tahun lalu, Wijaya Karya melakukan rights issue dan memperoleh Rp 6,1 triliun. Per semester I 2022, Wijaya Karya masih menggendong kewajiban jangka pendek sebesar Rp 35,583 triliun, turun dibanding pada Desember 2021 yang mencapai Rp 36,969 triliun. Adapun total utang pada semester I lalu sebesar Rp 54,813 triliun, naik dari Desember 2021 yang sebanyak Rp 51,950 triliun.

Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya menyatakan besarnya utang tidak menyulitkan perseroan untuk mendapat dukungan modal kerja dari bank. “Gearing ratio masih di bawah convenance dan plafon pinjaman pun masih tersedia,” ujarnya pada Kamis, 22 September lalu. Dalam waktu dekat Wijaya Karya pun akan menggelar penawaran umum berkelanjutan tahap III dalam bentuk obligasi dan sukuk. Semuanya demi menyelesaikan proyek infrastruktur penugasan pemerintah.

FACHRI REZA NOVRIAN