Prabowo Diminta Tunjuk Profesional Pimpin Danantara

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Pemerintah diharap tidak menunjuk politikus atau orang terikat kepentingan politik praktis sebagai pemimpin badan investasi negara tersebut. Sebab kepemimpinan akan berpengaruh pada kepercayaan pasar terhadap entitas baru tersebut.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho mengingatkan posisi strategis Danantara harus diisi oleh profesional yang bebas dari kepentingan politik praktis. Jika tidak, ada risiko moral hazard mengintai dan bisa berdampak serius terhadap stabilitas pasar keuangan nasional.

Andry merinci beberapa dampak negatif jika pemegang kendali Danantara tidak memiliki kapabilitas di bidangnya atau memiliki afiliasi politik. Salah satunya adalah potensi capital outflow di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta penurunan kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN).

Saham tujuh perusahaan BUMN yang berada di bawah Danantara juga diprediksi mengalami koreksi besar, dengan saham perbankan Himbara menjadi yang paling terpukul. Selain itu, nilai tukar rupiah berpotensi melemah ke Rp16.500 per dolar AS dan terus tertekan hingga akhir tahun.

Lebih jauh, jika pengelolaan Danantara tidak dilakukan secara profesional, kepercayaan investor asing akan semakin sulit didapatkan. “Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, atau pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” ujar Andry dalam keterangannya, Sabtu, 22 Februari 2025.