Tak Cukup Mengusut Lukas Enembe

PROBLEM kusut di Papua tidak akan beres hanya dengan mengusut perkara korupsi di provinsi ini. Dalam waktu bersamaan dua pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng sebagai tersangka korupsi.

Problem Papua lebih dalam dari korupsi kepala daerah. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan puncak kerakusan manusia. Tapi di Papua korupsi juga merupakan wujud kekacauan kebijakan pemerintah pusat dalam memperlakukan provinsi di timur Indonesia itu. Selama ini pembangunan di sana berlangsung sentralistik: otonomi khusus diterjemahkan semata sebagai alokasi anggaran. Aspirasi orang Papua dalam pembangunan di wilayahnya tak diperhatikan.

Izin industri ekstraktif yang melahirkan konflik lahan, pendekatan militeristik dan kekerasan untuk menaklukkan Papua, hingga pembangunan infrastruktur yang tak diperlukan orang di sana membuat kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah pusat jatuh ke titik terendah. Orang Papua hanya bisa menonton pembangunan ala Jakarta yang tak mereka inginkan. Terakhir adalah pemekaran wilayah yang seolah-olah memberikan kesempatan kepada warga Papua untuk berdikari dalam unit pemerintahan yang lebih kecil tapi nyatanya ditujukan agar Jakarta lebih mudah menyetir provinsi itu.

Korupsi memang harus diberantas. Tapi kehendak membereskan Papua dengan masuk dari pemberantasan korupsi, sebagaimana diklaim oleh KPK, adalah salah kaprah.

Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (kini Badan Riset dan Inovasi Nasional) pada 2017 menunjukkan 14 persen orang asli Papua menganggap pelanggaran hak asasi manusia sebagai masalah terbesar. Lebih dari separuh responden orang Papua menilai pemerintah perlu membereskan dua hal pokok selain perlindungan HAM, yakni hak hidup dan hak mengelola sumber daya alam.