Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengklaim, kebijakan pemangkasan anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, hasil pemangkasan itu akan dialokasikan pemerintah ke sejumlah pos yang menjadi prioritas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Politikus Partai Gerindra ini merinci, sejumlah pos yang akan mendapatkan alokasi dana hasil pemangkasan yakni pembangunan sekolah, peningkatan infrastruktur pertanian, dan lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sudaryono mengklaim, dengan kebijakan ini tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK), pengurangan bantuan sosial, dan penghilangan beasiswa. “Semua program yang baik ini tidak ada yang dikurangi,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Jumat, 21 Februari 2025.
Pemangkasan anggaran, menurut Sudaryono, bertujuan untuk kemajuan bangsa. Ia mencontohkan, anggaran perjalanan dinas selama ini mencapai Rp 44 triliun per tahun. Uang itu separuhnya dapat dialihkan untuk pembangunan sekolah dan sektor pertanian.
“Presiden sudah mengidentifikasi dari semua mata anggaran ini ada anggaran yang diuntungkan di satu kementerian. Setelah dicek di situ banyak anggaran yang ditahan,” ujar Sudaryono.
Kementerian Pertanian (Kementan) menerjemahkannya dengan menghemat biaya perjalanan dinas, biaya perbaikan gedung, hingga biaya operasional rapat-rapat di luar kantor. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan telah terbiasa bekerja dengan kantong cekak.
“Kami sudah terbiasa mengelola anggaran terbatas tapi hasil optimal. Doakan semoga (anggaran) tidak dikurangi,” ujar Amran Sulaiman saat rapat kerja bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, pada Senin, 10 Februari 2025, dikutip dari keterangan resmi.
Jika terjadi pemotongan anggaran, pendiri grup bisnis Tiran Group ini mengklaim program pencapaian swasembada pangan tak akan terhambat. Ia tak ingin karena alasan anggaran, program kerjanya mandek. Apa pun yang terjadi tidak masalah, ujar dia, yang penting swasembada tercapai.
Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Lewat beleid ini, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp 306,69 triliun.
Kementerian Keuangan resmi merevisi atau merekontruksi jumlah potongan efisiensi anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L). Perintah efisiensi tertuang dalam surat edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.
Foto 
