Bagaimana Covid-19 dan Harga Minyak Dunia Memukul Produsen Migas

Perbesar

Pemasangan Generator Selexol di Proyek Pengembangan Unitisasi Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru milik PT Rekind di Poh Payang, Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, 16 April lalu./ dok.PT Rekind

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Sejumlah proyek migas raksasa terhambat oleh pandemi Covid-19.
Pukulan juga datang dari anjloknya harga minyak dunia dan fluktuasi kurs.
Insentif bersyarat disiapkan SKK Migas.

JALAN layang di Desa Ngraho, Kecamatan Gayam, Bojonegoro, Jawa Timur, senyap sejak pemerintah memberlakukan status darurat pandemi Covid-19, pertengahan Maret 2020. Kamis, 23 April lalu, pintu masuk menuju lokasi dua proyek di Lapangan Gas Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) itu tak lagi dipadati kendaraan alat berat.

Di lokasi proyek, sekitar 7 kilometer dari jalan raya lintas Bojonegoro-Ngawi-Blora, sebanyak 3.504 pekerja beraktivitas dengan ketentuan jarak 2-3 meter untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Tidak ada pengurangan tenaga kerja,” kata juru bicara PT Rekayasa Industri (Rekind), Zainal Arifin, kepada Tempo, Kamis, 23 April lalu. ”Tidak ada pekerja asing.”

Rekind menjadi kontraktor rekayasa teknik, pengadaan, dan konstruksi dalam proyek tersebut lewat konsorsium yang juga diisi Japan Gas Corporation dan JGC Indonesia. Pada Kamis, 16 April lalu, mereka baru saja merampungkan pemasangan selexol regenerator, perangkat setinggi 66 meter untuk pemurnian gas.

Dikelola Pertamina EP Cepu, JTB merupakan proyek strategis nasional yang digadang-gadang bakal menutup defisit gas di Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan pasokan sedikitnya 192 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Ladang gas dengan cadangan 2,5 triliun kaki kubik ini mati suri hingga Pertamina kembali menggarapnya tahun lalu dengan target produksi pada kuartal III 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

Namun Covid-19 telah memukul industri minyak dan gas bumi. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan sejumlah proyek hulu migas meleset dari target awal. Proyek JTB salah satunya dengan proyeksi on stream mundur pada kuartal IV 2021.

SKK Migas mencatat pagebluk ini menyebabkan pengiriman material konstruksi untuk proyek hulu migas, terutama dari luar negeri, menjadi lebih lama. Inspeksi kinerja peralatan atau fasilitas juga lebih lama karena sistem bekerja dari rumah (work from home). Mobilisasi pekerja ke lokasi lebih sulit lantaran memerlukan perizinan dan waktu karantina.

Bahkan proyek lain yang diproyeksikan berlanjut sesuai dengan rencana belakangan mulai terhambat. Proyek gas Lapangan Abadi di Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, misalnya, kini tersendat. Dua agenda survei lapangan dibatalkan dari jadwal awal pada Mei nanti. Rencana kegiatan yang bakal melibatkan sekitar 200 pekerja itu ditunda hingga waktu yang belum ditentukan akibat kebijakan jaga jarak fisik atau physical distancing. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang semestinya berlangsung sebelum pelaksanaan survei juga urung dilakukan. “Tertunda,” tutur Vice President Corporate Services Inpex Masela Nico Muhyiddin kepada Tempo, Rabu, 22 April lalu.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku A. Rinto Pudyantoro mengatakan periode pertukaran kru kini menjadi lebih lama untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di Papua. Lamanya hari kerja dan libur dengan skema 14-14 atau 21-21 kini bergeser menjadi 28-28. Jadwal itu harus dicocokkan dengan jadwal Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat, yang bulan ini hanya beroperasi pada 11, 14, 21, dan 28 April.

Bukan hanya dampak Covid-19 yang memukul industri hulu migas. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan anjloknya harga minyak mentah dunia lebih dulu memaksa SKK Migas dan kontraktor merevisi program kerja dan anggaran (work program and budget).

Sejak awal 2020, tren harga crude terus merosot. Minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak Mei di pasar berjangka New York Mercantile Exchange (NYMEX) bahkan sempat diperdagangkan negatif, yakni US$ -37 per barel, pada Selasa, 21 April lalu.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto beberapa waktu terakhir sibuk berkoordinasi dengan pemimpin KKKS. “Iya ini, pontang-panting berdiskusi dengan KKKS,” ujar Dwi kepada Tempo, Kamis, 23 April lalu.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto di Kantor SKK Migas, Jakarta, Juli 2019./TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Meski harga minyak Duri, Riau, yang menjadi patokan harga minyak mentah Indonesia (ICP), masih di kisaran US$ 40 per barel, tren penurunan nilai minyak dunia menjadi alarm bahaya bagi pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 yang menjadi payung perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 mengasumsikan ICP senilai US$ 38 per barel. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memperkirakan, jika harga terus merosot hingga ICP rata-rata setahun menjadi US$ 30,9 per barel, defisit anggaran diprediksi bertambah Rp 12,2 triliun.

Tak pelak, Dwi dan tim SKK Migas kudu membahas persoalan ini dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sektor hulu migas terancam merugi karena harga produk tak sebanding dengan ongkos untuk menghasilkannya. Berbagai langkah diambil, seperti mengkaji kembali rencana kerja dan target tahun ini serta meminta KKKS merenegosiasi kontrak-kontrak untuk efisiensi biaya.

Evaluasi juga dilakukan terhadap penundaan aktivitas pemeliharaan (planned shutdown), seperti di Lapangan Banyu Urip dan Tangguh. Lapangan Banyu Urip berada di Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur, dikelola oleh ExxonMobil Cepu Ltd. Adapun proyek kilang gas alam cair Tangguh digarap oleh BP Indonesia di Teluk Bintuni, Papua Barat. Fasilitas ini menampung gas alam dari beberapa wilayah kerja migas di sekitar Teluk Bintuni, seperti Blok Berau, Wiriagar, dan Muturi. Proyek lapangan gas Merakes di Blok East Sepinggan oleh Eni East Sepinggan Ltd pun diprediksi molor hingga tahun depan.

PT Pertamina (Persero) salah satu yang merevisi sasaran kinerja pada 2020. Perusahaan migas pelat merah ini mengurangi kegiatan pengeboran sumur eksplorasi dari rencana semula 23 menjadi 15 sumur. Pengeboran sumur eksploitasi pun dibatasi dari 388 menjadi 291 sumur saja. Walhasil, target produksi minyak diturunkan sebesar 2 persen, yakni dari 430 ribu barel per hari (BPH) menjadi 421 BPH. Produksi gas diperkirakan hanya 2.741 MMSCFD dari target semula 2.857 MMSCFD. Sedangkan produksi geotermal direvisi dari 4.635 gigawatt-jam (gWh) menjadi 4.045 gWh.

Hal serupa dilakukan PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka). Anak usaha PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ini merevisi anggaran belanja modal dan pengeluaran operasional. Direktur Utama PT Saka Energi Nofriadi menjelaskan, perusahaan juga mengkaji ulang sejumlah kegiatan agar sesuai dengan keekonomian operasi. “Dan agar bisa stay competitive dalam industri migas,” ucap Nofriadi, Rabu, 22 April lalu

PT Medco Energi Internasional Tbk dalam paparan publiknya, 17 Maret lalu, bahkan lebih dulu menyatakan akan mengurangi belanja modal dan anggaran operasional sekitar US$ 150 juta. Perusahaan juga mengoreksi produksi migas sebesar 5.000 barel setara minyak per hari (MBOED) karena investasi yang menyusut dan pelemahan permintaan pasar. Tapi perusahaan meyakinkan kepada para investor bahwa Medco memiliki likuiditas yang memadai meski harga anjlok.

Dengan berbagai revisi tersebut, SKK Migas memangkas outlook produksi minyak nasional sepanjang tahun ini dari semula 735 ribu BPH menjadi 725 ribu BPH. Begitu pula produksi gas, dari 5.959 MMSCFD turun 5.727 MMSCFD. Dampaknya, penerimaan kotor negara diproyeksikan anjlok dari US$ 32 miliar menjadi US$ 19 miliar.

SKK Migas pun tampak berupaya menyelamatkan bisnis migas yang lunglai. Dalam rapat dengan Kementerian Energi, Kamis, 23 April lalu, Dwi Soetjipto mengusulkan paket stimulus kepada KKKS. Menurut dia, insentif diperlukan agar sektor usaha ini tetap jalan. “Sedang kami diskusikan dengan Kementerian Energi dan Kementerian Keuangan,” tuturnya. Rencananya, insentif ini diberikan dengan syarat KKKS membantu mengurangi impor dan tak melakukan pemutusan hubungan kerja.